Tanpa Mekanisme Tepat, Kasus Kriminalitas Tetap Meningkat


Oleh Uqie Nai

Member AMK4

Kejahatan dengan kekerasan fisik atau psikis seolah menjadi hidangan utama yang terus dipertontonkan media di hadapan publik. Dari beberapa media portal menyebutkan bahwa kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di tiga tahun terakhir (2019-2021). Bagaimana tidak meningkat jika setiap harinya kasus kriminal menjadi konsumsi publik yang tak terelakkan, baik melalui televisi, medsos, atau grup whatsapp ada saja warga yang membaginya, seakan ingin menunjukkan kegeraman, kemarahan, kekecewaan kepada pelaku, sekaligus wujud keprihatinan atas para korban. 

Namun berbeda halnya yang disampaikan oleh Kabag Ops Polresta Bandung, Kompol Gandi Jukardi. Ia mengungkapkan terjadi penurunan angka kriminal sekitar 7 persen setelah membandingkan data kriminal di dua tahun terakhir yaitu yang tadinya ada 1.923 laporan kriminal di tahun 2020, menurun di tahun 2021 menjadi 1.782 laporan.

Kompol Gandi menyebut kasus pencurian dengan pemberatan menurun hingga 2 persen, begitu pula kasus pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan yang sama yaitu 2 persen. Adapun untuk pencurian kendaraan roda dua dan roda empat menurun di angka 3 persen. (prfmnews.id, Minggu, 9/01/2022)

Kapitalisme, Ideologi Penyubur Kriminal

Jika yang menjadi indikator penurunan kasus kriminal adalah laporan warga atau korban, maka fakta yang sebenarnya tentu bukan penurunan tapi peningkatan kasus. Yang terkuak hanya sedikit kasus dari peristiwa sebenarnya. Sebab, tidak semua warga masyarakat berani melapor, di samping karena prosedur yang berbelit, butuh biaya, tenaga, atau takutnya para korban melapor, entah karena ancaman pelaku atau takut jadi tersangka.

Ketidakjelasan indikator yang digunakan bisa menimbulkan reaksi dan penanganan yang tak diharapkan. Misalnya menutup mata dan telinga dari kebenaran, belum beraksi jika belum viral,  menganggap bahwa kehidupan masyarakat aman dan tidak perlu pengamanan ekstra atau dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Apabila sikap dan reaksi tersebut dibiarkan, terlebih jika datang dari negara dan aparatnya, maka bisa dipastikan kasus kriminal akan semakin merajalela tanpa penanganan maksimal. Imbasnya, masyarakat semakin tidak aman, menurunnya tingkat kepercayaan  pada aparat, hukum, dan peradilan. Alhasil, praktik main hakim sendiri, anarkis, dan hukum rimba kapan saja bisa terjadi.

Negara dan aparat kepolisian adalah dua institusi yang bertanggung jawab langsung memberikan perlindungan rasa aman dan nyaman. Namun kaleidoskop 2021 menunjukkan sebaliknya. Kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, pembegalan, korupsi, narkoba, dsb. meningkat dari tahun sebelumnya. Apa penyebabnya?

Penyebab semakin meningkatnya kasus kejahatan di negeri ini dan juga negeri lain bermuara pada ideologi yang dianut, yakni kapitalisme. Ideologi ini menjadikan negara tak memiliki kepentingan untuk melindungi rakyatnya, melayaninya, dan juga menyejahterakannya. Ideologi ini pula yang menyingkirkan sosok negarawan sejati di negeri kaum muslim, dan memilih menjadi agen Barat untuk mengaruskan ide mereka dalam segala aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan, sanksi, dll.  Cerminan jati diri muslim dan ajarannya yang hakiki telah mulai direduksi dengan paham sekuler seperti moderasi beragama dan pluralisme.

Islam Diterapkan, Kriminalitas Tak Punya Tempat

Dalam sistem kapitalisme, negara sudah merasa cukup dengan upaya meminimalisir kriminal, sementara dalam sistem Islam negara berusaha untuk meniadakannya, karena kejahatan dalam pandangan Islam merupakan bentuk pelanggaran hukum Allah Swt. yang bertentangan dengan maksud-maksud syara' (maqasid asy syariah), sementara maksud syariat ini bertujuan bukan sekadar memelihara keamanan dan ketertiban tapi menjaga umat dari perbuatan dosa serta maksiat yang berakhir azab kelak di akhirat.

Untuk mewujudkan maqasid asy syariah, yakni penjagaan agama, akal, jiwa, harta, keturunan, keamanan, dan kedaulatan negara, negara dalam sistem Islam akan menerapkan sanksi tegas yang ditunjang sistem ekonomi Islam, agar masyarakat sejahtera dan terlepas dari himpit kemiskinan, karena bagaimanapun masalah ekonomi menjadi salah satu faktor munculnya kriminalitas.

Oleh karena itu hukum Islam wajib diberlakukan kepada siapa saja, tanpa pandang bulu. Pejabat, penguasa, penegak hukum, atau rakyat biasa, mereka tidak akan luput dari sanksi atas perbuatan yang dilakukannya karena sebab melukai, mencuri, berzina, mabuk, membunuh, korupsi, misalnya. Hal ini ditunjukkan Rasulullah saw. ketika pembebasan kota Makkah (Fathul Makkah) dimana pada saat itu dikabarkan ada seorang wanita bangsawan dari Bani Makhzum mencuri. Mereka bingung dalam memutuskan perkara tersebut, lalu meminta Usamah untuk bertemu Rasulullah saw. dan memintakan ampunan kepada beliau.

Ketika Usamah menyampaikan kepada Baginda Rasulullah saw. perihal keinginan mereka, beliaupun murka dan berkata: “Apakah engkau hendak membela seseorang agar terbebas dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt?”

Kemudian Rasulullah saw. berdiri dan berkhutbah, “Wahai manusia sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan. Akan tetapi apabila seorang yang lemah mencuri, mereka jalankan hukuman kepadanya. Demi Zat yang Muhammad berada dalam genggaman-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.” (HR Bukhari Muslim)

Akhirnya Rasulullah saw. memerintahkan agar memotong tangan wanita Bani Makhzum tersebut. Wanita itu pun lalu  bertaubat dan menikah. 

Dengan pemberlakuan sanksi ini, maka fungsi zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa) akan terimplementasi di tengah umat. Membuat pelakunya jera lalu bertaubat dan terbebas dari sanksi Allah Swt. kelak. Artinya tidak akan diberi hukuman akhirat jika telah mendapatkan di dunia. Sementara untuk masyarakat secara umum, efeknya adalah mencegah mereka dari pelanggaran/kejahatan hingga berupaya semakin takwa kepada Allah Swt. termasuk bagi penegak hukum dan peradilan. Para hakim tidak akan gegabah memutuskan hukuman tanpa arahan syariat. Allah Azza wa Jalla telah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika dia (terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata atau kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Mahateliti atas apa-apa yang kalian kerjakan. " (TQS. an-Nisa: 135)

Selanjutnya adalah sabda Rasulullah saw. tentang posisi qadhi di mata hukum dan kebenaran: “Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya ia masuk neraka.” (HR. Abu Dawud)

Mekanisme lainnya sebagai penunjang adalah penerapan ekonomi Islam. Negara akan memenuhi kebutuhan publik kepala per kepala, dari mulai kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dengan alokasi dana yang bersumber dari baitul mal (pos pemasukan negara). Negara juga tetap mengingatkan para suami akan kewajibannya mencari nafkah ditunjang penyediaan lapangan kerja yang memadai.

Demikianlah arahan syariat yang menjadi landasan negara Islam menegakkan hukum Allah demi tercapainya keamanan masyarakat. Indikatornya jelas, tegas dan terbukti akurat karena langsung berasal dari pemilik undang-undang tertinggi, yaitu Allah Al-Mudabbir. Wallahu a'lam bi ash shawwab.