SKB 3 Menteri, Waspada Arus Moderasi Menanggalkan Syariat dan Generasi


Oleh Mustika Lestari

(Pemerhati Kebijakan Publik)


Dalam format negara sekularisme, sudah tentu berbagai wujud kebijakan yang diterapkan di tengah masyarakat untuk mengalihkan umat Islam dari syariat yang telah Allah Swt. tetapkan atasnya. Misalnya saja kebijakan penguat moderasi yang kian masif diaruskan, termasuk dalam lingkup pendidikan. 

Setelah pihak pemerintah menghapus konten radikal yang termuat dalam 155 buku pelajaran agama Islam, belakangan publik dihebohkan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama meluncurkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Terkait Penggunaan Pakaian Seragam dan Atrubut di lingkungan sekolah Negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah, Rabu (3/2/21) lalu.

SKB 3 Menteri tersebut mencakup enam keputusan utama. Salah satu poinnya berisi keharusan bagi Pemerintah Daerah dan Kepala Sekolah untuk mencabut aturan terkait keharusan maupun larangan penggunaan seragam maupun atribut keagamaan di lingkungan sekolah negeri dengan kekhususan agama paling lambat 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran atas kebutusan bersama tersebut, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. (kompas.com).

Apabila membaca arah dunia pendidikan hari ini semakin menunjukkan ketidakjelasannya. Pengadopsian sistem sekuler, perlahan tapi pasti telah menggerus eksistensi syariat Islam dari kehidupan manusia dengan berbagai dalih, satu di antaranya toleransi. Apa pun yang berbau Islam akan segera dieksekusi, hingga tidak tanggung-tanggung ketentuan SKB 3 Menteri turun tangan mengambil peran, seakan syariat Islam sumber kegaduhan dan kerusakan dalam negeri.

Begitu tajam tercium upaya sekularisasi, liberalisasi, Islamofobia hingga moderasi dari regulasi ini. Itu dapat dilihat dalam beberapa frasa, seperti berhak memilih atau menggunakan pakaian kekhasan seragam agama. Padahal sudah jelas bahwa aurat di dalam Islam wajib ditutup dengan jilbab dan kerudung. Ini menunjukkan ciri-ciri liberal. 

Di samping itu juga, ada sanksi bagi pihak yang tidak menerapkan isi SKB 3 Menteri tersebut, dalam hal ini sekolah yang mewajibkan seragam kekhasan agama tersebut. Ini mengindikasikan adanya upaya moderasi dalam beragama, dan masih banyak lagi polemik dari ketentuan ini.

Sesungguhnya, umat Islam memiliki karakter khas yang istimewa, dengan sifat dan identitas yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Sayang, kini karakter tersebut telah koyak oleh ragam gerakan anti Islam, seperti moderasi yang sistemis dan terstruktur hingga di kalangan pelajar. 

Sebagai negeri muslim, mestinya negara menjadi fasilitator agar proses pendidikan di sekolah membentuk insan yang taat pada aturan agamanya, wajib menutup aurat bagi yang sudah baligh misalnya. Namun, alih-alih mendidik pelajar tunduk terhadap tuntunan syariat, negara yang dikelola paham sekuler terus mendorong kebebasan ala Barat. 

Maka tak berlebihan jika umat menduga ada upaya meninggikan sekularisasi dan moderasi Islam dalam dunia pendidikan, di mana generasi diarahkan untuk menanggalkan syariat dari kehidupannya. Pada akhirnya hakikat pendidikan benar-benar terciderai. Tujuan pendidikan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan lainnya, tinggal sekadar teori.

Disadari atau tidak, fenomena ini membuat musuh-musuh Islam kian di atas angin. Mereka cukup puas dengan respon positif negeri ini untuk menggalakkan program moderasi beragama di lingkup pendidikan, bahkan di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, umat harus menyadari dan selalu mawas diri akan serangan ide ini yang telah menyebar di berbagai celah. Saatnya umat mengkaji Islam secara mendalam agar memahaminya bahwa Islam adalah agama paripurna yang telah mengatur segala aspek kehidupan.

Dalam Islam pendidikan merupakan pilar mendasar untuk membentuk generasi bertakwa dan berkepribadian Islam. Mereka adalah hamba Allah Swt. yang siap menjalankan amanah penciptaan menjadi umat pembangun peradaban gemilang.

Pemberlakuan syariat di dalam Islam berlaku bagi seluruh manusia, baik itu muslim maupun nonmuslim. Pakaian bagi muslimah yang sudah baligh, wajib menutup auratnya secara sempurna, sedangkan nonmuslim akan dibiarkan memeluk akidah dan menjalankannya di bawah perlindungan negara. Begitu pula pakaian, termasuk makanan dan minuman, diperbolehkan sesuai agama mereka sebatas yang dibolehkan syariat. Ketika berada dalam wilayah umum, maka wajib menutup auratnya.

Demikianlah pemberlakuan Islam oleh negara dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman keyakinan di dalamnya tidak lantas menciptakan perpecahan antarumat, sebaliknya mereka mendapatkan hak yang sama dalam segala hal. Inilah yang menjadi modal besar kedamaian yang melingkupi umat di bawah naungan negara Islam. Pemberlakuannya yang adil menjadikan seluruh umat menaati peraturan yang ada dengan lapang dada. 

Di zaman ini, tentu menjadi tugas bersama umat Islam berjuang dalam merealisasikan seluruh ajaran Islam, tidak terkecuali bidang pendidikan, bukan justru mereduksi syariat Islam. Urgensi sistem yang menerapkan Islam secara kafah agar mewujudkan kehidupan yang tentram dan damai bagi seluruh manusia. Wallahualam bissawab.