KEBIJAKAN VAKSIN BOOSTER, EFEKTIFKAH?

 


Oleh Siami Rohmah

Pegiat Literasi


Vaksin booster, menjadi pilihan pemerintah dalam upaya mencegah meluasnya penularan kasus varian Omicron di Indonesia. Seperti diketahui di Jakarta saja sudah terdeteksi 2000 kasus, tentu hal ini sangat mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai. Rencana pelaksanaan vaksin booster akan dimulai 12 Januari 2022. Sasaran yang diutamakan adalah lansia.

Terkait biaya vaksin booster ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan vaksin ada yang berbayar dan tidak. Untuk yang tidak berbayar diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah, sekitar 100 juta jiwa. Sedangkan yang lain berbayar. Adapun kisaran harga vaksin booster adalah Rp300 ribu satu dosis vaksin. (Kompas.com)

Kebijakan vaksin ketiga atau vaksin booster sesuai arahan WHO ini memang bukan sesuatu yang salah. Namun, yang menjadi masalah adalah apakah kebijakan ini akan efektif atau tidak, ketika sumber masuknya virus ke Indonesia terus dibuka. Padahal diketahui bersama bahwa vaksin tidak bisa mencegah seseorang tertular dari virus.

Pemerintah Indonesia memang terkesan lamban dan meremehkan munculnya varian Omicron ini. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti menyatakan, pemerintah seharusnya melarang perjalanan masyarakat ke luar negeri. Terutama setelah ditemukan kasus Omicron di Indonesia. Trubus juga menambahkan seharusnya bukan hanya himbauan yang diberikan oleh pemerintah, tapi juga harus bersikap tegas. (Kompas.com)

Penyebaran Omicron yang begitu cepat, WHO menyebut sudah tersebar di lebih dari 77 negara, ini menunjukkan gagalnya negara dalam penanganan pandemi. Disamping ketidak patuhan masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan, yang menjadi masalah utama adalah ketidak tepatan solusi yang dipilih di awal munculnya virus. Negara-negara penganut kapitalisme yang lebih sayang perekonomian dibanding nyawa rakyanya enggan mengambil kebijakan lockdown global dengan alasan biaya mahal. Sehingga hasilnya sekarang kebijakan- kebijakan yang diambil tak lebih seperti tambal sulam.

Penyelesaian masalah pandemi dalam Islam tentu sangat berbeda dengan kapitalisme saat ini. Dalam Islam pemimpin itu adalah pelindung rakyatnya, keselamatan rakyat jauh lebih penting dibanding dengan perekonomian. Ketika pandemi terjadi pemerintah akan segera melakukan lockdown pada wilayah sumber penyakit, agar penyebaran bisa dicegah. Kemudian akan melakukan tracing dan pengobatan secara gratis bagi masyarakat. Negara juga akan menjamin kebutuhan masyarakat, sehingga walaupun lockdown mereka tetap terjamin kebutuhannya. Selanjutnya negara tidak akan segan menyediakan dana untuk penelitian vaksin terbaik yang dapat mengatasi jika ada penemuan varian virus baru. Sehingga masalah pandemi akan selesai dengan tuntas,tanpa disusul masalah baru.

Namun kebijakan seperti ini pasti sulit, bahkan hampir tidak bisa ditemukan di sistem kapitalisme saat ini. Hanya ketika Islam kafah diterapkanlah gambaran pemimpin ideal yang total mementingkan urusan rakyat bisa ditemukan. Karena pemimpin dalam Islam adalah pelindung bagi rakyatnya. 

Imam adalah raa'in (pelindung rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari). Wallahualam bissawab.