KRISIS KAZAKHSTAN, JANGAN BIARKAN ASING MENCARI KESEMPATAN

 


oleh Siami Rohmah

Pegiat Literasi


Kazakhstan memanas, protes yang berujung rusuh terjadi di Kazakhstan, protes yang ditengarai karena kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga LPG, harga yang menurut demonstran terlalu tinggi, yaitu 120 tenge/liter setara Rp3.952. Sementara harga yang  dituntut oleh masyarakat dengan adanya price cap 50 tenge, yaitu setara Rp1.646. Tuntutan ini akhirnya dipenuhi oleh pemerintah, tetapi demonstrasi terlanjur sudah meluas, bahkan di kota-kota besar di Kazakhstan, seperti Nur-Sultan dan Almaty.

Kazakhstan adalah negeri terluas ke-9 di dunia, dan terluas ke-2 pecahan Uni Soviet, setelah Rusia. Sebagian besar wilayahnya ada di Asia Tengah dan sebagian kecil di Eropa Timur. (Wikiepedia.com). Selama seperempat abad politik di Kazakhstan didominasi komunisme. Deklarasi kemerdekaan penuh dari Uni Soviet pada tahun 1991, dengan presiden Nursultan Nazarbayev, kemudian  bergabung dengan Commonwealth of Independents States (CIS). 

Perubahan di Kazakhstan begitu cepat, hal ini kerena didorong  pendapatan yang semakin meningkat. Potensi minyak di Kazakhstan memang sangat besar. Pipa-pipa besar menbawa minyak dari Kaspia menuju pasar dunia mengalir dari ladang minyak besar di wilayah Tengiz, bagian barat Kazakhstan menuju pelabuhan  Novorossiysk di Laut Hitam Rusia. Hal ini menjadikan Kazakhstan negeri termakmur di Asia Tengah.

Nah, di awal 2022 ini pemerintah memutuskan untuk mengakhiri program pembatasan harga LPG. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari rencana liberalisasi berkelanjutan pasar energi dan mengakhiri kekurangan bahan bakar. Yang kemudian kebijakan ini memicu protes di seluruh penjuru negeri. Hingga mengakibatkan kabinet bubar dan mundurnya perdana Menteri Askar Mamin. 

Menghadapi masalah ini, Kazakhstan meminta bantuan kepada asing, termasuk Rusia, dalam bentuk pasukan perdamaian. Pemerintah Rusia menyerukan dialog dalam penyelesaian masalah Kazakhstan. Posisi Kazakhstan begitu penting bagi Rusia dalam mitra ekonomi. Selain presiden Nursultan adalah sekutu bagi Vladimir Putin. 

Rusia melalui Kementrian Luar Negeri menyatakan. "Kami berharap normalisasi situasi di negara ini sedini mungkin, yang dengannya Rusia dihubungkan oleh hubungan kemitraan strategis dan aliansi melalui kontak persaudaraan serta manusiawi." (Republika.co.id)

Jika kita melihat krisis yang ada di Kazakhstan, dapat kita garis bawahi setdaknya dua hal. Pertama, Kazakhstan sudah mulai lebih berani mengambil liberalisasi ekonomi yang merupakan turunan kapitalisme dalam menentukan arah pengelolaan minyak mereka. Dimana dengan liberalisasi ini harga minyak diserahkan secara bebas kepada produsen, yang ujung dari kebijakan seperti ini sudah begitu sering kita saksikan, yaitu harga yang akan melambung tinggi karena produsen ingin mendapat untung sebesar mungkin. Selain itu kebobrokan dari sistem kapitalisme ini sesungguhnya telah nyata. Sistem ini hanya akan menguntungkan segelintir pihak saja, yaitu para kapitalis dan politisi yang merealisasi tujuan mereka secara sah. Inilah yang terjadi di negeri dunia ketiga, mereka membuka keran privatisasi dengan meliberalisasi dan menjual aset-aset publik kepada swasta, baik domestik dan asing dengan alasan bayar hutang ataupun agar kompatibel dengan aturan-aturan internasional. Kedua, pemimpin Kazakhstan yang begitu cepat mengambi langkah mencari bantuan asing dalam penyelesaian masalah negeri mereka, ini menunjukkan begitu tidak mandirinya permerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Padahal ketika asing sudah masuk dan ikut campur dalam kebijakan, tentu mereka tidak akan mudah untuk mau keluar dari sebuah negeri, sebelum mendapatkan keuntungan. Keuntungan di sini bisa berupa  pengaruh politik atau materi, apalagi Kazakhstan adalah negeri yang kaya. Dan, selama ini kawasan Asia Tengah sudah menjadi kawasan perebutan pengaruh diantara negara-negara besar, seperti Rusia, AS, dan Cina. Jangan sampai masalah ini semakin memudahkan asing mengobok-obok dalam negeri Kazakhstan atas nama  perdamaian dunia.

Sesungguhnya dunia sudah melihat bagaimana pemanfaatan sumber alam dunia ini begitu pincang, sehingga dunia menanti solusi alternatif yang dihadapinya. Islam, menawarkan solusinya. Dalam Islam telah jelas bahwa minyak adalah milik umum. Rasulullah SAW bersabda, "Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api." (HR. Abu Daud) Jadi pemanfaatan energi yang menjadi milik umum adalah untuk umum, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Tidak ada hak negara untuk meliberalisasinya, yang dibolehkan adalah mengelolanya sebagai wakil dari rakyat. 

Kemudian terkait meminta bantuan asing, yang secara nyata mereka memusuhi Islam jelas tidak dibolehkan. Karena orang-orang kafir itu tidak ada di dalam hatinya selain kebencian kepada kaum Muslimin. Yang mereka lakukan hanyalah mencari keuntungan dan ingin melemahkan kaum Muslimin berbalut madu pedamaian yang palsu.

Inilah yang terjadi ketika kaum Muslimin tidak memegang al Qur'an dan Sunnah, yang terjadi adalah keruwetan yang terus terjadi, dan kelemahan kaum Muslimin yang begitu jelas terlihat. Maka bukankah sudah seharusnya umat ini mengambil apa yang sudah seharusnya mereka ambil dalam menyelesaikan permasalahan mereka, yaitu Islam. Sudah saatnya Umat ini berubah dengan Islam  yang kaffah dalam naungan Khilafah, agar hidup menjadi berkah, tidak hanya untuk kaum Muslimin tapi juga seluruh ummah. 

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Ar Ra'd: 11). Wallahualam bissawab.