Solusi Tuntas Masalah Pertanian


Oleh Umi Lia

Ibu Rumah Tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung


“Sekiranya penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) karena perbuatan mereka.” (TQS al-A'raf, ayat 96)


Masalah klasik para petani yang terpaksa membuang hasil panennya karena tidak tepat saat panen, ternyata perhatiannya tertuju pada salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bandung. Beliau adalah Dasep Kurnia Gunarudin. Panduan dengan anggota DPRD yang lain di komisi A akan pentingnya menghadirkan sebuah peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta pembentukan BUMD. Jawa Barat yang tanahnya sangat subur atau Indonesia yang merupakan negara agraris ternyata belum bisa melindungi petaninya, bagaimana ini bisa terjadi?

BUMD dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian harga. Misaslnya di daerah Pangalengan ada penghasil kentang. Ketika harga kentang jatuh di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP), maka BUMD ini ditampilkan untuk membeli produk itu, agar petani tetap untung. BUMD ini harus membeli di atas HPP, termasuk dalam komoditas yang lain.” Berikut penjelasan Dasep mengenai idenya tentang pembentukan BUMD. (Dara.co.id, 9/7/2021)

Sementara itu melalui perda perlindungan dan pemberdayaan, menurut Dasep, bisa mengakomodasi petani yaitu pertama, kepemilikan lahan pertanian menyelamatkan lahan agar tidak terkonversi menjadi lahan non lahan. Kedua, kepemilikan pasar yaitu ketika harga jatuh maka pemerintah tidak boleh diam saja. Ketiga, Kepemilikan sumber daya manusia artinya petani mati sehingga bisa menguasai teknologi. Keempat, memiliki modal sehingga petani dapat memiliki kemudahan untuk mendapatkan modal. Kelima, hukum artinya petani memiliki kepastian dalam menjalankan bisnis.

Indonesia sudah merdeka sejak 76 tahun yang lalu, tapi kepemilikan untuk rakyat khususnya petani masih harus diperjuangkan oleh wakil rakyat di DPRD. Lalu siapa yang menjajah rakyat Indonesia setelah kemerdekaan ini? Ternyara sistem bernegara yang diterapkan untuk mengundang undangan. Sadar atau tidak wakil rakyat yang duduk di DPR Itulah yang melegitimasi pajakan terhadap rakyat yang diwakilinya.

Masalah yang menimpa petani komplek, tidak bisa dipecahkan secara pragmatis dengan sangat BUMD atau mengeluarkan perda. Jika tujuan untuk memberikan kepastikan harga, tidak akan berpengaruh signifikan, sementara pemerintah pusat masih membuka kran impor. Kebijakan yang kontradiktif antara pusat dan daerah akan memunculkan kebingungan pada masyarakat dan membuat ketidakpastian perekonomian. Jadi harus dicari solusi yang tidak terpisahkan dengan politik di mana kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Solusi integral tersebut dimualai dari hulu sampai ke hilir, yaitu dari aspek produksi hingga distribusi. Konsep pertanian yang integral dan menyeluruh ini ada dalam ajaran Islam dan pernah dipraktikan oleh Rasul saw. dan para sahabat. Sehingga tak heran peradaban Islam pernah memimpin dunia selama 13 abad. Hasil pertanian Negara Islam (Khilafah) ini ternyata tidak hanya dinikmati oleh warga negara Khilafah saja, terbukti Khilafah bisa menyumbang ke negara-negara lain yang mengalami krisis pangan pada zamannya.

Islam memandang asas pertanian adalah lahan, untuk itu Islam mengaturnya dengan menetapkan kepemilikan lahan sejalan dengan pengelolaannya. Bagi siapa saja yang mampu mengelolanya, maka dia berhak memiliki seluas apa pun. Namun bagi yang tidak mampu, lemah dan malas menggarapnya, maka hilanglah kepemilikannya. Dalam hal ini ada tiga hukum yang terkait lahan, yakni hukum menghidupkan lahan mati, larangan menelantarkan lahan lebih dari tiga tahun dan larangan menyewakan lahan pertanian. Ketiga hukum ini akan menjamin terdistribusinya lahan kepada orang yang mampu mengelolanya dan akan terhindar dari banyaknya lahan yang terlantar seperti yang terjadi saat ini. Sementara banyak petani gurem yang tidak mempunyai lahan atau petani yang hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar.

Selain itu ada dukungan penuh kepada para petani supaya mereka mengelola lahan. Karena itu Khilafah memberi bantuan kepada petani seperti saprodi, insfrastruktur penunjang, modal, teknologi dan sebagainya untuk memaksimalkan pengelolaan lahan. Bantuan ini gratis dan nonribawi serta merata untuk seluruh petani. Selanjutnya Khilafah juga akan mendorong pelaksanaan riset oleh Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga riset untuk menghasilkan bibit unggul dan berbagai teknologi dan inovasi yang dibutuhkan pertanian.

Adapun dalam aspek distribusi, Khilafah hadir dalam bentuk pengawasan, sehingga terwujud keadilan dalam transaksi antara produsen dengan pembeli. Kebijakan Khilafah dalam hal ini adalah dengan tidak menetapkan harga, melakukan operasi pasar syar'i dan menghilangkan berbagai pungutan pajak barang. Kemudian Khilafah juga mencegah terjadinya penimbunan, larangan, praktik tengkulak, kartel, dan disertai penegakan hukum secara tegas sesuai sanksi dalam Islam.

Sementara BUMN dan BUMD dalam khilafah merupakan perpanjangan tangan negara, fungsi sebagai pelayanan bukan bisnis. Anggaran untuk Kinerja BUMN dan BUMD sepenuhnya diambil dari baitulmal. Sehingga BUMD, seperti yang digagas oleh anggota DPRD Kabupaten Bandung bekerja sebagai stabilisator harga dan penyimpanan stok pangan negara. Tidak dibuat untuk ajang bisnis dengan petani tapi untuk melayani petani.

Solusi integral di bidang pertanian ini bersinergi dengan politik ekonomi Islam yang sahih, kemudian dijalankan oleh pemerintahan yang amanah dan sebagai pelayan serta pelindung rakyat. Hal ini akan menjadi jaminan bagi sektor pertanian untuk berkembang dan terus tumbuh. Inilah solusi yang dibutuhkan petani, pengaturan dan jaminan keberlangsungan usaha mereka. Hanya saja solusi yang integral dan menyeluruh ini tidak dapat dijalankan oleh negara yang menerapkan sistem demokrasi kapitalis. Karena sistem sekarang ini harus diganti dengan sistem Islam yang terbukti berhasil menyejahterakan petani dan rakyat pada umumnya. Lebih dari itu bagi umat Islam menerapkan sistem Islam adalah kewajiban yang harus dibuktikan dan merupakan bukti dari seseorang.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab.