Stop Judging Pesantren


Oleh: Tri Silvia

Pemerhati Masyarakat


Kasus rudapaksa yang dilakukan  seorang guru pesantren (HW) kepada santriwatinya, kini masih terus berkembang. Dari awalnya 12 orang, kini dicurigai ada lebih dari 20 orang santriwati yang disebut sebagai korban oknum guru tersebut.


HW kini sudah ditangkap oleh kepolisian, bahkan dua pesantren yang ia pimpin pun sudah ditutup oleh Kementerian Agama. Namun, kehebohan dan antusiasme publik terkait kasus ini tetap saja tinggi. Hal tersebut sangat wajar mengingat begitu bejatnya kelakuan HW ini kepada para muridnya.


Bayangkan saja, dari 12 orang santriwati yang telah diungkap, lima orang di antaranya telah hamil dan melahirkan bayi. Tak tanggung-tanggung, di antara mereka sampai ada yang melahirkan dua kali. Tercatat ada 8 bayi yang terlahir selama HW melakukan tindakan bejatnya, yakni mulai tahun 2016-pertengahan Mei 2021.


Setelah kasus HW ternyata muncul kasus-kasus serupa, namun di tempat yang berbeda. Salah satunya Tasikmalaya, tercatat ada 9 santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual. Lalu di Depok, tercatat ada 5 santriwati, sedangkan di wilayah Cilacap ada sekitar 15 orang siswa sekolah dasar yang menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum guru agamanya.


Semua kasus kekerasan seksual di atas muncul secara berpola dan tersusun rapi beriringan dengan mencuatnya Permendikbud tentang kekerasan seksual di kampus, dan kembali digodoknya RUU PKS yang terus mengundang kontroversi, bahkan dari awal pembentukannya. Seakan-akan semuanya berkaitan. Tak heran banyak masyarakat yang menanyakan tentang kasus yang terjadi, kenapa baru hari ini diekspos ke masyarakat.


Bukan untuk membela perilaku bejat sang pelaku kekerasan seksual ini, kita harus bisa berpikir cerdas dan jauh ke depan. Sebab belum tentu yang terlihat di depan mata ada dengan sendirinya tanpa adanya grand design dari balik layar. Bayangkan saja, HW telah melakukan kekerasan seksualnya bertahun-tahun, mulai dari 2016-Mei 2021.


Enam tahun lamanya aksi bejat tersebut berlangsung, tak main-main korbannya pun sudah masuk puluhan orang. Di antaranya bahkan ada yang sudah hamil dan melahirkan berulang. Disebutkan dalam berita bahwa ada 8 orang bayi dari hasil kekerasan seksual tersebut, yang kesemuanya dieksploitasi dengan menyebut mereka sebagai anak yatim-piatu guna mendapatkan dana dari para donatur dan lainnya.


Menjadi lebih menyakitkan ketika disampaikan bahwa para santriwati ini tidak hanya mengalami eksploitasi seksual melainkan juga fisik dan mental. Mereka dipekerjakan untuk membangun pesantren milik si pelaku. Begitupun status mereka sebagai pelajar itu juga dimanfaatkan oleh pelaku dengan mengambil dana pemerintah yang diperuntukkan bagi pembelajaran para santriwati tersebut.


Monster ini dibiarkan hidup dan menjalankan aksi selama enam tahun lamanya. Bukankah mustahil jika masyarakat, aparat setempat atau juga para wali santri tidak mengetahui kejadian buruk yang menimpa putrinya. Atau bisa jadi, semuanya memang sengaja ditutupi dengan apik dan sempurna. Bagaimana bisa? Dengan bantuan sistem sekuler individualis saat ini, tidak ada yang tidak bisa terjadi.


Saat individu menjadi semakin liberal, mereka tak lagi peduli dengan aturan-aturan yang ada, bahkan aturan agama sekalipun. Adapun masyarakat, mereka merasa cukup untuk mengurusi dirinya sendiri. Mereka merasa tak perlu untuk mengurusi orang lain dengan berbagai alasan. Sikap individualistis sudah tertancap dan menjadi hal yang dominan di masyarakat saat ini. Semua hal di atas adalah ciri rusaknya tatanan masyarakat dan menjadi hal yang memungkinkan HW bisa menutupi semua kejadian buruk yang dilakukannya.


Monster semacam HW tidak akan ada ketika sistem Islam dipakai dalam kehidupan. Pasalnya Islam tidak akan menunggu lama untuk memproses kejahatan keji semacam ini. Cukup hanya dengan satu pengakuan korban, maka hukuman pun akan langsung dijatuhkan. Tak tanggung-tanggung, sebagai seorang lelaki beristri, maka hukuman yang akan dia terima adalah rajam, dilempari batu hingga mati.


Adapun terkait dengan lembaga pesantren, maka 'please stop judging'. HW, guru pesantren di Tasikmalaya, Depok, pun guru agama di Cilacap yang disebutkan telah melakukan kekerasan seksual. Mereka semua adalah oknum, sebagaimana halnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di luar pesantren dan menimpa orang-orang terhormat di kalangan masyarakat. Kejadian yang terjadi tidak bisa menjadi dalih untuk men-judge atau menyamaratakan pesantren-pesantren yang ada.


Ingatlah, bahwa pesantren adalah salah satu media penyebaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pesantren, masyarakat mendapat pengajaran tentang ilmu-ilmu keislaman. Begitupun para ulama dan asatiz yang aktif berdakwah hari ini, mayoritas di antaranya adalah lulusan pesantren. Bukankah itu semua sudah cukup, untuk membuat kita mencintai pesantren?


Selain itu, masyarakat Indonesia pastilah tahu dan mengenal istilah 'resolusi jihad', sebuah resolusi yang menjadi dasar perlawanan umat Islam atas penjajahan yang ada, terutama di wilayah Jawa Timur. Dan hal tersebut dicetuskan dari balik dinding-dinding pesantren oleh KH Hasyim Asy'ari (Rais Akbar PBNU) pada 22 Oktober 1945. Sebagai informasi, bahkan momen resolusi jihad ini dijadikan dasar penetapan Hari Santri Nasional.


Stop judging pesantren, sebab membelanya sama dengan membela agama ini. Jangan pernah membenci pesantren, sebab kecintaan padanya membawa jutaan kebaikan untuk kita. Jangan pernah hina pesantren, sebab ia akan datang membawa banyak kehinaan untukmu kelak. Sungguh, pesantren adalah pusat kemuliaan agama, yang terbentuk dan tersebar secara nyata. Ia adalah tempat semua ulama menuntut ilmu dan dibina untuk menyebarkan ilmunya kepada masyarakat.


Mungkin ada beberapa oknum yang tega melakukan hal-hal keji di balik institusi pondok pesantren, namun hal tersebut tidak boleh digeneralisasi. Artinya, kita tidak boleh menganggap semua lembaga pesantren sama, semua ustaz yang ada di pesantren memiliki sifat seperti HW dan lainnya. Persoalan HW haruslah dilihat sebagai persoalan individu, yang harus diselesaikan pula secara individu. Yakni melalui hukuman yang tegas sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Yang mana itu semua hanya bisa dilakukan saat sistem Islam benar-benar diterapkan secara sempurna di bawah naungan Khilafah Islamiyyah.


Wallahu a'lam bish shawwab.