Solusi Praktis Agar PTM Sukses


Oleh Aghniarie

Penulis


Hampir dua tahun pandemi Covid-19 merajai dunia. Lini kehidupan kolaps mulai dari kesehatan, ekonomi hingga pendidikan. 

Selama, hampir 2 tahun pendidik dan siswa serta orang tua jenuh dengan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) kekhawatiran terjadinya kebodohan masal generasi era pandemi karena sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) membuahkan kegagalan dalam dunia pendidikan serta menyisakan masalah. 

Maka, wajar akhirnya para orang tua menuntut agar Pendidikan Tatap Muka (PTM) segera diterapkan. Pemerintah pun mengabulkannya, meskipun masih ada kekhawatiran terjadinya klaster sekolah. 

Bahkan, tercatat 1.303 sekolah menjadi klaster Covid-19 selama pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Namun, Nadiem Makarim selaku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), menyatakan sekolah tatap muka tetap akan berjalan. Hanya sekolah yang menjadi klaster Covid-19 yang akan ditutup hingga kondisi aman kembali. (detik.com, 24/9/2021).

"Tidak, tidak (dihentikan). PTM terbatas masih dilanjutkan, prokes harus dikuatkan dan sekolah-sekolah di mana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman," kata Nadiem di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Keseriusan negara untuk mengakhiri masalah pembelajaran pada masa pandemi, tidak cukup hanya dengan PTM serta memberi himbauan untuk meningkatkan prokes. Kehadiran negara harus benar-benar nyata bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan memastikan terlaksananya PTM dan prokes secara maksimal. 

Kehadiran negara tidak bisa hanya sebatas memberikan aturan, seperti penetapan sekolah layak PTM, standar prokes, SDM satgas covid dan pengajar saat pandemi. Harus lebih dari itu. Negara wajib menyediakan semua perangkat, fasilitas, dan tambahan SDM, serta kebutuhan biaya untuk menjalankan PTM berstandar pandemi

Adapun beberapa hal yang dibutuhkan PTM standar pandemi yaitu:

Pertama, tersedianya westafel, hand sanitizer, hingga alat thermo gun yang memadai sesuai jumlah siswa, agar tidak terjadi penumpukan atau berkerumun saat siswa mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. 

Kedua, tersedianya ruang ganti di sekolah untuk siswa yang naik kendaraan umum agar bisa mengganti seragam. 

Ketiga, tersedianya ruang isolasi darurat lengkap dengan obat-obatan yang dibutuhkan untuk siswa yang suhunya di atas 37,3 derajat. 

Keempat, tersedianya masker untuk antisipasi siswa yang kelupaan membawa masker saat berangkat sekolah. Serta para guru dan anak didik tidak melepas masker selama berada di lingkungan sekolah. Meski dalam proses belajar mengajar. 

Kelima, adanya pemetaan materi pelajaran antara materi yang sulit dan mudah untuk memaksimalkan proses belajar di kelas. Mengingat PTM harus separuh kelas. Atau harus tersedianya ruang-ruang kelas baru agar siswa yang belajar bisa jaga jarak dengan pembagian kelas satu kelas normal dibagi menjadi dua kelas. 

Keenam, adanya edukasi dari negara yang bekerja sama dengan sekolah untuk mengedukasi para orang tua agar anak-anak dilatih untuk memakai masker dan memastikan agar selesai sekolah langsung pulang.

Itu semua merupakan teknis lapangan untuk terselenggaranya kegiatan belajar di masa pandemi, sedangkan masih ada beberapa poin agar PTM terlaksana dengan baik tanpa lonjakan kasus baru. Setidaknya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Pertama, negara harus melakukan sosialisasi terhadap seluruh komponen yang berkaitan dengan pendidikan dan menetapkan standar baku yang sama agar semua bisa memahami apa yang harus dilakukan. 

Kedua, membuat pemetaan data yang valid wilayah zona merah, kuning, hijau kasus Covid-19. Keakuratan data ini penting agar semua wilayah bisa mengkondisikan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar apakah sudah bisa PTM atau belum. 

Ketiga, negara harus memastikan terlaksananya peningkatan 3M dan 3T di seluruh lingkungan sekolah. 3T pun harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik guru maupun para peserta didik. Adanya pemberlakuan 3T dan 3M, agar terhindar dari dharar atau bahaya yang diharamkan dalam Islam, sesuai sabda Nabi saw. "Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya." (HR. Ahmad).

Keempat, negara wajib memfasilitasi seluruh kebutuhan pendidikan, baik sarana dan prasarana, perangkat, fasilitas dan SDM yang memadai sebagaimana ke-6 poin dasar kebutuhan sekolah di atas. 

Kelima, negara harus jeli melihat dan menentukan skala prioritas, apa yang harus lebih diutamakan dan mana yang bisa tunda. Tentu pendidikan anak bangsa adalah hal yang lebih urgen dibandingkan sektor pembangunan tempat pariwisata, program moderasi, pemindahan Ibu kota baru, dan program lainnya. Yang anggarannya bisa dialihkan untuk tercapainya program Pendidikan Tatap Muka (PTM) di masa masih pandemi sesuai dengan protokol kesehatan yang membutuhkan biaya besar. 

Keenam, negara wajib melakukan pengawasan dan pengontrolan secara ketat. Agar standar baku PTM berjalan rapi sesuai rencana. Jika pun ada keluhan atau aduan, negara wajib bertindak sigap dan cepat. Juga komunikasi harus berjalan baik antara lembaga pendidikan, dinas setempat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Evaluasi secara berkala harus dilakukan. 

Inilah bentuk kewajiban negara sebagai penyelenggara pendidikan. Saat negara memutuskan untuk dijalankannya PTM, maka seluruh konsekuensinya wajib ditanggung dan bertanggungjawab hingga akhir. Tidak hanya membuat regulasi tapi angkat tangan dalam penyediaan kebutuhan dan keberlangsungan selama berjalannya PTM. 

Lemahnya negara dalam merespon segala bentuk masalah PTM yang timbul adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawabnya selaku pengurus rakyat. 

Peran negara sangat dibutuhkan sebagai sentral pelayanan terhadap rakyat. Begitulah fungsi negara yang normal dalam pandangan Islam. Untuk mengembalikan peran negara yang normal, diperlukan aktivitas dakwah politik yang bersifat pemikiran tanpa kekerasan. Agar Islam kembali dijadikan sebagai aturan hidup berbangsa dan bernegara hingga kehidupan Islam kembali hadir. 

Wallahu a'lam bissawab.