Anggaran Covid-19 Naik Tak Menjamin Penyelesaian Pandemi

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-sI_-98lnsGU/YCiIx-4anvI/AAAAAAAAA2s/Cy0KkZnoW_kPTq1xJPayFgxZzCHrEtcCQCLcBGAsYHQ/s800/IMG-20210214-WA0013.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-sI_-98lnsGU/YCiIx-4anvI/AAAAAAAAA2s/Cy0KkZnoW_kPTq1xJPayFgxZzCHrEtcCQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210214-WA0013.jpg" /></a></div><br /><p></p><p style="text-align: center;">Oleh Netty Ummu Hasna</p><p style="text-align: center;">Pemerhati Masalah Sosial</p><p><br /></p><p>Menteri Keuangan Sri Indrawati kembali menaikkan alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Alokasi yang semula senilai Rp619 triliun kini menjadi Rp627,9 triliun.</p><p><br /></p><p>Sri Mulyani mengatakan bahwa penambahan alokasi anggaran PEN sengaja dilakukan pemerintah untuk menahan tekanan pandemi virus corona penyebab Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.</p><p><br /></p><p>Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, untuk bidang kesehatan mendapatkan alokasi anggaran pemerintah yang paling besar. </p><p><br /></p><p>Secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai Rp133,07 triliun. Angkanya naik dua kali lipat dari realisasi PEN 2020 sebesar Rp63,51 triliun.</p><p><br /></p><p>Jika dirinci, dana itu akan dialokasikan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana serta alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU/BP.</p><p><br /></p><p>Selain itu, dana juga akan digunakan untuk peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sektor kesehatan, serta insentif perpajakan kesehatan, termasuk pemberian insentif bebas pajak penghasilan (PPh) dan bea masuk untuk pembelian vaksin.</p><p><br /></p><p>Tak hanya untuk tambahan dana sektor kesehatan, Kunta menyatakan penambahan anggaran juga untuk penciptaan lapangan kerja guna mendongkrak pemulihan ekonomi. Salah satunya untuk program padat karya di berbagai kementerian/lembaga. Alokasi anggaran program prioritas juga diberikan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan (food estate), pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, kawasan industri, hingga program prioritas lainnya.</p><p><br /></p><p>Secara total, pemerintah mengerek alokasi anggaran PEN 2021 dari Rp356,5 triliun menjadi Rp627,9 triliun. Alokasinya hampir menyamai pagu anggaran PEN 2020 sebesar Rp695,2 triliun.</p><p><br /></p><p>Meski anggaran naik, akankah kasus Covid-19 akan mengalami penurunan? Apakah dana tersebut akan benar-benar digunakan untuk membiayai strategi atau kebijakan penanganan pandemi secara tepat dan benar Pasalnya, dana yang dikeluarkan tanpa didasarkan pada kebijakan yang benar hanya akan memperpanjang masa pandemi dan kesengsaraan rakyat.</p><p><br /></p><p>Faktanya, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi selama ini masih bermasalah. Perhatian pemerintah terhadap hal ini terkesan setengah hati. Beberapa kebijakan yang tarik ulur justru mengakibatkan kasus positif Covid-19 tak kunjung reda. Buktinya negeri ini telah berulang kali memecahkan rekor baru. Di tengah kenaikan anggaran kesehatan, ambisi pemerintah dalam menggencarkan pembangunan infrastruktur masih tampak.</p><p><br /></p><p>Jika pembangunan dilakukan bagi kepentingan pendidikan dan kesehatan, tentu masyarakat tidak keberatan. Namun faktanya infrastruktur yang dimaksud adalah untuk menggenjot investasi.</p><p><br /></p><p>Pemerintahan saat ini memang dikenal sangat welcome dengan investasi dan utang luar negeri terutama di sektor industri dan pariwisata. Sehingga, anggaran belanja negara otomatis akan meningkatkan beban pajak dan utang negara yang menjadi sumber pemasukan utama negara.</p><p><br /></p><p>Dalam paparan melalui media sosial, Direktorat Jendral Anggaran Kemenkeu menyebutkan untuk membiayai defisit anggaran tahun ini, pembiayaan utang dalam APBN tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.177,4 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 34,9% dari tahun ini sebesar Rp1.142,5 triliun.</p><p><br /></p><p>Adapun dalam hal pajak, negara gencar mencari pendapatan melalui berbagai penarikan pajak dari rakyat. Hal ini berarti kenaikan anggaran negara berimbas pula pada pertambahan tarikan pajak dan pembiayaan utang negara.</p><p><br /></p><p>Semua kondisi tersebut berakar dari kapitalisme yang diterapkan di negeri ini yang mengedepankan keuntungan materi dibandingkan keselamatan nyawa rakyatnya. Sistem ini menjadikan pajak dan utang sebagai tumpuan utama pendapatan negaranya. Alhasil anggaran PEN 2021 tidak akan signifikan memberikan hasil dalam penuntasan pandemi, selama kapitalisme masih diterapkan.</p><p><br /></p><p>Berbeda dalam sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah. Negara Khilafah memiliki mekanisme pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari Syariat Islam. Khalifah memiliki hak tabanni dalam menyusun APBN negara. APBN yang telah disusun akan menjadi UU yang harus dijalankan oleh seluruh aparatur pemerintahan.</p><p><br /></p><p>Adapun mengenai pos-pos anggaran, negara Khilafah memiliki institusi khusus yakni Baitul Mal. Fungsi Baitul Mal untuk menangani harta yang diterima negara serta mengalokasikannya untuk kaum muslim yang berhak menerimnya.</p><p><br /></p><p>Baitulmal terdiri dari dua bagian pokok. Bagian pertama, berkaitan dengan harta yang masuk ke dalam Baitulmal, dan seluruh jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Bagian kedua, berkaitan dengan harta yang dibelanjakan dan seluruh jenis harta yang harus dibelanjakan.</p><p><br /></p><p>Di dalam Baitulmal, terdapat bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya. Pertama, bagian fai’ dan kharaj yang meliputi ghanimah, anfal, fai’, khumus, kharaj, status tanah, jizyah, dan dharibah (pajak).</p><p><br /></p><p>Kedua, kepemilikan umum meliputi minyak, gas bumi, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus. Bagian harta kepemilikan umum dibuat tempat khusus agar tidak bercampur dengan harta lainnya.</p><p><br /></p><p>Ketiga, sedekah yang disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu zakat uang dan perdagangan; zakat pertanian dan buah-buahan; zakat unta, sapi, dan kambing. Untuk pos zakat juga dibuatkan tempat khusus agar tidak bercampur dengan harta lainnya.</p><p><br /></p><p>Untuk pemasukan negara, khilafah memiliki berbagai jenis harta yang bisa dikelola untuk membelanjakannya sesuai koridor syariat. Bagian pembelanjaan ini dilakukan Baitulmal. Merujuk kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, pengeluaran atau penggunaan harta Baitulmal ditetapkan berdasarkan enam kaidah. Kaidah tersebut didasarkan pada kategori tata cara pengelolaan harta.</p><p><br /></p><p>Pertama, harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitulmal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Apabila harta tersebut tidak ada, hak kepemilikan terhadap harta tersebut oleh para mustahik tadi gugur.</p><p><br /></p><p>Kedua, harta yang diberikan Baitulmal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya, nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta untuk keperluan jihad. Untuk semua keperluan ini, penafkahannya tidak didasarkan pada ada-tidaknya harta tersebut di Baitulmal hak tersebut bersifat tetap, baik ketika harta itu ada maupun tidak ada.</p><p><br /></p><p>Ketiga, mengenai harta yang diberikan Baitulmal sebagai suatu pengganti atau kompensasi (badal/ujrah). Yaitu, harta yang menjadi hak orang-orang yang telah berjasa, seperti gaji tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya.</p><p><br /></p><p>Keempat, harta yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi, namun dibutuhkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya, sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana lainnya yang dianggap urgen (penting atau mendesak).</p><p><br /></p><p>Disebut urgen karena umat akan mengalami penderitaan atau mudarat jika sarana-sarana itu tidak ada. Penafkahan Baitulmal  untuk keperluan ini juga tidak didasarkan pada ada-tidaknya harta.</p><p><br /></p><p>Kelima, pemberian harta untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti atau kompensasi, dan juga tidak bersifat urgen. Misalnya, pembuatan jalan alternatif setelah ada jalan yang lain, membuka rumah sakit baru sementara keberadaan rumah sakit yang lama telah cukup memadai, dan sebagainya.</p><p><br /></p><p>Penafkahan negara untuk keperluan ini ditentukan oleh ketersediaan harta dalam Baitulmal. Apabila tidak tersedia, penafkahan tersebut menjadi gugur, dan kaum muslimin tidak wajib membayar untuk keperluan ini.</p><p><br /></p><p>Keenam, harta yang disalurkan Baitulmal karena unsur kedaruratan, seperti paceklik, kelaparan, bencana alam, serangan musuh, dan lain sebagainya. Untuk kondisi ini, ada-tidaknya harta di Baitulmal tidak menggugurkan ataupun menangguhkan penafkahannya.</p><p><br /></p><p>Prinsip pengeluaran Baitulmal ini akan berjalan manakala negara benar-benar menerapkan syariat Islam secara kafah. </p><p><br /></p><p>Pengelolaan anggaran negara juga tidak akan bertumpu pada pajak dan utang seperti halnya negara demokrasi.</p><p><br /></p><p>Alhasil, negara Khilafah tidak akan kekurangan sumber pendapatan karena sudah memiliki berbagai mekanisme dalam menghidupi rakyat dan negaranya, termasuk dalam kondisi terjadi pandemi.</p>

Anggaran Covid-19 Naik Tak Menjamin Penyelesaian Pandemi

  Oleh Netty Ummu Hasna Pemerhati Masalah Sosial Menteri Keuangan Sri Indrawati kembali menaikkan alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan P...

Baca selengkapnya »

Islamofobia di Tengah Dinar dan Dirham

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-AftXagdCXXU/YChhzhBq9KI/AAAAAAAADaE/8VK_mI6PuvQJLjYfibtzTUqr513bUlIDgCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20210214-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="781" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-AftXagdCXXU/YChhzhBq9KI/AAAAAAAADaE/8VK_mI6PuvQJLjYfibtzTUqr513bUlIDgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210214-WA0002.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh Ummu Ahtar</p><p style="text-align: center;">(Anggota Komunitas Setajam Pena) </p><p><br /></p><p>Dilansir oleh nasional.okezone.com (3/2/2021)- Mabes Polri telah menangkap Zaim Saidi selaku pendiri Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Zaim disangkakan atas Pasal 9 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 33 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam kasus Pasar Muamalah ini Zaim adalah pendiri dan inisiator atas Pasar Muamalah. </p><p>Pasar Muamalah menjadi viral karena transaksinya menggunakan koin dinar atau dirham. Seperti halnya pada umumnya barang yang dijual adalah sembako, makanan, minuman, dan pakaian. Hanya yang menjadi khas dari pasar ini adalah pembeli menukar uang  dengan koin dinar atau dirham sebelum melakukan transaksi jual beli. </p><p>Zaim Saidi menentukan harga beli koin dinar dan dirham merujuk acuan harga pada PT Antam dengan ditambah 2,5 persen sebagai margin keuntungan. Dengan penjabarannya, dinar yang digunakan adalah koin emas seberat 4 1/4 gram emas 22 karat. Sedangkan dirham yang digunakan adalah koin perak seberat 2,975 gram perak murni.</p><p>Pasar ini ramai dibicarakan walaupun kegiatan tersebut sudah lama sejak tahun 2017. Sehingga banyak yang mempertanyakan kenapa hal tersebut dipermasalahkan. Padahal banyak yang mengklaim pasar tersebut membantu perekonomian masyarakat setempat, terutama di masa pandemi Covid. Karena tujuan asal terbentuk pasar tersebut yaitu pasar untuk memfasilitasi para penerima sedekah zakat fitrah atau mustahik untuk bisa menukarkan koin dirhamnya menjadi barang. </p><p>Melalui kumparan (5/2), PP Muhammadiyah mempertanyakan proses hukum terhadap aktivitas Pasar Muamalah yang menggunakan dinar dan dirham dalam bertransaksi. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, KH Anwar Abbas, menilai dinar dan dirham bukan uang asing melainkan koin dari emas dan perak yang dibeli dari PT Aneka Tambang (Antam) atau dari pihak lainnya. Sehingga ia membandingkannya dengan banyaknya penggunaan uang asing termasuk dolar dalam transaksi wisatawan asing di Bali.</p><p>Menurutnya, transaksi uang asing seperti halnya dolar yang terjadi di Bali berakibat menurunnya kebutuhan rupiah. Sehingga nilai tukar rupiah lemah. Akibatnya memengaruhi perekonomian nasional. </p><p>Lagi-lagi kasus tebang pilih menjadi andalan para penguasa negeri ini. Apa yang menjadi sebab asal penyidik hukum lebih mengutamakan menindak kasus pasar muamalah daripada mengalir derasnya transaksi dolar di Bali yang sudah jelas menurunkan kualitas nilai rupiah. Sungguh rezim mulai menampakkan Islamofobia terhadap praktik transaksi dinar atau dirham. Tentu saja fobia akan diterapkan syariat Islam. Dan menggulingkan rezim yang telah mengagungkan demokrasi kapitalisme.  </p><p>Sejak Rasulullah saw. berhasil mendirikan Daulah Islam di Madinah, beliau menyetujui penggunaan mata uang dinar-dirham sebagai mata uang resmi negara Islam. Daulah Islam menjadikan emas dan perak sebagai standar baku dalam bertransaksi. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan berikut:</p><p>Pertama, ketika Islam melarang penimbunan harta.</p><p>Allah Swt. berfirman: "Orang yang menimbun emas dan perak, yang tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahulah mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih." (TQS. at-Taubah: 34)</p><p>Kedua, Islam telah menghubungkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku. </p><p>Yaitu saat Islam menetapkan diyat (denda/tebusan), Islam telah menentukan diyat tersebut dengan ukuran tertentu, yaitu dalam bentuk emas. Ketika Islam mewajibkan hukuman potong tangan terhadap praktik pencurian, Islam juga menentukan ukuran tertentu dalam bentuk emas.</p><p>Ketiga, setelah Rasulullah saw. menetapkan dinar dan dirham saja sebagai mata uang Islam, serta merta masyhur dalam semua transaksi antar barang di tengah masyarakat. Sehingga menjadikan ciri khas negara Islam. </p><p>Keempat, ketika Allah Swt. mewajibkan zakat uang, Allah Swt. telah mewajibkan zakat tersebut atas emas dan perak. Allah Swt. menentukan nishab zakat dengan nishab emas dan perak. </p><p>Sejak itu, emas dan perak unggul sebagai alat transaksi antarbarang di seluruh dunia. Dan menjadikan Daulah  Islam kokoh dan diakui kejayaannya hingga lebih dari 13 abad. </p><p>Hal utama yang menjadikan  keunggulan emas dan perak atas nilai tukar barang dibandingkan dengan uang kertas (fiat money) yaitu dinar dan dirham memiliki basis yang riil berupa emas dan perak. </p><p>Sebaliknya, nilai fiat money yang tercetak pada uang kertas fiat money tidak akan sama dengan nilai intrinsiknya. Hal ini memunculkan ketidakadilan. Itu dikarenakan otoritas moneter yang menerbitkan mata uang sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari selisih nilai nominal yang tertera dengan nilai intrinsiknya. </p><p>Kedua, Dinar dan dirham lebih stabil dan tahan terhadap Inflasi dibandingkan dengan sistem uang kertas fiat money. Hal itu dibuktikan dalam sejarah hingga saat ini, jika sistem penopangnya menggunakan uang kertas, negara tersebut rentan terhadap krisis dan cenderung tidak stabil. </p><p>Ketiga, Dinar dan dirham memiliki aspek penerimaan yang tinggi di dalam perdagangan internasional. Pasalnya dinar dan dirham tidak memerlukan perlindungan nilai karena nilai nominalnya benar-benar dijamin penuh oleh emas dan perak.</p><p>Sehingga patutlah keunggulan dinar-dirham mampu membawa negeri kokoh dan mandiri dalam kestabilan ekonomi. </p><p>Rasulullah saw. bersabda:</p><p>"Akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar (emas) dan dirham (perak)." (HR Ahmad). </p><p>Sepatutnya sebagai seorang muslim terikat dengan syariat Islam adalah perintah Allah Swt. Termasuk halnya dalam penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Penggunaan mata uang dinar dan dirham sangat jelas basis dalil syariatnya dan fakta keunggulannya.</p><p>Hanya saja, penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang tentu memerlukan legalitas negara sebagai institusi yang kuat dan berdaulat. Tidak mungkin semuanya bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali adanya negara yang berani untuk melawan hegemoni kapitalisme global. Yaitu Daulah Islamiyah yang dicontohkan Rasulullah beserta sahabatnya. </p><p>Wallahu a’lam bishshawab.</p>

Islamofobia di Tengah Dinar dan Dirham

Oleh Ummu Ahtar (Anggota Komunitas Setajam Pena)  Dilansir oleh nasional.okezone.com (3/2/2021)- Mabes Polri telah menangkap Zaim Saidi sela...

Baca selengkapnya »

Pencabutan Usia Burung Besi, Siapa Untung?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-gWo8AGqgy7Y/YCf7uZvsjWI/AAAAAAAADZ4/b2f6WkG_JAoINDmCKpZRzpErfrhybA7fgCLcBGAsYHQ/s1040/IMG-20210213-WA0072.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" src="https://1.bp.blogspot.com/-gWo8AGqgy7Y/YCf7uZvsjWI/AAAAAAAADZ4/b2f6WkG_JAoINDmCKpZRzpErfrhybA7fgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210213-WA0072.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh Asma Sulistiawati</p><p style="text-align: center;">(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)</p><p><br /></p><p>Peraturan yang ditetapkan pada 13 Mei 2020 menandakan tidak ada lagi batasan usia bagi pesawat yang digunakan untuk transportasi baik pesawat penumpang, kargo, maupun helikopter.</p><p>Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut aturan tentang pembatasan usia pesawat dan menggantinya dengan aturan baru yang mengembalikan batasan maksimal usia pesawat angkutan niaga sesuai aturan dari pabrikannya.</p><p>Regulasi ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 115/2020 tentang batas usia pesawat udara yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga. Regulasi ini melengkapi regulasi sebelumnya yakni Permenhub No. 27/2020 yang mencabut Permenhub No. 155/2016 tentang batas usia pesawat udara yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga.</p><p>Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Dadun Kohar mengatakan alasan pencabutan aturan Permenhub No. 155/2016 karena digantikan dengan Kepmenhub No. 115/2020 tentang batas usia pesawat udara yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga. (Bisnis.com, 10/07/2020)</p><p>Keselamatan menjadi tolok ukur dalam perhitungan transportasi. Berkenaan dengan usia pesawat sebagian berpendapat itu tergantung bagaimana pemeliharaannya saja. Seperti yang dilansir detik.com menurut Alvin lie. "Pesawat usia 26 tahun itu bukan masalah. Usia pesawat itu tidak ada kaitannya dengan kelaikudaraan atau safety. Pesawat yang usianya 3 bulan saja bisa mengalami kecelakaan. Pesawat yang usianya 50 tahun juga tetap layak terbang, tetap aman."</p><p>Karena untuk masalah transportasi di Indonesia memang tak kunjung usai. Hampir setiap tahun duka tentang jatuhnya burung besi ini sangat memilukan. Membuat seakan hati tercabik-cabik dikala melihat keluarga yang ditinggalkan. Kecelakaan tidak bisa terhindarkan namun bisa diupayakan menghindarinya sebisa mungkin.</p><p>Apalagi untuk si burung besi ini adalah alat transportasi yang sangat banyak digunakan oleh kalangan masyarakat. Sehingga pendapat masyarakat terkotak dalam berbagai klaim keamanan berkendara. Sebagian menyebut pesawat udara lebih aman sebagai transportasi. Sementara, yang lain menyebut bahwa moda transportasi darat seperti kereta api lebih menjanjikan keselamatan.</p><p>Berkenaan dengan keselamatan, ini lagi-lagi melihat dari aturan tentang pencabutan usia pesawat. Harusnya menjadi pelajaran untuk jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Bahwa ini berkenaan tentang nyawa bukan bisnis. </p><p>Sejak Juli 2020, soal batas usia pesawat layak terbang dicabut demi memudahkan investasi. Nyawa seakan dinomorduakan dan bisnis yang di angka satunya. Dalam logika kapitalisme, keselamatan jiwa bisa dinomorduakan demi kepentingan ekonomi dan pihak investor. </p><p>Itulah dampak dari kapitalisme yang hanya mementingkan untung atau rugi. Sekularisme yang melahirkan sistem kehidupan kapitalisme telah menganggap bahwa dunia transportasi sebagai sebuah industri. Yang harus selalu diutamakan dan upayakan dengan segala cara untuk keberlangsungannya.</p><p>Berbeda dengan cara pandang Islam yang datangnya dari Sang Khaliq. Nilai nyawa dalam Islam begitu tinggi. Nyawa bahkan dalam ranah ushul fiqih masuk dalam kategori “al-Dharūriyāt al-Khamsah” (lima hal primer yang wajib dipelihara). Artinya, pada asalnya, nyawa manusia tidak boleh dihilangkan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tak peduli, nyawa orang muslim maupun kafir. Allah berfirman:</p><p>“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. al-Ma’idah [5]: 32)</p><p>Dalam Islam, penghargaan terhadap jiwa melebihi nilai bumi dan seisinya. Sehingga takaran nyawa tidak bisa disamakan atau bahkan digadaikan dengan bisnis. Islam itu mempunyai cakupan yang cukup luas sehingga tidak cukup hanya perihal nyawa. Di dalam Islam juga mengatur perihal transportasi.</p><p>Ada tiga prinsip sistem Islam dalam mengelola layanan publik. Pertama, prinsip bahwa pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara, bukan hanya karena sifatnya menjadi tempat lalu lalang manusia, tetapi juga telalu mahal dan rumit untuk diserahkan ke investor swasta. Kedua, prinsip bahwa perencanaan wilayah yang baik akan mengurangi kebutuhan transportasi. </p><p>Sebagai contoh, ketika Baghdad dibangun sebagai ibu kota, setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu, dan dibangun masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenugi kebutuhan sehari-harinya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. </p><p>Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki. Teknologi yang ada termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat trasportasinya itu sendiri. Bahkan untuk transportasi udara pun ilmuwan muslim sudah memikirkan. Abbas Ibnu Firnas dari Spanyol melakukan serangkaian percobaan untuk terbang, seribu tahun lebih awal dari Wright bersaudara, sampai Sejarawan Phillip K. Hitti menulis dalam History of the Arab, “Ibn Firnas was the First man in history to make a scientific attempt at flying.”</p><p>Kaum muslimin telah menggunakan jenis kuda dan unta untuk menempuh perjalanan, untuk di laut mereka juga banyak mengembangkan tekonologi kapal. Tipe kapal yang ada mulai dari perahu cadik kecil hingga kapal dagang berkapasitas di atas 1000 ton dan kapal perang untuk 1.500 orang. Pada abad 10 M, al-Muqaddasi mendaftar nama beberapa lusin kapal, ditambah dengan jenis-jenis yang digunakan pada abad-abad sesudahnya. </p><p>Pada abad 19 Khilafah Utsmaniyah masih konsisten mengembangkan infrastruktur transportasi ini. Saat kereta api ditemukan di Jerman, segera ada keputusan khalifah untuk membangun jalur kereta api dengan tujuan utama memperlancar perjalanan haji. Musim haji adalah musim terbesar pergerakan manusia, baik yang untuk pergi haji ke Makkah maupun mudik ke kampung halaman. Di negeri-negeri Timur Tengah, libur saat lebaran haji lebih lama dan lebih meriah dari Idul Fitri (karena ada hari Tasyrik).</p><p>Maka solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menata ulang basis pengelolaan transportasi. Tidak boleh dikelola dari aspek bisnis. Tidak boleh dikelola dengan tata cara muamalah yang melanggar aturan Islam. Negara harus mengelolanya dalam rangka melayani kebutuhan rakyatnya. Sehingga bisa saja bahkan digratiskan. Seperti yang pernah dilakukan pada masa Khilafah Utsmaniyah.</p><p>Lebih hebatnya lagi pada tahun 1900 M, Sultan Abdul Hamid II mencanangkan proyek “Hejaz Railway”. Jalur kereta yang terbentang dari Istanbul ibu kota khilafah hingga Makkah, melewati Damaskus, Jerusalem dan Madinah. Di Damaskus jalus ini terhubung dengan “Baghdad Railway”, yang rencananya akan terus ke timur menghubungkan seluruh negeri Islam lainnya. Proyek ini diumumkan ke seluruh dunia Islam, dan umat berduyun-duyun berwakaf. </p><p>Dalam negara Islam, prinsip pengelolaan transportasi adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Bukan mengambil keuntungan. Sehingga perhitungan biaya operasional dihitung untuk menutup BEP (Break Event Poin) saja. Jika BEP sudah tercapai, maka dimungkinkan untuk operasional selanjutnya, bahkan bisa digratiskan. Hal ini karena dalam menjalankan sarana transportasi, infrastruktur yang terlibat semuanya adalah milik publik. </p><p>Oleh karena itu dengan menggunakan aturan Allah semua menjadi tersolusikan. Sebab Islam itu rahmatan lil alamin merupakan rahmat bagi seluruh alam. Saatnya kita sadar bahwa solusi saat ini hanya dengan Islam. Petaka bisa terhindarkan apabila kita menggunakan Islam dalam ruang lingkup kehidupan dan menerapkannya secara total.</p><p>Wallahu a'lam Bishshawab.</p>

Pencabutan Usia Burung Besi, Siapa Untung?

Oleh Asma Sulistiawati (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton) Peraturan yang ditetapkan pada 13 Mei 2020 menandakan tidak ada lagi batas...

Baca selengkapnya »

Virus Merah Jambu (Valentine Day) yang Membahayakan Akidah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-XOj-kZsvHXQ/YCf1oZea1eI/AAAAAAAADZs/__1qzMkKVK0vUNAqEb-nTpvUDIhnnTGyQCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20210213-WA0027.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1024" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-XOj-kZsvHXQ/YCf1oZea1eI/AAAAAAAADZs/__1qzMkKVK0vUNAqEb-nTpvUDIhnnTGyQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210213-WA0027.jpg" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh Hamsina Halisi Alfatih</p><p><br /></p><p>Siapa yang tidak kenal si virus merah jambu? Ini bukan nama buah atau nama warna, melainkan plesetan dari nama valentine. Mungkin sebagian dari kita memandang bahwa valentine merupakan perayaan hari kasih sayang. Hari dimana semua yang memiliki pasangan saling memberi hadiah bahkan tak tanggung-tanggung keperawanan pun siap dikorbankan dan hal ini dilakukan rata-rata oleh pasangan muda mudi yang bukan suami istri.</p><p>Cukup mengherankan atau biasa saja? Budaya gaul bebas ala Barat memang tak hanya muncul saat-saat moment istimewa. Budaya gaul bebas ini mungkin bisa kita dengar dan melihat sendiri hampir setiap hari. Tak terbayang bagaimana kelak kondisi nasib generasi muda, apalagi yang berperan sebagai perempuan.</p><p>Budaya gaul bebas menjadi konsumtif para generasi muda sudah bukan hal yang mengherankan lagi. Budaya Barat yang kental dengan kebebasannya ini telah menjadi corak yang begitu kuat pengaruhnya terutama bagi generasi muda. Tak bisa pula kita pungkiri akan banyaknya kasus hamil di luar nikah dan aborsi akibat budaya gaul bebas.</p><p>Maka, dalam menyambut hari valentine tepat di tanggal 14 Februari akan menjadi ajang pesta seks bebas yang dominan dilakukan oleh muda mudi tanpa ikatan pernikahan. Valentine's day, hari yang identik dengan kasih sayang ini dipercaya bermula dari kisah pengorbanan Santo Valentine yang dieksekusi Kaisar Romawi Claudius II karena menikahkan para prajurit. Namun, asal-mula Hari Valentine masih jadi perdebatan lantaran sebagian sejarawan meyakini kisah Santo Valentine berlangsung pada bulan Mei.</p><p>Beberapa sejarawan pun memperkirakan tradisi hari valentine berasal dari perayaan Lupercalia di zaman Romawi kuno untuk mengusir roh jahat, menyucikan kota, meningkatkan kesuburan. Namun, berbeda dari hari valentine saat ini yang penuh kasih sayang, Lupercalia justru dirayakan dengan cara yang kelam, seperti menyembelih anak anjing, berkeliaran tanpa busana di jalan, hingga mencambuk wanita.</p><p>Budaya Barat yang jelas sangat-sangat merusak apalagi mengancam akidah kaum muslim ini justru menjadi perayaan yang biasa saja. Padahal berdasarkan asal-usulnya, valentine's day jelas haram hukumnya ketika muslim ikut merayakannya karena termasuk tasyabbuh bil kuffar. </p><p>Merayakan valentine’s day berarti meniru kebiasaan orang kafir. Karena budaya kaum muslimin tidaklah seperti itu. Dari Ibnu ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,</p><p>مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ</p><p>“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Ahmad 2: 50 dan Abu Daud no. 4031)</p><p>Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,</p><p>لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا</p><p>“Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami.” (HR. Tirmidzi no. 2695. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).</p><p>Kenapa sampai kita dilarang meniru-niru orang kafir secara lahiriyah? Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,</p><p>أَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ تُورِثُ تَنَاسُبًا وَتَشَابُهًا فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَلِهَذَا نُهِينَا عَنْ مُشَابَهَةِ الْكُفَّارِ</p><p>“Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir.” (Majmu’ Al Fatawa, 22: 154)</p><p>Di tempat lain dalam Majmu’ Al Fatawa, beliau berkata,</p><p>فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَادَاتِ فَكَيْفَ التَّشَبُّهُ بِهِمْ فِيمَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ ؟!</p><p>“Jika dalam perkara adat (kebiasaan) saja kita dilarang tasyabbuh dengan mereka, bagaimana lagi dalam perkara yang lebih dari itu?” (Majmu’ Al Fatawa, 25: 332)</p><p>Ketika kita telah memahami adanya larangan serta bahaya dibalik perayaan valentine day, maka sikap kita sebagai muslim sudah seharusnya meninggalkan kebiasaan Barat yang sudah diimpor negeri ini. Bukan hanya v-day, tetapi masih banyak lagi ritual atau perayaan yang berasal dari Barat atau perayaan nonmuslim lainnya yang masih diikuti oleh sebagian dari kaum muslim.</p><p>Hal demikian memanglah telah terkondisi oleh sekularisme liberal sejak runtuhnya khilafah. Pengaruh budaya Barat begitu kuat, hingga kaum muslim menjadi lemah akidahnya dan mudah terpengaruh oleh berbagai kebiasaan yang menyalahi syariat. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan generasi muda dari bahayanya valentine day tak lain ialah memahamkan Islam dengan membentuk Syakhshiyyah Islamiyyah.</p><p>Membentuk Syakhshiyyah Islamiyyah atau kepribadian Islam pada diri seorang muslim yakni dengan membangun pola pikir (aqliyyah) dan pola sikap (nafsiyyah). Dalam membentuk aqliyyah, seseorang harus memahami akidah Islam dan menjadikannya sebagai landasan berpikir. </p><p>Maka, ketika kematangan aqliyyah ini telah terbentuk, seseorang akan mampu mengurai berbagai persoalan yang ada. Seperti pada aspek problematika umat, seseorang dinyatakan memiliki kepribadian Islam, jika ia memahami  problematika umat apa akar permasalahannya dan apa solusinya serta memahami ide-ide yang bertentangan dengan Islam, sehingga ia bisa menolaknya dan menjelaskannya pada umat.</p><p>Sementara dalam membentuk nafsiyyah atau pola sikap, seseorang harus menjadikan syariat Islam sebagai tolok ukur perbuatan. Seperti penggunaan jilbab dan kerudung yang memang wajib digunakan oleh wanita muslimah ketika baligh. Dan halnya mampu membedakan antara halal dan haram, dan menjauhi diri dari segala bentuk kemaksiatan.</p><p>Ketika nafsiyyah dan aqliyyah seseorang telah terbentuk sempurna, maka kepribadian Islamnya akan mampu memimpin dirinya. Menjadi pemikir kritis dan idealis yang tak mampu dipengaruhi oleh ritual impor budaya Barat yang menyesatkan iman. Wallahu a'lam bishshawab.</p>

Virus Merah Jambu (Valentine Day) yang Membahayakan Akidah

Oleh Hamsina Halisi Alfatih Siapa yang tidak kenal si virus merah jambu? Ini bukan nama buah atau nama warna, melainkan plesetan dari nama v...

Baca selengkapnya »

Moderasi Merusak Aqidah Generasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-h0ray79B9fU/YCfBRF7FrLI/AAAAAAAAA2Y/l87s_2bh9eEiGs_5FAfLX8uh51XugFZHQCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20210213-WA0023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-h0ray79B9fU/YCfBRF7FrLI/AAAAAAAAA2Y/l87s_2bh9eEiGs_5FAfLX8uh51XugFZHQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210213-WA0023.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh : Muliawati</p><p style="text-align: center;">Guru Madrasah Ibtidaiyah Bandung</p><p><br /></p><p>Akhir-akhir ini dunia pendidikan khususnya di lingkungan Madrasah Aliyah di bawah Kementrian Agama dikejutkan dengan berita viral yang kontroversial yaitu seorang CPNS beragama nasrani (non muslim) ditempatkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan. Hal ini membuat mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan khususnya yg ada di bawah naungan Madrasah Kementrian agama merasa resah dan khawatir terhadap akidah peserta didik sebagai generasi muslim sejati.</p><p><br /></p><p>Kebijakan ini diambil oleh Kemenag bukan karena kekurangan tenaga pengajar Muslim, bukan juga karena salah penempatan. Namun, kebijakan penempatan non muslim di madrasah ini, dianggap sejalan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI tentang Pengangkatan Guru Madrasah. Khususnya pada Bab VI Pasal 30. PMA Nomor 90 Tahun 2013 telah diperbaharui dengan PMA Nomor 60 Tahun 2015 dan PMA Nomor 66 Tahun 2016, dimana pada Bab VI pasal 30 dicantumkan tentang standar kualifikasi umum calon guru madrasah (khususnya pada poin a), yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak disebutkan bahwa harus beragama Islam, demikian menurut Analis Kepegawaian Kemenag setempat, Andi Syaifullah. (suara.com.1/2/21)</p><p><br /></p><p>"Guru non muslim yang ditempatkan di madrasah ini akan mengajar mata pelajaran umum, bukan pelajaran agama. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Bahkan ini salah satu manifestasi dari moderasi beragama di mana Islam tidak menjadi eksklusif bagi agama lainnya," demikian menurut Andi Syaifullah. (cnnindonesia.com, 1/2/21)</p><p><br /></p><p>Salah satu bentuk aksi yang dilakukan dalam moderasi beragama di sekolah adalah dengan mengganti pengisi kegiatan Rohis dengan mentor-mentor dari organisasi yang mainstream dan moderat serta memfungsikan guru Pendidikan Agama Islam sendiri. Sekolah juga menghentikan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang dinilai membawa paham-paham radikal.</p><p><br /></p><p>Program demi program kampanye moderasi beragama terus diluncurkan dalam rangka memoderatkan generasi Muslim di negeri ini. Moderasi yang dimaksud adalah cara memandang dalam beragama secara moderat yakni dengan tidak ekstrem memandang dan mengamalkan sebuah ajaran agama. Menurut Ustaz Yuana Ryan Tresna, kampanye moderasi beragama hakikatnya adalah usaha agar Islam tidak tampil sebagai kekuatan nyata dalam memberikan solusi bagi segenap permasalahan umat manusia, (muslimahnews.com, 29/1/21). Dengan moderasi beragama ini generasi muslim pun diseret agar tidak memiliki identitas muslim sejati atas nama toleransi.</p><p><br /></p><p>Ketika penempatan guru nonmuslim di MAN dilakukan dalam kerangka moderasi beragama di lingkungan sekolah, maka kita bisa katakan bahwa ini akan menjadi pintu masuk pendangkalan dan merusak akidah bagi generasi Islam khususnya yang ada di lingkungan madrasah. Selama ini kita memahami bahwa madrasah (tingkat tsanawiyah maupun aliyah) adalah lingkungan sekolah yang kental dengan pendidikan berbasis Islam. Karena siswa di madrasah tidak hanya diberikan mata pelajaran sebagaimana di sekolah umum, namun ada tsaqafah Islam yang khusus dikaji seperti Akidah Islam, Bahasa Arab, Fiqih Islam, Al-Qur'an–Hadis, Tafsir, Sirah dan Tarikh Islam, dan lain-lain. Maka wajar jika lingkungan madrasah lebih kental dengan suasana Islam. Dan sudah seharusnya jika para guru di lingkungan madrasah memiliki visi dan misi yang kental dengan pemikiran dan semangat Islam sekalipun tidak mengajarkan mata pelajaran tsaqafah Islam. Semua itu agar terwujud para siswa yang kuat akidahnya dan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa menggadaikan akidahnya. Namun justru penguatan akidah ini akan semakin dilunturkan dengan adanya moderasi beragama.</p><p><br /></p><p>Jika kita bercermin kepada sistem Islam, peranan guru dalam menciptakan generasi terbaik sangatlah strategis dan berpengaruh, karena lembaga sekolah dan guru berfungsi mengarahkan, membimbing dan membina potensi dasar yang ada pada anak didik, sehingga terbentuk kepribadian Islam utuh (menjadikan Islam sebagai landasan berpikir dan bertindak), memiliki etos kerja yang baik, amanah, memiliki kapasitas, dan menguasai ilmu serta metode pengajaran. Dengan demikian akan mewujudkan generasi yang berkepribadian Islam, menguasai ilmu agama dan sain, serta menjadi pemimpin peradaban menjadi konsekuensi utama dalam menentukan kualifikasi pendidik ini.</p><p><br /></p><p>Peran guru dalam Islam bukan hanya mengajarkan materi pelajaran. Lebih dari itu, guru adalah sebagai model atau teladan bagi anak didik. Oleh karenanya para guru harus menguasai arah pendidikan Islam, memiliki kapasitas sebagai pendidik, pengarah, pembina dan teladan bagi anak didik. Seorang guru harus menguasai metodologi pendidikan yang “talqiyyan fikriyyan", artinya tidak sekadar transfer ilmu, tapi membentuk pemahaman siswanya. Sehingga guru harus mengajarkan materi pelajaran secara sistematis untuk membangun pola fikir dan meningkatkan taraf berfikir siswanya, memotivasi siswa untuk meraih prestasi terbaik, memotivasi siswa untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh (fastabiqul khairat) dalam sikap dan perilakunya. Guru juga harus mampu menggali dan mengoptimalkan potensi anak didiknya, memotivasi untuk memiliki semangat belajar yang tinggi, dan mengevaluasi pengaruh pelajaran tersebut terhadap sikap dan perilaku siswa di sekolah maupun di rumah.</p><p>Inilah arah pendidikan yang seharusnya kita raih agar mampu mewujudkan generasi tangguh di masa yang akan datang. Umat Islam tidak boleh terperdaya dengan arus moderasi beragama yang diciptakan oleh kaum kafir untuk melemahkan dan menjauhkan umat Islam dari jati dirinya yang hakiki sebagai khairu umat dengan menerapkan Islam secara kafah.</p><p><br /></p><p>Wallahu a'lam bishshowab</p>

Moderasi Merusak Aqidah Generasi

Oleh : Muliawati Guru Madrasah Ibtidaiyah Bandung Akhir-akhir ini dunia pendidikan khususnya di lingkungan Madrasah Aliyah di bawah Kementri...

Baca selengkapnya »

Pendangkalan Akidah Generasi, Dampak dari Buah Sistem Demokrasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-m5TY9SqJ1R0/YCd6j75LRpI/AAAAAAAADZQ/6ZNuNwnw5QgP6CzV100pnia6jn89_TOxACLcBGAsYHQ/s730/IMG-20210213-WA0012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="730" src="https://1.bp.blogspot.com/-m5TY9SqJ1R0/YCd6j75LRpI/AAAAAAAADZQ/6ZNuNwnw5QgP6CzV100pnia6jn89_TOxACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210213-WA0012.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh Silmi Kaffah</p><p style="text-align: center;">(Pemerhati Sosial)</p><p><br /></p><p>Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas Islam, ditopang dengan kurikulum pendidikan Islam dan dibina oleh para pengajar yang memiliki pemahaman Islam yang baik. Hal tersebut menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan mampu membentuk kepribadian Islam peserta didik. (Tajukutama.com, 6/06/ 2021)</p><p>Namun saat ini hal tersebut menjadi tanda tanya besar, apakah madrasah masih bisa diharapkan untuk mampu mencetak generasi Islam yang menguasai seluruh ilmu berdasarkan asas akidah atau malah sebaliknya? Bagaimana tidak, banyak peserta didik kita yang sekolah bahkan sekolahnya dikhususkan untuk sekolah muslim (pesantren modern). Tapi nyatanya tidak bisa mampu membentuk kepribadian, pola pikir dan pola sikap yang islami kepada para peserta didik saat ini apalagi sudah keluar dari pesantren.</p><p>Disebabkan karena kesibukan para orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam bahkan sampai pagi lagi, sehingga tak mengetahui lagi tumbuh kembang anaknya. Dan ditambah lagi dengan aturan saat ini yang diambil dari pikiran manusia yaitu demokrasi kapitalisme (yang memisahkan agama dari kehidupan). Sehingga kedangkalan akidah para peserta didik semakin rusak dan tidak bisa dielakkan, akhirnya banyak tawuran antar pelajar di mana-mana, kekerasan seksual dan bahkan etika tidak ada lagi dalam diri pendidik terhadap orang tua dan gurunya.</p><p>Akar Masalah</p><p>Melihat fakta di atas, kita bisa dapat mengetahui bahwa acuh tak acuhnya negara dalam menerapkan aturan pendidikan yang berbasis kurikulum menjadi faktor pendukung sebagai legalitas untuk menerapkan pendidikan Islam, namun itu hanya sarana saja. Karena ada hal yang lebih penting dan utama, yaitu dimulai dengan menanamkan akidah sejak usia dini. Di sini tentunya, peran orang tua yang lebih dominan.</p><p>Akan tetapi, serangan-serangan yang dapat merusak akidah para peserta didik di zaman ini akan semakin gencar menyerang generasi muda muslim, jika akidahnya rapuh maka keyakinannya akan goyah, lalu agamanya akan menjadi rusak dan pemikirannya juga ikut menjadi kacau. Serta salah satu yang sangat dikhawatirkan bisa merusak akidah generasi muda Islam adalah adanya pemahaman sinkretisme yang menganggap semua agama itu benar, hukum Islam tidak lebih baik dari aturan hukum yang dimuat manusia, dan aturan Islam melanggar HAM, menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi.</p><p>Mengenai hal ini, akan menambah kekhawatiran tentang nasib para generasi yang saat ini terbelit dalam demokrasi. Memang pada dasarnya, walaupun orang tua atau guru yang mengajar itu hanya pada pelajaran umum, tapi apakah tidak berpikir bahwa guru merupakan orang pertama yang dicontoh para murid? Sudah jelas murid akan selalu beranggapan bahwa guru itu benar dan patut dijadikan contoh, karena kebanyakan murid hanya mampu ikut-ikutan, apalagi akibat didikan sekuler, generasi masih belum bisa membedakan mana yang benar dan salah, dengan begitu, maka paham-paham liar akan mudah masuk pada pemikiran murid.</p><p>Mirisnya negeri ini, harapan ingin mempunyai generasi penerus bangsa hanyalah sebuah mimpi, rezim hanya mampu berharap mendapatkan generasi yang mampu meneruskan memperjuangkan negara, tapi apalah daya kalau cuma mampu berharap dan menginginkan, tapi didikan saja tidak diawasi. Kalau pendidikan saja dianggap remeh, akidah dialihkan, maka bobroklah para generasi kalau tanpa akidah. Karena seperti kita ketahui, akidah adalah tonggak dasar yang akan membentuk pola sikap serta kepribadian seseorang.</p><p>Solusi Dalam Islam</p><p>Berbeda halnya dengan Islam, bukan hanya menjamin tidak ada biaya dalam pendidikan (gratis), tapi juga mengawasi tentang pelajaran serta guru yang mengajar dan terutama juga peran orang tua. Mengapa demikian? Orang tua mesti sadar bahwa anak-anak kita saat ini adalah target dari liberalisme, pluralisme dan upaya sekularisme peradaban Barat. Untuk itu, sejak dini, anak-anak kita sudah harus memiliki kekuatan akidah.</p><p>Tanamkan keyakinan dengan kuat bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang benar sebagai tuntunan hidup yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampaikan juga bahwa Rasulullah Muhammad saw. adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Oleh karena itu, tahapan dalam menguatkan akidah anak harus benar-benar diutamakan. Didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan terpisah dari hatinya.</p><p>Dan serta khilafah juga berperan untuk  membina, menjaga, melindungi akidah umat dari segala bentuk penyimpangan, pendangkalan, kekaburan, serta penodaan. Khilafah juga akan terus-menerus membina keislaman seluruh rakyat, mengajarkan dan mendidik masyarakat tentang akidah dan ajaran Islam, baik melalui pendidikan formal maupun informal.</p><p>Islam juga akan menjamin bahwa orang tua dan guru yang mengajak pada pendidikan adalah orang tua dan guru yang berkepribadian Islam, berakhlak mulia, dan berjiwa pemimpin serta menjadi teladan bagi anak didiknya. Dengan kualitas orang tua dan guru seperti ini, para anak serta siswa pun tetap bisa nyaman belajar, bahkan semakin meningkat keimanan dan keterikatan kepada syariat Islam.</p><p>Demikianlah karakter generasi muda, hati dan jiwa mereka sesungguhnya halus. Jika ‘direndam’ di dalam agama dengan cara yang benar, maka mereka akan menjadi pemuda yang hatinya kukuh di atas kebenaran, percaya diri dengan keyakinan Islam mereka, teguh pada kewajiban-kewajiban, dan membenci kemaksiatan, dan generasi tangguh menghadapi masalah hidup. </p><p>Wallahu a’lam bishshawab.</p>

Pendangkalan Akidah Generasi, Dampak dari Buah Sistem Demokrasi

Oleh Silmi Kaffah (Pemerhati Sosial) Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas Islam, ditopang dengan kurikulum pendidik...

Baca selengkapnya »

Paradoks Demokrasi Berpendapat dan Bersuara Berujung Bui?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-0b2jUN-kEYQ/YCd1DvZ04-I/AAAAAAAADZE/YB-Std0S-1cUc4WF6cNKAEuHrQafwM2VACLcBGAsYHQ/s1080/IMG-20210213-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-0b2jUN-kEYQ/YCd1DvZ04-I/AAAAAAAADZE/YB-Std0S-1cUc4WF6cNKAEuHrQafwM2VACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210213-WA0029.jpg" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh Nelly, M.Pd.</p><p style="text-align: center;">Akademisi dan Pemerhati Masalah Keumatan</p><p><br /></p><p>Karut marut perpolitikan di negeri ini tak pernah habisnya, setiap waktu akan ada isu baru yang berkembang. Terbaru publik kembali dibuat heboh dan berpolemik dengan pernyataan presiden tentang kritik pada pemerintah. Seperti dilansir oleh Tribunnews, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Hal itu disampaikan presiden dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, secara virtual pada Senin, (8/2/2021).</p><p>Namun pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, seperti dilansir dari Kompas.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah, tidak satu kata dengan perbuatan. Pasalnya, ia berpandangan bahwa pemerintah saat ini justru antikritik, dimana masyarakat yang melakukan kritik ditangkap dan disangkakan pidana. </p><p>Menurut Benny faktanya rezim hari ini terlihat antikritik, banyak orang yang ditangkap dan dijebloskan ke bui hanya karena kritik pemerintah. Tidak satu kata dengan perbuatan. Omongnya tidak antikritik, tapi membiarkan polisi tangkap mereka yang kritik pemerintah. Benny melanjutkan, upaya pemerintah untuk membendung kritik dari masyarakat juga tidak hanya menangkap dan menjebloskan ke penjara.</p><p>Saat Ini menurut Benny, sikap antikritik pemerintah juga ditunjukkan dari adanya buzzer atau pendengung yang dibuat dengan tugas melakukan perundungan atau bully terhadap mereka yang menyampaikan kritik, (8/2/2021).</p><p>Senada dengan itu, dilansir dari laman berita Wartakotalive.com, Jakarta - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan atau Gus Umar menyebut ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkritik pemerintah, tak sejalan dengan kondisi saat ini. Dimana menurut Gus Umar, kerap pengkritik justru dijerat dengan UU ITE. Gus Umar pun meminta agar Jokowi menertibkan dahulu para buzzer. Agar nantinya tidak ada lagi pelaporan terkait UU ITE.</p><p>Gus Umar pun menyebut bahwa kritikan terhadap pemerintah adalah sia-sia. Pasalnya terdapat pasukan khusus cyber yang siap melaporkan ke polisi. "Coba bapak tanya kanan kiri. Ada tuh pendukung bapak yang kerjanya spesialis laporin orang ke polisi cyber crime dengan alasan hate speech. Jadi anjuran untuk kritik pemerintah bagi saya sia-sia karena ada pasukan khusus cyber pendukung anda yang siap siaga laporin orang ke polisi. Jangankan saya, sekelas Kwik Kian Gie saja takut kritik pemerintah. Atau begini saja pak @jokowi biar rakyat mau kritik pemerintah, buat juklak dan juknis cara kritik pemerintah biar orang tidak dilaporkan ke polisi," (9/2/2021).</p><p>Demokrasi Ilusi</p><p>Ya, di tengah hiruk pikuk kondisi negeri yang serba tak menentu ini, tentu saja pernyataan presiden tersebut akan mengundang macam ragam pendapat. Sebab antara pernyataan dan fakta kenyataan sangat bertolak belakang. Banyaknya kasus kritikan yang berujung bui berdampak pada rakyat, mereka jadi takut menyampaikan kritik. Contoh kasus terbaru sikap antikritik pemerintah yang masih berlanjut hingga sekarang. Salah satunya adalah sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Terlihat dari sini, sikap pemerintah seolah tidak konsisten membangun citra pro rakyat yang telah tersemat selama ini.</p><p>Di sinilah sebenarnya di negeri yang menganut demokrasi menunjukkan ketidakkonsistenannya dalam menerapkan sistem demokrasi.</p><p>Padahal dalam negara demokrasi selalu digaungkan kebebasan menyatakan pendapat dan bersuara. Namun kenyataannya tidaklah seperti itu, kasus sebelumnya Ruslan Buton hanya karena menulis surat terbuka untuk presiden berujung penjemputan oleh aparat.</p><p>Sebelumnya, juga ada kasus Ravio Patra, seorang peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi yang sering menyuarakan kritik-kritik terhadap jalannya pemerintahan ditangkap, (m.bizlaw.id). Ada juga aktivis dakwah Ali Baharsyah yang mengkritisi kebijakan penguasa berujung penangkapan. Publik juga pasti tidak lupa dengan kasus Habib Bahar, Jonru Ginting yang juga kritis pada penguasa dan berujung bui.</p><p>Dari sekian banyak fakta yang terpampang nyata, terlihat penguasa hari ini semakin menampakkan sikap antikritiknya meskipun mereka selalu mengelak demi menegakkan hukum. Kritik menjadi salah satu ancaman yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan.</p><p>Hal ini dipertegas, dengan banyaknya produk undang-undang yang dibuat dimana mengarah kepada nuansa antikritik.</p><p>Lahirnya UU ITE, Perpu Ormas dan yang terbaru tentang RKUHP dalam Pasal 218 dan 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah beberapa produk hukum yang sedikit banyak mengekang demokrasi di negeri ini.</p><p>Sekali lagi, demokrasi yang katanya kebebasan itu sendiri patut untuk dipertanyakan, ataukah hanya sekadar jargon.</p><p>Semua produk hukum ini pada akhirnya dimanfaatkan penguasa untuk menjerat mereka yang kritis terhadap kekuasaan para tuan puan itu. Bahkan sangat terlihat represif, sebab tanpa harus menunggu proses hukum, mereka yang krtitis ditangkap dan dipenjarakan.</p><p>Tak salah jika rezim penguasa saat ini juga dianggap sama dengan rezim orde baru yaitu sama-sama anti kritik, membungkam suara-suara kritis, mengkriminalisasi pihak-pihak yang kritis. Dengan dalih dan alasan katanya demi stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum.</p><p>Menurut Feri Kusuma (Wakil Koordinator Kontras) bahwa rezim penguasa saat ini adalah orde baru dengan gaya baru. Rezim penguasa berlindung dibalik pasal-pasal “penghinaan”, “pencemaran nama baik”, “berita bohong” dan “makar” untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang kritis terhadap segala kebijakan mereka.</p><p>Mengutip apa yang disampaikan pakar hukum tata negara, Margarito, bahwa kritikan terhadap kebijakan pemerintah bukanlah merupakan tindak kejahatan. Sehingga, hal itu tidak bisa dipidanakan oleh kepolisian.</p><p>Harusnya para pemimpin itu terima semua nasihat maupun kritik dari rakyatnya. Sebab kritik adalah bagian dari sikap peduli dari rakyat untuk kebaikan negeri, bukan bagian dari kebencian. Pemimpin itu tugasnya mengurus rakyat, menjalankan amanah melindungi rakyat dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Jika ada yang tidak pas dalam kepemimpinaannya menjadi suatu hal yang wajar jika rakyat mengkritik penguasa.</p><p>Namun dengan kondisi ini semua, semakin membuktikan ketidakkonsistenan demokrasi yang menjadi asas negeri ini. Di satu sisi, demokrasi katanya menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat, namun di sisi lain demokrasi justru membuka peluang untuk melahirkan pemimpin antikritik.</p><p>Hal ini dikarenakan kekuasaan atau kepemimpinan adalah alat untuk memuluskan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pada akhirnya lahirlah kekuasaan yang antikritik yang memaksakan kehendaknya demi melanggengkan kekuasaannya itu. Rakyat dipaksa tunduk dan patuh kepada kebijakan-kebijakan mereka. Ketika ada yang mencoba mengkritik atau tidak sepaham dengan mereka, mereka dianggap membahayakan negara.</p><p>Artinya, kapitalis demokrasi yang diterapkan negeri ini sejatinya sistem rusak, tidak manusiawi. Bukan sistem negara yang harus dipertahankan apalagi masih diagung-agungkan.</p><p>Sistem Islam Menjamin Adanya Muhasabah</p><p>Kondisi yang sangat jauh berbeda dengan sistem kekuasaan Islam. Muhasabah, kritik adalah pondasi dalam tegaknya negara. Dalam hal ini penguasa (khalifah) adalah wakil umat untuk melaksanakan hukum syariat. Rakyat berhak memuhasabahi bahkan rakyat bisa saja memberhentikan khalifah selaku kepala negara jika dinilai melanggar hukum syariat.</p><p>Di dalam politik Islam, seorang khalifah (penguasa) bukanlah orang yang otoriter yang anti terhadap kritik dari rakyatnya, sebab seorang khalifah adalah wakil umat untuk mengurusi urusan kehidupan manusia & sekaligus penjaga akidah dan syariat.</p><p>Seharusnya seorang penguasa semestinya siap untuk dikritik atas kepemimpinannya.</p><p>Berkaca dari kepemimpinan Islam di era para sahabat, mereka adalah rezim yang suka dikritik. Contoh real ada pada Khalifah Abu Bakar selaku pemimpin pertama negara Islam pasca wafatnya Rasulullah, menerima amanah khalifah dengan berat dan penuh ketakutan pada Allah.</p><p>Dalam pidato pertamanya pasca menerima bai’at, ia berpidato dengan sebuah pidato yang masyhur.</p><p>Dalam pidato tersebut, bahkan sebelum menasihati rakyatnya, ia terlebih dulu meminta nasihat rakyatnya. Padahal beliau adalah kekasih Rasulullah dan sahabat baiknya yang tentunya ketakwaannya kepada Allah dan pemahamannya terhadap wahyu bisa dikatakan terbaik dibanding rakyatnya.</p><p>Rezim penguasa saat ini seharusnya belajar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar mau dikritik dan mengakui kesalahannya di hadapan umat. Tidak ada namanya kriminalisasi, bahkan perlakuan keji kepada rakyatnya yang menyampaikan kritik atas kebijakan yang dirasa zalim.</p><p>Muhasabah terhadap penguasa merupakan bagian dari syariat Islam yang agung. Seorang pemimpin yang beragama Islam harusnya tak perlu alergi kritik. Apalagi sampai membungkam siapa saja yang tidak sejalan dan kritis atas kebijakannya dengan ancaman bui.</p><p>Wallahu a’lam bishshawab.</p>

Paradoks Demokrasi Berpendapat dan Bersuara Berujung Bui?

Oleh Nelly, M.Pd. Akademisi dan Pemerhati Masalah Keumatan Karut marut perpolitikan di negeri ini tak pernah habisnya, setiap waktu akan ada...

Baca selengkapnya »

Sistem Pendidikan Islam Mencetak Generasi Unggul

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-SPCoieTUDrg/YCc2UnwpyEI/AAAAAAAAA7s/A1dKRx_x3ZEN0wntg3Nz6JIA9yFVXuB6gCLcBGAsYHQ/s252/IMG-20210213-WA0003.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="200" data-original-width="252" src="https://1.bp.blogspot.com/-SPCoieTUDrg/YCc2UnwpyEI/AAAAAAAAA7s/A1dKRx_x3ZEN0wntg3Nz6JIA9yFVXuB6gCLcBGAsYHQ/s0/IMG-20210213-WA0003.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh: Tri S, S.Si</p><p><br /></p><p>Hampir satu tahun, sejak pandemi berlangsung murid-murid belajar di rumah. Ada banyak persoalan yang mengiringi pembelajaran jarak jauh. Mulai dari tergagapnya sistem pendidikan kita dan banyak tenaga pendidik yang tidak menguasai teknologi informasi. Sehingga ketika diputuskan belajar online, yang dilakukan hanya mengalihkan tugas dan materi dari ruang kelas ke rumah. </p><p>Belum lagi fasilitas yang tidak bisa dijangkau oleh sebagian besar peserta didik. Seperti kondisi sinyal dan jaringan internet. Tidak tersedianya alat komunikasi yang memadai juga menjadi kendala dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).</p><p>Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki keluarga terutama ibu untuk mendidik anaknya juga menjadi faktor penghambat PJJ.  Ada yang Selama ini mereka sibuk bekerja membantu perekonomian. Sehingga ketika belajar di rumah yang dirasakan oleh ibu adalah pusing dan penuh emosi. Ibu-ibu merasa kesulitan menggantikan peran guru di rumah. Padahal rumah seharusnya menjadi madrasatul ula bagi anak.</p><p>Belum lagi kondisi anak yang selama ini mengangap sekolah tidak lebih dari penjara berseragam. Karena penuh beban tugas tidak mengantarkan mereka mempunyai kepribadian yang Islami. Peserta didik lebih menantikan akhir pekan dan tanggal merah dari pada saat mereka sekolah. Artinya ada yang salah dengan sistem pendidikan kita, sehingga peserta didik merasa bosan dan tidak bergairah dalam menuntut ilmu.</p><p>Derasnya arus informasi seperti pergaulan bebas, tayangan penuh pornografi dan pornoaksi yang tidak mendapat filter apapun dari negara membuat masalah menjadi  kompleks. Kekerasan keluarga terhadap anak menjadi meningkat. Beberapa kasus bunuh diri terjadi  karena beban tugas yang menumpuk. Ibu memukul anaknya sendiri karena sulit diajari juga terjadi</p><p>Dilansir dari sindonews.com badan peradilan agama menerima sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan pasangan menikah yang belum berusia 19 tahun. Terjadi juga pelecehan seksual dengan pelaku atau korban pelajar juga mengalami peningkatan selama pandemi. Dilansir dari theconversation.com (21/12/2020) terdapat peningkatan 40%, selama 10 bulan pandemi tercatat ada 659 kasus pelecehan seksual. Sistem pendidikan selama ini yang bernafaskan sekulerisme yakni paham yang menjadikan agama sebagai privasi semata. </p><p>Agama tidak digunakan untuk mengatur kehidupan sehari-hari manusia. Mereka lebih cenderung mengagungkan jiwa kebebasan. hasilnya adalah output pendidikan yang tidak takut akan dosa atau mengenal keimanan pada Allah sebatas ibadah ritual. Tidak jarang dijumpai pelaku maksiat yang tetap rutin shalat lima waktu.</p><p>Sebenarnya berbagai solusi ditawarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Mulai dari penyederhanaan kurikulum yang diambil dari kurikulum nasional dengan mengurangi kompetensi dasar sampai meniadakan UN. </p><p>Kali ini pun, untuk nilai ini UAS (Ujian Akhir Semester) diambil tidak hanya dari nilai ujian, tetapi juga dari penugasan harian, tugas selama daring, piagam lomba, portofolio. Kementerian agama pun merespon PJJ dengan menerbitkan kurikulum darurat. Dilansir dari Sindonews.com, pada hari Minggu (7/02/2021) Kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, dan kemandirian siswa.</p><p>Ternyata seluruh solusi tersebut, tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi disebabkan persoalan utama pendidikan berupa tercabutnya roh keilmuan tidak pernah terselesaikan. Roh keilmuan itu adalah kesadaran akan adanya Allah dalam tiap perbuatan mereka. Tidak hanya dalam urusan Ibadah individual seperti shalat, puasa dan haji. Akan tetapi teraplikasi dalam kehidupan.</p><p>Berbeda dengan sistem pendidikan Islam. Ketika pendidikan dasar maka penguatan akidah menjadi pondasi yang benar-benar dikukuhkan. Penanaman rasa takut, merasa diawasi oleh Allah dan malaikat benar-benar ditanamkan dalam diri peserta didik.</p><p>Berharap akan surgaNya, menjadikan Rasulullah dan sahabat sebagai teladan serta ridha Allah sebagai tujuan utama kehidupan. Fiqih muamalah dan ibadah sudah khatam ketika mereka baligh. Sehingga peserta didik mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Penanaman akhlak akan selalu diutamakan. Dari sini kita akan mempunyai sosok generasi shaleh.</p><p>Peran negara sangat penting untuk mewujudkan generasi dambaan umat. Mulai dari perbaikan sistem pendidikan yang harus bertumpu dengan Al-Quran dan Sunah dan terintegrasi dalam peraturan yang diberlakukan untuk pemerintah dan masyarakat. Jika hanya dilakukan perbaikan karakter yang hanya bertumpu pada nilai-nilai kebaikan. Tidak akan berhasil karena tiadanya ruh atau kesadaran akan perintah Allah.</p><p>Menyingkirkan segala yang merusak generasi muda seperti narkoba, tayangan pornografi dan segala aplikasi yang sifatnya sia-sia harus dilakukan negara. Menyediakan fasilitas yang mengarah pada kebaikan dan bersifat keilmuwan harus diusahakan. Dari sini kita melihat peran negara sangat penting.</p><p>Apakah negara yang berpaham kapitalistik sekuler mampu mewujudkan ini semua? Saatnya kembali menggunakan sistem Islam sebagai aturan kehidupan.</p><p>Wallaahu a'lam bishshawaab</p>

Sistem Pendidikan Islam Mencetak Generasi Unggul

  Oleh: Tri S, S.Si Hampir satu tahun, sejak pandemi berlangsung murid-murid belajar di rumah. Ada banyak persoalan yang mengiringi pembelaj...

Baca selengkapnya »

Sistem Kapitalisme Gagal Membentuk Anak Yang Berbakti Pada Kedua Orang Tua

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-HKX1V865Bz8/YCcgGuD-wtI/AAAAAAAAA18/Qs42jnYiVkgFfjiDFEGtqWOXOwzAqWHPQCLcBGAsYHQ/s836/IMG-20210213-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="836" src="https://1.bp.blogspot.com/-HKX1V865Bz8/YCcgGuD-wtI/AAAAAAAAA18/Qs42jnYiVkgFfjiDFEGtqWOXOwzAqWHPQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210213-WA0001.jpg" width="320" /></a></div><br /><p></p><p style="text-align: center;">Oleh : Dra. Dewi Asiya</p><p style="text-align: center;">Pemerhati Masalah Sosial </p><p><br /></p><p>Kembali terulang anak menuntut orang tuanya ke pengadilan, hal ini terjadi di Bandung Jawa barat. Seorang anak menuntut gugatan kepada orang tua kandungnya sebesar 3 miliar. PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu di Bandung geger kabar seorang anak tuntut ayah kandungnya sendiri dengan gugatan sebesar Rp3 miliar.</p><p><br /></p><p>Sang anak yang diketahui bernama Deden ini tega menggugat ayahnya, Koswara (85) ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Rabu 20 Januari 2021.</p><p><br /></p><p>Menurut Dedi Mulyadi, Koswara kini mengalami tekanan psikologis berat. Pasalnya, keinginan sederhana kakek tua renta itu hanya sekadar jual tanah lalu kemudian dibelikan rumah dan juga dibagi-bagi pada anak-anaknya. Selain itu, para tergugat, khususnya Koswara, digugat oleh Deden untuk membayar Rp3 miliar serta ganti rugi material sebesar Rp20 juta.</p><p><br /></p><p>Gugatan ini diajukan Deden karena dirinya telah menyewa sebagian tanah milik orangtua Koswara di Cinambo. Selain merasa sah dalam melakukan sewa, Deden juga mendirikan toko untuk berjualan di tanah tersebut.(Indra Kurniawan/PRFMNews.id)</p><p><br /></p><p>Kasus-kasus seperti ini marak terjadi, dalam kehidupan saat ini, dimana orientasi nya hanyalah materi, sehingga cara apapun mereka lakukan demi mendapatkan materi walaupun kepada orang tua nya sendiri .Dengan berdasarkan hak asasi manusia pula dia  menganggap bahwa hak nya akan diperoleh, padahal orang tuanya belum meninggal dunia.</p><p><br /></p><p>Memang dalam harta orang tua ada hak bagi anak, yaitu hak harta warisan dari orang tua, namun harta ini hanya bisa dibagikan kepada ahli waris setelah pemilik harta meninggal dunia, dalam hal ini adalah ayah dengan pembagian sesuaib llmu faraid yaitu ilmu yang membahas tentang pembagian harta waris.</p><p><br /></p><p>Selain itu dalam Islam ada istilah hibah atao hadiah yang diberikan oleh pemilik harta kepada orang yang kehendaki., jika pemilik harta tidak menghadiahkan kepada siapapun maka tidak boleh memaksa apalagi sampai mengajukan gugatan kepada pengadilan dan yang digugat adalah orang tuanya sendiri.</p><p><br /></p><p>Dalam kehidupan yang  dilandasi sistem  kapitalisme sekuler saat ini  yaitu memisahkan agama dari kehidupan, interaksi antara orang tua dengan anak begitu juga sebaliknya  interaksi anak dengan orang tuanya dianggap tidak ada aturannya dalam Islam .</p><p><br /></p><p>Demikian juga dalam sistem kapitalisme yang melahirkan dan mengagung-agungkan kebebasan melahirkan hak asasi manusia dan  dilindungi.  Diantaranya adalah hak bertingkah laku dan hak berpendapat. Atas dasar inilah anak dianggap berhak melakukan apapun yang dikehendakinya, tanpa memperhatikan batasan batasan akhlak, moral apalagi ajaran Islam.</p><p><br /></p><p>Dalam sistem kapitalisme tidak ada pertimbangan untuk berbakti kepada orang tua yang ada hanyalah pertimbangan-pertimbangan materi semata.</p><p><br /></p><p>Padahal Allah SWT telah menjelaskan aturan interaksi orang' tua kepada anak dan anak kepada orang tuanya, adalah berbakti pada kedua orang tua, yang merupakan salah satu kewajiban dalam syariat Islam. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam  surat al Isro' ayat 23 yang artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia ... dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."</p><p><br /></p><p>Surat an-nisa ayat 36 artinya: "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."</p><p><br /></p><p>Dan surat luqman ayat 15, artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu"</p><p>Demikian juga telah disebutkan dalam hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu: “Amal apa yang paling dicintai Allah ‘Azza Wa Jalla?” Nabi bersabda: “Shalat pada waktunya”. Ibnu Mas’ud bertanya lagi: “Lalu apa lagi?”.Nabi menjawab: “Lalu birrul walidain”. Ibnu Mas’ud bertanya lagi: “Lalu apa lagi?” Nabi menjawab: “Jihad fi sabilillah” Demikian yang beliau katakan, andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi (HR. Bukhari dan Muslim).</p><p>Ayat-ayat dan hadits  di atas telah menjelaskan tentang kewajiban  berbakti kepada orang tua. Sebagai muslim  wajib menjalankan perintah Allah tersebut, dan mengharuskan adanya pembinaan kepada anak anak bagaimana cara berbakti kepada ke dua orang tua.</p><p>Keluarga  sebagai institusi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peran penting dalam hal menanamkan aqidah dan akhlaq kepada anak anak, sehingga  menjadikan anak anak sholikh yang berakhlaq mulia dan berbakti kepada kedua orang tua.</p><p>Demikian juga negara sebagai penanggung jawab urusan rakyat akan senantiasa mengawal dan memberikan arahan pendidikan Akhlaqul karimah, dan menciptakan suasana terbentuk nya Akhlaqul Karimah pada semua rakyat. Tidak sperti pada sistem kapitalisme sekuler yang memfasilitasi anak anak untuk berpeluang durhaka pada kedua orangtuanya.</p><p><br /></p><p>Dengan adanya peran keluarga dan negara dalam membentuk generasi generasi yang shoikh sholikhah akan melahirkan anak anak yang berakhlak mulia berbakti kepada kedua orang tua nya, hal ini hanya bisa terwujud dalam sistem negara yang menerpakan syariah Islam kafah .</p><p>Wallahu a'lam bishshowab</p>

Sistem Kapitalisme Gagal Membentuk Anak Yang Berbakti Pada Kedua Orang Tua

  Oleh : Dra. Dewi Asiya Pemerhati Masalah Sosial  Kembali terulang anak menuntut orang tuanya ke pengadilan, hal ini terjadi di Bandung Jaw...

Baca selengkapnya »

Jilbab Padang Digoreng Dampak Islamophobia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JrlccJFvjDI/YCcelN_EHgI/AAAAAAAAA1w/xXpAaOyHov0Q2Uxk5D2mP5exkly5JlgVQCLcBGAsYHQ/s400/IMG-20210213-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-JrlccJFvjDI/YCcelN_EHgI/AAAAAAAAA1w/xXpAaOyHov0Q2Uxk5D2mP5exkly5JlgVQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210213-WA0002.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh Dewi Asiya </p><p style="text-align: center;">Pemerhati Masalah Sosial</p><p><br /></p><p>Viral pernyataan Kemendikbud yang akan menjatuhkan sanksi tegas kepada kepala SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, yang memaksa seorang siswi beragama Kristen mengenakan jilbab. </p><p><br /></p><p>Komnas HAM mengatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan disebut sebagai sikap intoleran </p><p><br /></p><p>Sebagaimana diberitakan REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -Selasa, 26 Jan 2021 17:51 WIB, Masalah jilbab siswi non-muslim di SMK N 2 Padang, sudah sampai telinga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim. Bahkan, dia mendekati pemerintah daerah , pemerintah tidak akan memaklumi guru dan kepala sekolah yang melakukan kesalahan dalam hal intoleransi. Dia meminta, agar pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas atas disiplin tersebut bagi seluruh pihak yang terlibat .</p><p><br /></p><p>Padahal kepala sekolah sudah mengklarifikasi bahwa fihak sekolah memberikan pilihan seragam kepada siswi siswinya, ada 3'piilihan ,seragam rok pendek , rok panjang dan panjang dengan berkerudung . </p><p><br /></p><p>Fihak kepala sekolah tidak pernah memaksakan kepada siswi non muslim untuk memakai seragam jilbab , akan tetapi mereka ( 45 siswa ) dengan sukarela memakai seragam jilbab dan ketika ditanya mereka merasa nyaman nyaman saja , hanya 1 siswi yang tdk mau memakai dan orang tuanya ke sekolah maka jadilah kabar ini digoreng dengan membalikkan fakta</p><p><br /></p><p> Detik NewsSabtu, 23 Jan 2021 12:38 WIB Padang - Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi mengungkap ada 46 siswi nonmuslim yang berada di sekolah tersebut. Rusmadi menyebut seluruh siswi nonmuslim di SMK tersebut mengenakan hijab dalam aktivitas sehari-hari kecuali Jeni Cahyani Hia.</p><p>"Secara keseluruhan, di SMK Negeri 2 Padang, ada 46 anak (siswi) nonmuslim, termasuk Ananda Jeni. Semuanya (kecuali Jeni) mengenakan kerudung seperti teman-temannya yang muslim. Senin sampai Kamis, anak-anak tetap menggunakan kerudung walaupun nonmuslim," kata Rusmadi saat pertemuan dengan wartawan.</p><p><br /></p><p>Belakangan terungkap, Jeni Cahyani Hia merupakan salah satu murid nonmuslim di sekolah tersebut yang menolak mengenakan hijab. Video adu argumen antara orang tua Jeni dan pihak sekolah tentang penggunaan kerudung atau jilbab pun viral di media sosial.</p><p>Rusmadi lantas menegaskan pihak sekolah tak pernah melakukan paksaan apa pun terkait pakaian seragam bagi nonmuslim. Dia mengklaim siswi nonmuslim di SMK tersebut memakai hijab atas keinginan sendiri. "Tidak ada memaksa anak-anak. (Di luar aturan sekolah), memakai pakaian seperti itu adalah juga keinginan anak-anak itu sendiri. Kami pernah menanyakan, nyaman nggak memakainya. Anak-anak menjawab nyaman, karena semuanya memakai pakaian yang sama di sekolah ini, tidak ada yang berbeda. Bahkan, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan (Islam) yang kami adakan, anak-anak nonmuslim juga datang, walaupun sudah kami dispensasi untuk tidak datang. Artinya, nyaman anak-anak selama ini," jelas Rusmadi."Tidak ada perbedaan, dan tidak ada gejolak selama ini," tambah dia. (detikNewsSabtu, 23 Jan 2021 12:38 WIB)</p><p><br /></p><p>Kontoversi seragam kerudung bagi siswa SMK2 Padang (muslim-non muslim) bukan pertama terjadi. Sebelumnya, Ahok sbg Gubernur DKI juga mempersoalkan hal serupa. Padahal diakui siswa non muslim berkerudung dg sukarela.</p><p><br /></p><p>‘Kehebohan’ semua pihak yg bereaksi menuntut pencabutan aturan seragam kerudung menegaskan bahwa dlm sistem sekuler, ajaran Islam dianggap intoleran, sumber lahirnya diskriminasi dan pelanggaran HAM.</p><p><br /></p><p>Sebaliknya saat siswa Muslimah di banyak sekolah secara resmi dilarang berpakaian Muslimah, tidak banyak yang membela. Ini juga menegaskan terjadinya tirani minoritas, seperti yang pernah terjadi di Bali .Sebagaimana yang diberitakan REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Baraas/Ani Nursalikah DENPASAR -- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) diminta menginvestigasi pelarangan siswi berjilbab di Bali. Khususnya, di sekolah-sekolah negeri. Pelarangan tak hanya berlangsung di Denpasar, tetapi hampir seluruh wilayah Bali .</p><p><br /></p><p>Berdasarkan pendataan Pengurus Wilayah PII Bali, ada sekitar 40 sekolah yang melarang siswi Muslim memakai jilbab. Caranya bermacam-macam. Ada yang terang-terangan dengan mencantumkan larangan tertulis.</p><p><br /></p><p>Beginilah fakta kehidupan dalam sistem kapitalisme sekuler liberal yang memisahkan agama dari kehidupan , agama dipandang hanya pada masalah ritual sementara dalam kehidupan contohnya di sekolah dianggap tidka ada aturan dalam Islam, semua manusia berkatifitas sesuai kehendak nya karena dalam sistem kapitalisme memberikan kemerdekaan individu bahkan dilindungi oleh Nagara yang disebut HAM</p><p> </p><p>Peristiwa ini menunjukan kepada kita bahwa islamophobia akut telah merasuki para penguasa di negeri ini , mereka sangat ketakutan akan kebangkitan Islam , mereka menganggap bahwa bangkit nya Islam sebagai ancaman bagi hegemoni kapitalisme.</p><p><br /></p><p>Islam Tidak Memaksa Non Muslim Untuk Menutup aurat </p><p><br /></p><p>Islam adalah agama yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan termasuk masalah pakaian perempuan ketika keluar rumah. Hukum nya wajib bagi setiap muslimah sebagai wujud ketaatan dan ketundukan nya kepada Allah SWT.</p><p><br /></p><p>Adapun warga negara non muslim , mereka tidak diwajibkan menutup aurat, dan tidak ada paksaan untuk menutup aurat , hanya saja karena pakaian muslimah dengan menutup aurat adalah menunjukkan ciri khas peradaban Islam, maka warga negara daulah maka Non muslim mereka suka rela untuk menutup aurat nya ketika keluar rumah, karena mereka adalah bagian dari warga negara muslim , maka mreka tunduk dan patuh pada aturan negara Islam . Dan mereka bisa hidup berdampingan ( antara muslim dan non-muslim) secara harmonis,</p><p>Allahu a'lam bishshowab</p>

Jilbab Padang Digoreng Dampak Islamophobia

Oleh Dewi Asiya  Pemerhati Masalah Sosial Viral pernyataan Kemendikbud yang akan menjatuhkan sanksi tegas kepada kepala SMKN 2 Padang, Suma...

Baca selengkapnya »

Kemajuan Teknologi di Tangan Kaum Muslim

<p style="text-align: center;"> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ZltaHA3WM2k/YCcbiscPDhI/AAAAAAAADYo/dMTR_GiEr0wBUpEJPvgHJ6cU8LBWCmnNgCLcBGAsYHQ/s292/IMG-20210213-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="173" data-original-width="292" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZltaHA3WM2k/YCcbiscPDhI/AAAAAAAADYo/dMTR_GiEr0wBUpEJPvgHJ6cU8LBWCmnNgCLcBGAsYHQ/s0/IMG-20210213-WA0010.jpg" /></a></div><br /><p></p><p style="text-align: center;">Oleh Nur Faktul</p><p style="text-align: center;">(Pemerhati Sosial dan Generasi)</p><p><br /></p><p>Beberapa waktu yang lalu, aplikasi WhatsApp sempat membuat geger para penggunanya. Kebijakan baru di awal tahun, yang mengharuskan setiap pengguna aplikasi ini menyetujui data pribadi pengguna dibagikan ke aplikasi Facebook milik mereka. Meskipun pihak WhatsApp sendiri memastikan data pribadi setiap pengguna akan aman, namun hal ini tetap saja membuat masyarakat khawatir. Terlebih pihak WhatsApp juga memberikan ultimatum, jika tidak menyetujui kebijakan baru ini maka akun pengguna akan di nonaktifkan dalam waktu tertentu. Merespon kebijakan baru WhatsApp ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan membaca ketentuan privasi sebelum menyetujuinya. (Kompas.com, 12/01/2021)</p><p>Melihat hal ini, pihak WhatsApp pun akhirnya menuai banyak kritik dari masyarakat atas kebijakan barunya. Bahkan sejumlah tokoh dan juga warganet pun beramai-ramai mengajak masyarakat untuk pindah ke platform yang lebih aman dan mengambil sedikit data pribadi kita (iNews.com. 15/01/2021). Merasakan banyaknya protes dari para penggunanya, akhirnya pihak WhatsApp pun menunda kebijakan barunya karena cemas jika nantinya masyarakat meninggalkan aplikasi ini jika dipaksakan untuk tetap diberlakukan. "Kami akan memundurkan jadwal dan akan meninjau terlebih dahulu tanggapan dari pengguna", tutur WhatsApp mengutip AFP, Jum'at (15/01) CNN.Indonesia.com. </p><p>Dari sini kita bisa melihat dengan gamblang, sekuat apa pun korporasi kapitalis global, mereka akan tetap kalang kabut jikalau ratusan juta penggunanya meninggalkan aplikasi yang mereka buat. Apalagi mayoritas terbesar pengguna aplikasi ini adalah umat muslim, tentu saja mereka tidak akan mau mengalami kerugian pada perusahaan mereka. Bayangkan saja, jika umat Islam mampu bersatu dalam negara yang besar, tentu hal ini akan membuat para korporasi kapitalis yang saat ini menjadi raksasa teknologi tidak akan berkutik lagi.</p><p>Bersamaan dengan ini dapat disimpulkan, bahwasannya bersatunya umat muslim memiliki pengaruh besar bagi peradaban para korporasi kapitalis. Jika dalam perkara aplikasi WhatsApp saja mampu menekan keinginan mereka menguasai tiap-tiap pengguna, maka dalam perkara yang lain pun juga akan sama jika mayoritas muslim mau bersatu.</p><p>Sekuler kapitalis akan tetap bercokol jika umat muslim hanya diam dan memakluminya. Bahkan merebaknya zina dan juga riba, tak lepas dari pemakluman umat muslim terhadap pelanggaran hukum syara' tersebut. Seandainya umat Islam mau bersatu dalam menolak ide-ide kebebasan yang digaungkan para sekuler kapitalis, tentu kerusakan moral tidak akan separah saat ini. </p><p>Namun sayangnya, sistem demokrasi yang menjamin kebebasan telah membuat umat muslim terlena dan terjebak pada permainan korporator yang menuhankan materi. Yang memisahkan agama dari kehidupan dunia. Terpecahnya pemahaman umat Islam terhadap syariat Islam membuat kita berada di zona terpuruk. Bagaikan buih di lautan, jumlahnya banyak namun tak mampu membendung ide sekuler yang merusak.</p><p>Lantas bagaimana jika menginginkan kejayaan Islam kembali? Tentu kita harus mewujudkan kemandirian baik di dalam teknologi maupun sistem politik  negara. Sungguh, ketika negeri-negeri kaum muslimin dipersatukan dalam naungan khilafah tidak ada satu negara pun yang mampu menandinginya. Bukanlah suatu kebetulan apabila ternyata Allah telah karuniakan kepada kaum muslimin SDA dan SDM yang sangat besar. Kekayaan yang melimpah ruah di tanah-tanah kaum muslimin, serta orang-orang yang cerdas di dalam naungan sistem Islam. </p><p>Ada tiga kunci yang menjadi faktor utama kembalinya kejayaan Islam. Pertama, kesadaran mayoritas individu muslim untuk mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita menjadi umat yang terbaik (khairu ummah). Dengan meyakini akidah Islam sebagaimana janji Allah dan Bisyarah Rasulullah saw. Kedua, adanya kesadaran kolektif. Berupa kultur atau budaya yang tumbuh di tengah masyarakat dengan aktivitas amar makruf nahyi mungkar, penguasa yang gembira dikritik dan rakyat yang tak takut untuk mengkritisi kebijakan.</p><p>Ketiga, sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang tidak sekadar akomodatif (menoleransi), namun juga promotif (mendorong) terciptanya kemajuan. Dengan demikian, maka negara tidak akan lagi bergantung pada para korporasi. Sebab setiap penemuan dan kemajuan teknologi yang didapatkan kaum muslimin, dijadikan sebagai sarana meraih rida Allah dan juga kemaslahatan kaum muslimin, bukan sekadar menghasilkan pundi-pundi cuan sebagaimana para kapitalis saat ini.</p><p>Maka wajar jika Barat amat takjub dengan kemajuan teknologi umat muslim di bawah naungan khilafah. Karena sebenarnya, mudah menciptakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan milik korporasi global. Dan mudah pula sebetulnya meninggalkan sistem dan rezim kapitalis lalu beralih pada sistem kepemimpinan Islam dalam naungan khilafah. Asal umat Islam mau bersatu dan mau memperjuangkannya semata karena Allah. Seyogyanya, kecemasan yang dialami pihak WhatsApp ini menjadi pelajaran bagi umat muslim. Bahwa sesungguhnya potensi umat Islam amatlah besar untuk sebuah peradaban yang dicita-citakan. Wallahu a'lam bishshawab.</p>

Kemajuan Teknologi di Tangan Kaum Muslim

  Oleh Nur Faktul (Pemerhati Sosial dan Generasi) Beberapa waktu yang lalu, aplikasi WhatsApp sempat membuat geger para penggunanya. Kebijak...

Baca selengkapnya »

Ekonomi Pailit, Dana Wakaf Solusinya?

<p style="text-align: center;"></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-1wxr4GjBttg/YCcMS4qhUPI/AAAAAAAADYc/ni5Q3XYDMVc-R9XYdGWxq3eZTHpBl1wnQCLcBGAsYHQ/s1280/IMG-20210213-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-1wxr4GjBttg/YCcMS4qhUPI/AAAAAAAADYc/ni5Q3XYDMVc-R9XYdGWxq3eZTHpBl1wnQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210213-WA0003.jpg" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p></blockquote><p></p><p style="text-align: center;">Oleh Yuni Damayanti </p><p><br /></p><p>Baru-baru ini umat Islam dikagetkan dengan ajakan wakaf oleh pemerintah. Pemerintah menilai potensi wakaf di Indonesia masih cukup besar. Tercatat potensi wakaf secara nasional senilai Rp217 triliun atau setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.</p><p>Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan potensi tersebut berasal  dari 74 juta penduduk kelas menengah saja. “Potensi yang besar ini saya mengajak seluruh masyarakat untuk memulai gerakan wakaf, salah satunya melalui instrumen surat berharga negara syariah (SBSN) atau sukuk,” Ujarnya saat konferensi pers virtual ‘Indonesia Menuju Pusat Produsen halal Dunia’. (Republika.co.id, 24/10/2020)<span style="white-space: pre;"> </span></p><p>Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin 25/1/2021. Kala itu, Jokowi mengungkapkan pemanfaatan wakaf uang tak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dengan demikian harapannya bisa memberikan dampak pada pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat. (Kompas.com, 30/01/2021)</p><p>Gede Sandra Ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat mengatakan, pada semester satu ini memang negara akan dihadapkan pada kesulitan cash flow. Penerbitan surat utang minggu lalu jauh di bawah target, dan rasio pajak tahun lalu terendah sepanjang sejarah.” Sementara liquiditas dana di masyarakat juga sangat kering, pertumbuhan kredit diperbankan sangat rendah. Bila dana wakaf mau disedot juga dari masyarakat, maka lengkap sudah penderitaan rakyat. Seharusnya orang-orang kaya 1% yang disedot pajaknya, bukan malah ke rakyat 99% lagi yang dikorbankan”, kata Gede kepada Harian Terbit, Rabu (27/1/2021).</p><p>Jika kondisi keuangan negara seperti ini bisa dikatakan negara telah bangkrut. Ya, penarikan wakaf uang untuk kepentingan sosial dan ekonomi menunjukkan negara sudah tidak mampu lagi menjamin kesehjateraan rakyat, yang ada justru penarikan wakaf ini mengalihkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya sendiri.</p><p>Miris, padahal negara bertugas menjamin kesehjateraan rakyatnya sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 pasal 34 yang berbunyi: “Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Tugas negara adalah memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, sehingga bila dana wakaf digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan semacam jalan tol dan proyek jangka panjang lainnya, maka tentu saja tugas negara menjadi terbengkalai dalam mengurus fakir miskin dan anak-anak terlantar.</p><p>Rupanya pemerintah sangat menyadari potensi besar umat Islam yang dapat membantu meringankan kesulitan ekonomi saat ini. Islam mengajarkan sedekah dan wakaf sebagai bentuk ketakwaan terhadapa Allah Swt., ini yang berusaha dimanfaatkan untuk membantu mengatasi kesulitan ekonomi. Sementara potensi negeri dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, tidak benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat bahkan justru pengelolaannya diserahkan ke asing dan swasta. </p><p>Setelah sebelumnya mengincar dana haji kini umat Islam diperintahkan untuk wakaf. Jangan heran jika kemudian kesan buruk melekat pada pemerintah, sebab selama ini perlakuannya terhadap umat Islam cenderung tidak adil, dengan berusaha memonsterisasi ajaran Islam dan membungkam ulamanya atau bahkan mengkriminalisasi.</p><p>Sampai saat ini, kesan bahwa pemerintah ramah terhadap sebagian hukum Islam dan mewaspadai hukum Islam yang lain makin terasa kuat. Pemerintah cenderung menerima syariah Islam yang bersifat pribadi dan keluarga, juga yang memiliki nilai finansial tertentu (semisal zakat, haji, dan wakaf). Sebaliknya, pemerintah tidak mau menerima dan cenderung memusuhi syariah Islam lainnya, seperti penerapan syariah Islam dalam bidang sosial, politik, hukum dan pemerintahan. Bahkan mereka yang berkomitmen dalam dakwah Islam dan menyerukan syariat secara kafah dianggap intoleran dan radikal.</p><p>Padahal Islam adalah agama yang sempurna. Menerapkan syariah Islam secara menyeluruh akan membawa kebaikan, karena Islam adalah solusi atas setiap persoalan yang ada. Meninggalkan syariah, meski hanya sebagian, tentu akan mengakibatkan kesempitan hidup. Buktinya adalah defisit anggaran negara, utang negara mencapai lebih dari Rp6000 triliun, kekayaan milik publik dikuasai oleh korporasi, korupsi menjamur di setiap lini, dan lain-lain. Itu semua bagian kecil dari merebaknya kesempitan dan sirnanya keberkahan hidup akibat negara tidak dikelola berdasarkan syariah Islam.</p><p>Wakaf, sebagaimana zakat, adalah ibadah. Bukan semata-mata instrumen ekonomi dan pembangunan. Namun demikian, kebaikannya telah turut andil dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dalam sistem yang baik—seperti  di era Kekhilafahan dulu—dan dikelola oleh orang-orang yang amanah, wakaf telah memberikan sumbangan luar biasa pada pembangunan peradaban umat manusia.</p><p>Tercatat dalam sejarah, bagaimana sumber air (sumur), pasar, rumah sakit, hingga sekolah-universitas dibangun dengan skema wakaf oleh umat Islam. Kebaikannya lestari hingga kini. Para Sahabat Nabi saw. dulu adalah generasi yang sangat banyak berwakaf.  Menurut Imam Syafii, wakaf dari para Sahabat Nabi saw. itu tak terhitung jumlahnya.  Wakaf Nabi saw., keluarga beliau (Ahlul Bait) dan kaum Muhajirin terkenal luas di Madinah dan Makkah.  Lebih dari delapan puluh sahabat dari kalangan Anshar juga mewakafkan sebagian besar hartanya. Harta wakaf mereka masih ada hingga sekarang. (Al-Baihaqi, Ma’rifah as-Sunan wa al-Atsar, 10/233)</p><p>Tradisi berwakaf ini terus dipelihara oleh setiap generasi muslim pasca sahabat (Tabi’in), pasca Tabi’in (Tabi’ at-Tabi’in) dan era setelah mereka sepanjang sejarah Kekhilafahan Islam. Salah satu wakaf terbesar dan terkenal, khususnya di bidang pendidikan, adalah pusat pendidikan Islam sekaligus Universitas Al-Azhar di Mesir. Lembaga yang didirikan pada tahun 970 M itu telah memberikan pendidikan gratis kepada pelajar dan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Universitas ini eksis hingga sekarang dan telah melahirkan ribuan bahkan ratusan ribu ulama terkemuka di seluruh dunia hingga saat ini.</p><p>Olehnya itu, kita harus meyakini bahwa bukan hanya zakat dan wakaf, syariah Islam seluruhnya akan menjadi solusi. Bukan hanya atas masalah ekonomi, tetapi juga atas seluruh problem kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam yang benar sesuai dengan syariat akan membantu mengatasi kesulitan ekonomi negara, sehingga mewujudkan kesajahteraan rakyat bukan hanya angan angan saja. Dari kasus wakaf ini kita seharusnya belajar tentang ketaatan total kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan mengamalkan semua syariah-Nya agar terwujud kesejahteraan, wallahu a’lam bishshawab.</p>

Ekonomi Pailit, Dana Wakaf Solusinya?

Oleh Yuni Damayanti  Baru-baru ini umat Islam dikagetkan dengan ajakan wakaf oleh pemerintah. Pemerintah menilai potensi wakaf di Indonesia ...

Baca selengkapnya »

Isolasi Mandiri Membuat Klaster Baru Keluarga

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-gbK21bBmE6E/YCaeDJqFg8I/AAAAAAAADYQ/NpYTWLld8ocWLYpDfkbOhHoQ8Xsq-G5iACLcBGAsYHQ/s618/IMG-20210212-WA0032.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="618" src="https://1.bp.blogspot.com/-gbK21bBmE6E/YCaeDJqFg8I/AAAAAAAADYQ/NpYTWLld8ocWLYpDfkbOhHoQ8Xsq-G5iACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210212-WA0032.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh Shofi Lidinillah</p><p style="text-align: center;">(Mahasiswa Bandung)</p><p><br /></p><p>Sudah hampir satu tahun Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19. Sudah banyak usaha yang telah dijalankan demi memutus mata rantai virus ini, mulai dari pemberlakuaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), melakukan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas), menambah jumlah rumah sakit rujukan sampai melakukan new normal.</p><p>Selain rumah sakit, gedung BLK (Balai Latihan Kerja) di Kecamatan Baleendah digunakan tempat isolasi pasien Covid-19 dan satu hotel di Kabupaten Bandung menyatakan siap untuk digunakan tempat isolasi dengan kapasitas 20 kamar. (Pojokbandung.com, 06/02/21)</p><p>Gubernur Jawa Barat meminta kepada seluruh kepala daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat agar tidak membiarkan warga yang terkonfirmasi virus Covid 19 menjalani isolasi mandiri di rumah masih-masing agar tidak menimbulkan klaster keluarga. (Jabarekspres.com, 03/02/21)</p><p>Tetapi pada kenyatannya, itu tidak bisa terealisasi sebab jumah pasien yang terpapar Covid-19 masih tinggi, pada laman pikobar jabar per tanggal 11 Februari 2021 pukul 17.00 total yang terkontaminasi yaitu 660 jiwa di Jawa Barat dan 8.435 jiwa di Indonesia. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung mengatakan, “Apabila tidak akan ada isolasi mandiri, maka yang terkonfirmasi harus ditanggani oleh rumah sakit. sehingga otomatis rumah sakit harus tersedia dan pelayanan juga harus tersedia. Tetapi kondisi ini memang untuk Kabupaten Bandung nampaknya belum bisa.” (Jabarekspres.com, 03/02/21) akhirnya mau tidak mau isolasi mandiri di rumah dengan dibayangi klaster baru keluarga.</p><p>Dalam pandangan Islam, pananggulangan virus ini harus cepat tanggap. ketika ada satu tempat terkena virus, maka orang-orang yang berada di tempat tersebut tidak boleh keluar daerah dan yang dari luar tidak boleh ke daerah tersebut dengan kata lain pemberlakuan lockdown. Daerah yang tidak terpapar virus, dapat beraktivitas seperti biasa. Dengan cara ini dapat menghentikan penyebaran virus, selain usaha pembelakukan wajib vaksin. dengan kata lain, rumah sakit dapat menangani penderita dengan tidak membludaknya pasien. akhirnya isolasi mandiri dapat dilaksanakan di rumah sakit dengan pelayanan dan pengawasan yang ketat. Ini akan terlaksana jika aturan Islam dilaksanakan secara kafah melalui institusi.</p><p>Wallahu a’lam bishshawab.</p>

Isolasi Mandiri Membuat Klaster Baru Keluarga

Oleh Shofi Lidinillah (Mahasiswa Bandung) Sudah hampir satu tahun Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19. Sudah banyak usaha yang telah...

Baca selengkapnya »

Merindu Syurga, Merajut Dunia Penuh Makna

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-9PmGCvSgStQ/YCYc9ZzvYwI/AAAAAAAAA1c/dspwrinVIZM_h0r2jTVK2nlxWDJ4iZHjwCLcBGAsYHQ/s812/IMG-20210212-WA0088.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="812" data-original-width="730" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-9PmGCvSgStQ/YCYc9ZzvYwI/AAAAAAAAA1c/dspwrinVIZM_h0r2jTVK2nlxWDJ4iZHjwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210212-WA0088.jpg" /></a></div><br /><p></p><p style="text-align: center;">Oleh : Ummu Shofiyyah</p><p style="text-align: center;">(Pemerhati Masalah Publik)</p><p><br /></p><p>Sebaik-baik tempat bagi seorang Muslim adalah Surga. Tak terkecuali tua, muda, miskin, kaya memiliki cita-cita tertinggi untuk menuju surga-Nya. Surga yang begitu nikmat, dan tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di dunia. Allah menyediakan Surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman dalam QS. Ali Imron ayat 133 :</p><p>وَسَارِعُوۡۤا اِلٰى مَغۡفِرَةٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالۡاَرۡضُۙ اُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِيۡنَۙ‎</p><p>Artinya : "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa."</p><p>Dari ayat tersebut kita diperintahkan untuk bersegera/ berlomba-lomba tanpa menunda-nunda dalam beramal shalih agar dapat meraih ampunan dari Allah Swt. atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Berupaya untuk memasuki surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.</p><p>Menjadi muslim/muslimah adalah jaminan untuk meraih surga-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali ‘Imran ayat 85 yang menyatakan “Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa hanya Islam agama yang diterima Allah, sehingga penganutnya pun mempunyai jaminan untuk masuk surga.</p><p>Namun apakah cukup dengan menjadi seorang muslim/muslimah dengan otomatis akan memperoleh tiket untuk menuju surga? Apakah orang Islam yang berbuat jahat/dzolim/maksiat akan langsung masuk surga tanpa balasan atas perbuatannya? </p><p>Sebelum berbicara mengenai surga yang merupakan terminal terakhir bagi perjalanan hidup manusia, maka ada baiknya kita mempersiapkan bekal untuk meraihnya, yakni dengan menjalani kehidupan dunia yang syarat akan makna. </p><p>Untuk itu mari kita bahas apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia. Dan kemanakah tujuan kita nantinya? </p><p>Perjalanan hidup manusia dimulai sejak lahir di dunia ini.  Tidak bisa memilih kondisi bagaimana dia dilahirkan. Dunia sebagai terminal pertama sebelum datangnya kematian dan alam dibangkitkannya manusia yang akan menjadi penentu bagi kehidupan kita pada terminal berikutnya yaitu akhirat. Allah berfirman dalam QS. Al baqoroh ayat 28 :</p><p>كَيۡفَ تَكۡفُرُوۡنَ بِاللّٰهِ وَڪُنۡتُمۡ اَمۡوَاتًا فَاَحۡيَاکُمۡ‌ۚ ثُمَّ يُمِيۡتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيۡكُمۡ ثُمَّ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ‎</p><p>Artinya: "Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan."</p><p>Allah menciptakan manusia dari ketiadaan untuk kemudian menjadikannya sebuah kehidupan dan hal ini bukanlah suatu kebetulan. Allah menciptakan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Nya. </p><p>Allah berfirman dalam Qs. adz-Dzaariyaat ayat 56: </p><p>"Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.” </p><p>Untuk itu Allah Swt. memerintahkan kita agar tidak menyia-nyiakan kehidupan dunia. Kehidupan dunia bagaikan seorang musafir yang asing dan hanya sekedar lewat. Mereka tidak merasa senang dengan keadaan safarnya, karena mereka memahami bahwa semua akan mereka tinggalkan. Jiwa, harta, tahta dan keluarga adalah titipan saja yang sewaktu-waktu akan diminta oleh Pemiliknya. Sebaliknya mereka merindukan untuk berkumpul kembali ke tempat asalnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadist yang diriwayatkan olek Bukhori bahwa "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan orang yang sekedar lewat.</p><p>Dunia adalah perkara yang fana sedangkan akhirat adalah kekal selamanya. Perumpamaan antara kehidupan dunia dan akhirat yakni ibarat seorang memasukkan /mencelupkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut?” melainkan hanya setetes dibandingkan air laut yang tak terhingga jumlahnya. Begitulah gambaran dunia beserta isinya yang hanya bersifat sementara.</p><p>Lantas lamakah perantauan kita di dunia ini? Untuk itu kita bisa melihat fakta bahwa menusia jaman sekarang hidup rata-rata hingga umur 70 tahun. Memang ada yang berumur seratus tahun bahkan lebih akan tetapi jarang terjadi. Bahkan Nabiyullah Muhammad Saw. tutup usia pada saat Beliau berumur 63 tahun. </p><p>Allah berfirman dalam Qs. An Nazi'at ayat 46 </p><p>"Pada hari ketika mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari." </p><p>Kehidupan dunia akan berakhir dengan dicabutnya ajal seseorang. Allah berfirman dalam S. Al Anbiya ayat 35: </p><p>"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami." </p><p>Begitu pula dalam QS. Yunus ayat 49 yang artinya </p><p>"Bagi setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak pula mendahulukannya." </p><p>Kematian adalah pemutus segala kenikmatan di dunia. Manusia seakan-akan dikepung oleh 99 sebab kematian yang jika kesemuanya itu gagal mengenainya maka manusia tidak bisa mengelak dari usia tua.</p><p>Mengenai kematian ini tentunya masih lekat dalam ingatan kita dengan terjadinya beragam musibah pada awal tahun 2021 ini, dimana banyak menelan korban jiwa. Diantaranya : terjadinya longsor di daerah Sumedang, Jawa Barat yang menelan korban sebanyak 32 orang meninggal dunia. Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang membawa 62 penumpang dan nyaris tidak ada yang selamat. Kemudian disusul dengan banjir di wilayah Kalimantan Selatan bahkan hingga ke daerah daerah lain termasuk Sumenep. Terjadinya gempa di Mamuju Sulawesi Barat dengan korban jiwa sebanyak 73 orang. Disusul dengan peristiwa meletusnya gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang menyebabkan 9 kecamatan di Probolinggo terdampak abu fulkanik dari erupsi gunung tersebut. Semua ini terjadi di tengah pandemi covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir. </p><p>Tentunya rentetan musibah yang menimpa negeri ini merupakan kekuasaan Allah yang tidak dapat kita hindari dan harus kita terima dengan ridho dan sabar sebagai wujud keimanan kita. Diluar ketentuan Allah ini ada hal lain yang memungkinkan datangnya bencana yakni dosa dan kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia. Alih fungsi lahan,  eksploitasi sumber daya alam secara serakah, penebangan hutan secara serampangan dlsb. sejatinya merupakan penyebab kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam QS. Ar Rum ayat 41:</p><p> ظَهَرَ الۡفَسَادُ فِى الۡبَرِّ وَالۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ اَيۡدِى النَّاسِ لِيُذِيۡقَهُمۡ بَعۡضَ الَّذِىۡ عَمِلُوۡا لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡن</p><p>Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan (kemaksiatan) manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan (kemaksiatan) mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."</p><p>Kemaksiatan terbesar yakni karena kita meninggalkan Syariat Islam. Saat ini Islam sebagai sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan telah dicampakkan. Satu-satunya solusi agar kerusakan di muka bumi tidak berlanjut adalah dengan bertobat dari segala kemaksiatan yang dilakukan. Hal ini haruslah dilakukan oleh semua komponen, yakni individu, masyarakat, utamanya negara. Sebagai individu, kita hendaknya harus menyadari bahwa waktu terus berjalan menghempas apapun yang ada di hadapan kita. Waktu yang telah berlalu tidak dapat kembali walaupun hanya satu detik. Untuk itu sebelum datangnya ajal, kita senantiasa berupaya menghamba hanya kepada Allah, mempersembahkan ibadah terbaik dan kondisi akhir yang baik. Yakni dengan terikat dengan seluruh aturan-Nya dalam segala aspek kehidupan. Sebagai masyarakat, kita mempunyai kewajiban untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahyi mungkar terhadap segala bentuk kemaksiatan yang terjadi, sehingga kemaksiatan tidak merajalela. Peran paling vital haruslah datang dari negara. Negara haruslah kembali kepada syariat Islam secara totalitas. Sebagaimana firman Allah Swt.:</p><p>"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi"</p><p>(QS Al-a'raf [7]: 96). </p><p>Dengan demikian, jika kita mau segera bertaubat lalu menerapkan syariat-Nya secara total, maka negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun Ghafur.</p><p>Wallahu a'lam bush showab</p>

Merindu Syurga, Merajut Dunia Penuh Makna

  Oleh : Ummu Shofiyyah (Pemerhati Masalah Publik) Sebaik-baik tempat bagi seorang Muslim adalah Surga. Tak terkecuali tua, muda, miskin, ka...

Baca selengkapnya »

Efektifkah Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-J5KGeLio_9Q/YCYH6YTk2CI/AAAAAAAADYE/3mmUirePUO8RelF3R8i8grp4RKkJf6pUgCLcBGAsYHQ/s1080/IMG-20210212-WA0026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-J5KGeLio_9Q/YCYH6YTk2CI/AAAAAAAADYE/3mmUirePUO8RelF3R8i8grp4RKkJf6pUgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210212-WA0026.jpg" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;">Oleh Ummu Nadiatul Haq</p><p style="text-align: center;">(Member Akademi Menulis Kreatif)</p><p><br /></p><p>Lembaga AS gelontorkan jaminan kredit US$35 juta atau Rp493 miliar kepada pengusaha perempuan Indonesia yang terlibat penanganan sampah plastik. Tridi Oasis, perusahaan asal Jakarta yang bergerak dalam bidang daur ulang botol plastik, menjadi salah satu penerima manfaat. (CNN Indonesia, 14/1/2021)</p><p>Perempuan seolah menjadi tumbal negara untuk menutupi kelemahannya.  Perempuan dijadikan andalan solusi permasalahan ekonomi saat ini.  Mereka diberdayakan agar bisa menyumbang  negeri menumbuhkan perekonomiannya. Proyek-proyek UMKM yang jumlahnya meliputi 99,3 persen dari 64 juta pelaku usaha dan 60 persen di antaranya ternyata merupakan kaum perempuan.</p><p>Program PEP (Pemberdayaan Ekonomi Perempuan) dengan gelontoran dana asing diasumsikan oleh pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perempuan diberdayakan supaya mampu membuka lapangan kerja sendiri dengan tangan-tangan kreatifnya. Hanya saja, apakah ini solusi utama atas permasalahan ekonomi negeri ini? yang sepertinya masih belum bisa berdiri tegak.  Ekonomi kita masih terseok-seok untuk bisa berdiri sendiri. </p><p>Tercium aroma liberalisasi perempuan sangat kuat. Perempuan mandiri secara ekonomi dan perempuan mampu memenuhi kuota keterwakilannya di parlemen adalah tujuannya. Upayanya begitu masif, baik melalui jalur vertikal maupun horizontal. Vertikal dengan dilahirkannya berbagai undang-undang. Sedangkan horizontal, yakni berbagai lembaga perempuan terus bertumbuh bak jamur di musim hujan. </p><p>Barat yang merupakan rahim kapitalis tidak aneh ikut menggelontorkan dana, dengan dalih untuk pertumbuhan ekonomi. Padahal dibalik itu ada upaya  mencengkeram dengan sistem ekonomi kapitalisme global yang terbukti rusak dan membawa kerusakan. Pemberdayaan ekonomi perempuan yakni upaya menjadikan perempuan mandiri secara ekonomi. Dibungkus dengan berbagai propaganda cantik yang diaruskan demi diterimanya ide ini. </p><p>Ide ini tentu sangat merusak tataran hidup keluarga dan masyarakat. Perempuan sejatinya memiliki peran vital sebagai penentu generasi hebat dikeluarkan dari fungsinya.</p><p>Liberalisasi perempuan jelas tidak sesuai fitrah perempuan. Fitrah perempuan sebagai pendidik generasi dan mempersiapkan penerus peradaban Islam akan semakin langka. Mereka sibuk dengan urusan yang lebih diutamakan daripada urusan sebagai ummu warabbatul bait.</p><p>Padahal dalam Islam, perempuan tidak memiliki kewajiban dalam mencari nafkah. Perempuan dalam Islam dimuliakan dengan hanya menjadi seorang istri, menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anggota keluarga. </p><p>Memang seorang wanita dalam Islam memiliki tiga posisi, sebagai hamba Allah yang sama dengan posisi laki-laki harus menjadi hamba yang mengetahui tujuan hidupnya, bertakwa, taat beribadah dan memurnikan akidahnya. Sehinga hanya kepada Allah tempat bergantung dan mengadukan semua permasalahan hidup juga sebagai pemecah semua permasalahan dalam semua aspek kehidupan. </p><p>Posisi kedua sebagai istri dan ibu rumah tangga yang mendedikasikan diri semampu dan setotalnya untuk keluarga. Sehingga mengurus urusan keluarga lebih utama dibanding yang lainnya. </p><p>Posisi ketiga memang seorang wanita bisa menjadi seorang individu yang bisa mengembangkan potensi diri untuk terus belajar dan berkontribusi sebaik-baiknya untuk kehidupan. Baik menjadi seorang pembelajar/ilmuwan,  seorang wanita karir/ pembisnis atau pengusaha. </p><p>Namun, perekonomian negara tidak boleh mengandalkan pada perempuan bekerja. Dalam masalah ekonomi keluarga, negara Islam menetapkan hukum wajib bagi laki-laki menafkahi perempuan dengan jaminan terpenuhi kebutuhan pokoknya baik primer, sekunder maupun tersier dengan cukup. Ketika laki-laki (suami) tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga termasuk istrinya karena kesulitan ekonomi, perempuan tersebut menjadi tanggung jawab walinya. Saat walinya juga tidak mampu, maka negara wajib memenuhi kebutuhan pokoknya.  </p><p>Politik ekonomi Islam adalah menjamin terealisasinya pemenuhan kebutuhan primer (basic needs) setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (life style) tertentu.</p><p>Hukum wanita bekerja adalah mubah/boleh, asalkan mencari pekerjaan yang sesuai hukum syara. Ada izin dari suami atau wali/orang tua, melakukan pekerjaan halal dan tidak menduduki jabatan pekerjaan yang dikhususkan untuk laki-laki. </p><p>Allah Swt. telah menetapkan bahwa wanita boleh menekuni aktivitas pertanian, industri, perdagangan, mengembangkan harta, menjadi persero dalam suatu syirkah, menjadi pegawai, mempekerjakan orang, menyewakan sesuatu atau melakukan semua bentuk muamalat lainnya. </p><p>Hanya saja, perempuan tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan (berhubungan dengan kekuasaan yang menentukan kebijakan) seperti kepala negara, gubernur, bupati. Dan ketika bekerja harus dilakukan secara seimbang dengan tanggung jawab utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. </p><p>Di masa Rasulullah, terdapat contoh konkrit sosok perempuan yang sukses mengembangkan karir yang diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Swt.  Sosok tersebut yakni Sayyidah Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah saw. Beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya, mampu melakukan perniagaan dan berekspedisi hingga ke bermacam negeri. Namun, beliau setia mendampingi Rasulullah berdakwah, bahkan mengorbankan kekayaannya untuk Islam. Tetapi ini bukan andalan dalam perkembangan ekonomi negara. </p><p>Ekonomi dalam sistem Islam sudah cukup dari sumber-sumber pemasukan baitulmal yang tetap yaitu fai', ghanimah, anfal, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya; pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang serta harta zakat dan pajak ketika kas baitulmal benar-benar kosong.</p><p>Perempuan dalam sistem Islam lebih diutamakan sebagai ibu dan pendidik generasi penerus peradaban Islam.  Agar kelak di masa depan mereka menjadi calon-calon pemimpin yang cerdas, kuat iman dan beramal saleh sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Swt. </p><p>Wallahu a'lam bishshawwab.</p>

Efektifkah Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Oleh Ummu Nadiatul Haq (Member Akademi Menulis Kreatif) Lembaga AS gelontorkan jaminan kredit US$35 juta atau Rp493 miliar kepada pengusaha ...

Baca selengkapnya »