Sibuk Berkoalisi Demi Kursi, Urusan Rakyat Nanti-Nanti


Oleh Najiha Rasyida

(Praktisi kesehatan)


Semakin tidak jelas kemana arah dan tujuan politik partai politik di negeri ini. Mereka berfokus menggalang koalisi dan menjajaki berbagai posisi, ada yang memilih menjadi oposisi ada juga yang masuk di pemerintahan. Jadilah urusan untuk rakyat itu nanti-nanti. 

Analis politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, berharap Partai Demokrat dan PKS tetap konsisten di pihak oposisi bila PAN betul merapat ke koalisi pemerintah.

Salah satu hal yang membuat demokrasi Indonesia dinilai mundur adalah melemahnya peran oposisi. Dalam praktik demokrasi Indonesia pasca reformasi, belum ada partai yang benar-benar bertindak sebagai oposisi.

Ibarat permainan bola, kata Karyono, posisi PKS dengan pemerintahan. Jokowi adalah di posisi head to head. Itu terjadi sejak 2014 hingga sekarang. Sikap kritis asal beda ini bisa dimaknai sebagai strategi PKS untuk mendulang suara di pemilu. Strategi itu memang berhasil meningkatkan perolehan suara PKS yang sempat terpuruk sejak kasus korupsi yang menjerat presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. (sindonews.com, 12/01/2021).

Setiap partai politik beramai-ramai menjadi koalisi, fungsi kontrol pada pemerintahan tentunya akan menurun. Ada pula yang menjadi oposisi akan tetapi tujuannya hanya untuk menggalang suara atau dukungan. Ini merukapan gambaran partai pragmatis yang berideologikan kapitalis sekuler sehingga tujuan yang diraih hanya kekuasaan.

Idealisme partai memudar karena termakan rayuan jabatan, kedudukan dan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, partai memiliki fungsi legistasi, di mana mereka bisa membuat aturan. Dan fungsi ini yang disalahagunakan ketika terjadi koalisi. Dengan bergabungnya berbagai partai menjadikan jumlah mereka mengembang dan ini dimanfaatkan untuk menguasai mayoritas suara untuk legislasi undang-undang demi mengokohkan kekuasaan.

Inilah gambaran politik demokrasi, semula oposisi kemudian masuk menjadi koalisi adalah hal biasa. Sebab tidak ada lawan atau kawan sejati, yang ada hanya kepentingan sejati. Selain itu politik demokrasi sangat menjunjung tinggi asas manfaat dan kekuasaan. Seperti halnya yang terjadi pada saat ini, wacana penggalangan dukungan untuk kontestasi politik 2024 lebih menjadi perhatian partai dan wakil rakyat daripada penanganan pendemi Covid-19. 

Mereka lebih fokus menarik simpati rakyat untuk menggalang dukungan karena suara rakyat sangat dibutuhkan saat pemilu selanjutnya jika kekuasaan sudah diraih, suara rakyat hanya angin lalu dan perannya diabaikan. Sedangkan kemaslahatan rakyat dinomorduakan. Sistem politik demokrasi mendorong lahirnya parpol dan politisi pengabdi kursi bukan pelayan kemaslahatan rakyat.

Berbeda dengan politik dalam Islam, partai tidak memiliki fungsi legislasi karena semua aturan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan suara mayoritas anggota partai koalisi. Politik Islam meletakkan kedaulatan hanya milik Allah, sehingga tidak ada hak manusia untuk membuat aturan berdasarkan akal manusia yang lemah dan terbatas.

Sedangkan pemimpin dalam Islam, menjalankan kewajibannya dilandasi dengan iman sehingga peran pemimpin sebagai pengurus dan pelindung bagi rakyat terlaksana dengan baik. Dengan berpegang aturan Allah pastilah kemaslahatan rakyat dalam setiap aspek akan terjamin. Inilah pentingnya kita kembali pada hukum Allah menerapkan peraturan Islam secara kafah dalam kehidupan. Wallahu a'lam bissawab.