Red List dihapus, Destinasi Wisata akan dibuka

 


Oleh Desi Ernawati, S.Si

Pemerhati Kebijakan Publik


Banyak pihak mengklaim bahwa saat ini jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sudah menurun, jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Disebutkan pula bahwa positivity rate Indonesia kini berada di bawah 2% setelah sebelumnya pernah mencapai 31%. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan standar WHO yakni 5%.

Ia berpendapat bahwa penurunan sebaran virus hari ini tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, baik berupa program vaksinasi maupun penerapan aturan-aturan terkait protokol kesehatan.

Dengan klaim tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berniat untuk mengadakan dialog dengan para petinggi negara sahabat untuk segera menghapus nama Indonesia dari red list perjalanan warga negara mereka.

Adapun jika Indonesia benar-benar akan dihapus dari Daftar Merah Perjalanan, maka Pemerintah akan mengutamakan untuk membuka destinasi wisata untuk pulau Jawa dan Bali. Pernyataan ini pun didukung Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati. Meski ia belum mau menyebutkan tanggal pembukaan pariwisata yang rencananya dilakukan pada Oktober 2021. (Bisnis.com, 24/9/2021)

Sepertinya, Pemerintah negeri ini mengikuti semboyan "tourism is a key of economic", yang artinya bahwa pariwisata adalah kunci perekonomian. Semboyan tersebut tampak sangat nyata, pasalnya negeri ini benar-benar memegang prinsip tersebut dan menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber devisa negara. Mereka berpikir bahwa jika pariwisata meningkat, pertumbuhan ekonomi pun akan turut meningkat.

Padahal dibukanya pariwisata untuk para wisatawan kala pandemi saat ini, terutama wisatawan manca negara, dapat membuat peluang besar meledaknya kembali kasus penyebaran virus tersebut. Disamping juga dapat membawa ancaman baru bagi masyarakat, yakni munculnya virus Covid-19 varian baru atau bahkan bisa menjadikan sektor pariwisata sebagai klaster baru penyebaran Covid-19.

Ditambah dengan syarat masuk tujuan wisata yang mudah pula. Semua hal itu harusnya menjadi perhatian serius Pemerintah. Jangan sampai keinginan mereka untuk merauk untung dari dibukanya kembali sektor-sektor pariwisata ini justru menjadi ancaman besar penularan bagi masyarakat kecil yang hidup dari dan di sekitar tempat wisata. Pemerintah harusnya lebih waspada terkait kebijakan tersebut.

Permasalahan pariwisata ini nyatanya menjadi hal yang sangat pelik untuk diselesaikan. Pasalnya, pembukaan sektor pariwisata ini juga sarat dengan kepentingan. Bukan hanya persoalan politik dan ekonomi negeri, namun lebih cenderung kepada para pemilik modal.

Sungguh sangat jelas, siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari bisnis pariwisata ini. Mereka tak lain adalah para pengusaha besar di bidang pariwisata. Jikalau pun ada yang mengatakan bahwa para pegawai di hotel-hotel atau yang bekerja di bidang pariwisata pun diuntungkan karena dapat bekerja kembali, hal itu betul. Tetapi sungguh mereka bekerja bertaruh nyawa karena bisa saja terpapar Covid–19 varian baru.

Sungguh berbeda dalam Islam. Islam memandang bahwa pariwisata bukanlah sumber devisa utama. Negara mengambil sumber devisa utama dari pos fai-kharaj, kepemilikan umum dan pos sedekah. Inilah yang membuat keuangan negara terjamin meski pandemi terjadi. Islam juga memandang pariwisata sebagai sarana dakwah dan di’ayah (propaganda).

Pariwisata sebagai sarana dakwah maksudnya manusia biasanya takjub akan keindahan alam. Ini bisa dijadikan alat untuk mengokohkan keimanan kepada pencipta, Allah Swt. Pariwisata sebagai di’ayah (propaganda), maksudnya untuk meyakinkan siapapun tentang bukti-bukti keagungan dan kemuliaan peradaban Islam.

Hanya dalam sistem Islamlah masalah kesehatan, ekonomi dan yang lainnya akan terselesaikan dengan baik. Sehingga benarlah perkataan bahwa Islam adalah agama yang memuaskan akal, sesuai fitrah dan menentramkan jiwa manusia.

Wallahu a'lam bishhawwab.