Tragedi Drama Kebangkrutan Infrastruktur

 



Oleh Luluk Kiftiyah

(Muslimah Preneur)


Di tengah kasus penyebaran Covid-19 yang belum mereda, pemerintah berupaya mengurangi alokasi dana untuk Covid-19 dalam RAPBN 2021. Keputusan mengurangi anggaran ini berbanding terbalik dengan alokasi dana pembangunan infrastruktur yang meningkat secara signifikan.


Terbaru, Waskita melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) melepas kepemilikannya di ruas Tol Cibitung-Cilincing. Hal ini terjadi karena biaya konstruksi tol tersebut membengkak menjadi Rp10,80 trilliun. Dijualnya tol tersebut ditandai dengan kesepakatan penandatangan jual beli atas ruas tol Cibitung-Cilincing dengan PT. Akses Pelabuhan Indonesia (API). Kini saham Waskita Lepas 55%, dan tol Cibitung-Cilincing resmi terjual dengan harga 2.44 trilliun. (kompas.com, 8/10/2021)


Adanya tragedi ini membuat Rizal Ramli angkat bicara. “Pada saat pembangunan di mark-up 130%-150%, waktu dijual didiscount. Negara rugi berkali-kali lipat!!”, kata Rizal Ramli. (nnc.com, 11/10/ 2021)


Sudahlah saat ini rakyat sedang susah, malah ditambah dengan beban utang. Ujung-ujungya nanti rakyat yang kena getahnya. Dengan bertambahnya utang negara, otomatis pajak akan dinaikkan dan rakyat lagi yang jadi tumbalnya.


Mencuatnya masalah pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan utang dan berakhir makin membengkaknya utang, yang ternyata hal tersebut harus dibayar mahal oleh rakyat. Padahal infrastruktur adalah fasilitas umum, yang dibutuhkan oleh semua orang, sehingga termasuk dalam kategori marâfiq al-jamâ’ah, seperti air bersih, listrik, dan sejenisnya. Termasuk fasilitas umum yang tidak mungkin dimonopoli oleh individu, seperti jalan raya, laut, udara, dan sejenisnya. 


Semuanya ini merupakan bagian dari infrastruktur yang dibutuhkan oleh seluruh manusia dan wajib disediakan oleh negara secara "Gratis" karena ini merupakan fasilitas umum.


Pertanyaannya, bagaimana dulu khilafah membiayai pembangunan infrastruktur?


Ada 2 cara yang bisa dilakukan oleh negara untuk membiayai proyek infrastruktur, yaitu:


1. Memproteksi beberapa kategori kepemilikan umum seperti minyak, gas dan tambang.

2. Mengambil pajak dari umat atau rakyat.


Kenapa tidak dianjurkan meminjam kepada negara asing, termasuk lembaga keuangan global? Sebab, dalam sistem demokrasi-kapitalis tidak ada makan siang yang gratis. Jika berutang maka akan disertai bunga. Jika tidak pun, pasti disertai dengan berbagai syarat yang mengikat. Padahal utang yang disertai bunga secara qath’i hukumnya haram, baik untuk individu maupun negara, karena termasuk riba, sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi, 


يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ


"(Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." (QS al-Baqarah [2]: 278)


Kemudian tentang adanya berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh negara kreditor kepada khilafah jelas akan menjeratnya nanti. Hal ini akan menyebabkan negara asing atau lembaga keuangan global mempunyai celah untuk mendikte dan mengontrol khilafah. Jadi jelas hal ini juga tidak boleh dan diharamkan, berikut firman Allah Swt. yang berbunyi, 


ۨالَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْۗ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ࣖ


"(Yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, 'Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?' Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, 'Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?' Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman." (QS an-Nisa’ [4]: 141) 


Oleh karena itu, strategi yang dibolehkan dalam Islam, yaitu memproteksi beberapa kategori kepemilikan umum, seperti minyak, gas dan tambang. Khalifah bisa menetapkan kilang minyak, gas dan sumber tambang tertentu, seperti fosfat, emas, tembaga, dan sejenisnya, yang pengeluarnya dikhususkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.


Dasar kebolehan khalifah mengambil strategi ini adalah sabda Rasulullah saw.,


لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ


"Tidak ada hak untuk memproteksi, kecuali milik Allah dan Rasul-Nya." (HR. Abu Dawud)


Saat beliau menjadi kepala negara, juga para khalifah setelah beliau, telah melakukan tindakan memproteksi tempat-tempat tertentu, yang merupakan kepemilikan umum. Artinya negara berhak memproteksinya, dan dikhususkan untuk membiayai jihad, fakir, miskin, dan seluruh kemaslahatan publik.


Bukan sebagaimana proteksi yang terjadi di era demokrasi-kapitalis saat ini, yang sumber daya alamnya diklaim sebagai kepemilikan individu bagi mereka yang beruang.


Kemudian, Rasulullah saw. juga pernah memproteksi Tanah an-Naqi’, tempat yang terletak di Madinah al-Munawwarah, untuk menjadi tempat menggembala kuda. (HR Abu Ubaid)


Sedangkan pada poin yang kedua, yaitu mengambil pajak dari kaum muslim untuk membiayai infrastruktur. Strategi ini hanya boleh dilakukan ketika baitul mal tidak ada kas yang bisa digunakan. Itu pun hanya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana vital, dan hanya diambil dari kaum muslim laki-laki, dan yang mampu. Selain itu tidak.


Namun kita semua tahu, bahwa Indonesia adalah negeri kaya akan sumber daya alamnya, memiliki kilang minyak yang besar, gunung emas, dan berbagai bahan tambang lainnya, jadi tidak mungkin negara akan langsung membebankan pajak pada rakyatnya selama sumber daya alamnya masih berlimpah ruah.


Begitulah strategi negara khilafah dalam membiayai proyek infrastruktur. Jadi dana benar-benar diambil dari hasil bumi atau kepemilikan umum yang nantinya akan dikembalikan lagi manfaatnya untuk rakyat.


Wallaahu a'lam bishshawaab.