RAKYAT TERUS TERPAPAR KONTEN NEGATIF

 


Oleh Fatmawati Thamrin (Pemerhati Masalah Sosial)


Dalam Islam, media berfungsi strategis dalam menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan negara demi kemaslahatan rakyat, di dalam negeri dan juga di luar negeri.


Pandemi Covid-19 belum dapat di dihilangkan dari negeri 62 ini. Walaupun tiap daerah berbeda level dampaknya namun tetap harus di waspadai. Keadaan ini mengharuskan masyarakat paham akan media online, karena inilah salah satu sarana paling popular digunakan saat ini. Baik itu untuk pendidikan, info kesehatan, politik hingga berdagang pun menjadi pilihan banyak orang.


Disaat media online khususnya jaringan media sosial yang paling digemari dan mudah di akses siapa pun saat ini. Media ini bermunculan konten-konten negatif yang begitu meresahkan dan akan berdampak buruk bagi generasi.


Pandemi COVID-19 hampir dua tahun melanda negeri ini. ternyata membuat warganet justru banyak yang terpapar konten negatif. Menurut Menkominfo salah satunya karena penggunaan teknologi komunikasi digital yang masif selama pandemik. Hingga September 2021 Menkominfo Johnny G, menyebut mereka telah menghapus 24.531 konten negatif. Konten negatif yang dihapus termasuk 214 kasus pornografi anak, 22.103 konten terkait terorisme, 1.895 misinformasi Covid-19, dan 319 misinformasi vaksin Covid-19. (Liputan6.com, 19/9/2021)


Pemerintah pun mengambil tindakan akan merebaknya permasalahan konten negatif dari hulu hingga ke hilir. 


Pemerintah dalam hal ini melakukan pendekatan untuk meredam sebaran konten negatif di internet yaitu di tingkat hulu, menengah, dan hilir. Untuk hulu, Kominfo telah menggandeng 108 komunitas, akademisi, lembaga pemerintah, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan literasi digital ke masyarakat memahami informasi yang akurat. 


Untuk pendekatan di tingkat menengah, diambil langkah preventif dengan menghapus akses konten negatif yang diunggah ke situs web atau platform digital. seperti akun yang mendistribusikan kabar bohong terkait COVID-19 seperti vaksinasi. 


Untuk tingkat hilir, mengambil tindakan demi mencegah penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan diruang dijital. Upaya ini melibatkan instansi pemerintah, komunitas akar rumput, media konvensional dan sosial, hingga akademisi (Viva.co.id, 18/9/2021)


Media ini memang cara cepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Apalagi media sosial hanya dalam hitugan detik masyarakat sudah bisa mengetahui informasi yang diedarkan. Di media sosial para pengunanya mampu dengan mudah berpartisipasi, bersosialisai secara langsung atau mudah berinteraksi, berbagi dan menciptakan blog.


Pemerintah mengakui memang selama pandemik terjadi perubahan sangat besar dalam penggunaan media. Masyarakat dikalangan apapun mudah dalam mengakses media apalagi media sosial. Pemerintah telah mengantisipasi dengan beragam edukasi yang berfokus untuk mendidik masyarakat. Hal ini untuk menyebarkan informasi yang akurat dan positif. Tujuannya tidak lain tentu menghentikan penyebaran konten negatif seperti Hoax, misinformasi, disinformasi dan juga malinformasi. 


Media menjadi liberal


Di masa teknologi canggih saat ini, media dalam sistem demokrasi liberal punya tujuan penting, mengikuti tipikal politik pemerintahan. Ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya. 


Media sebagai alat politik bagi sebuah Negara ini tak dapat dipungkiri dapat mempengaruhi kebijakan institusi politik dan dijadikan katalis (penetral) ketika terjadi konflik perubahan institusional. Saat ini memang khususnya media sosial menjadi alat yang paling efektif untuk melakukan hegemoni dan mempengaruhi masyarakat. Agar masyarakat ini lebih edukatif.


Namun faktanya konten negative malah terus diproduksi. Seakan media ini menjadi cara untuk berbisnis kenikmatan dunia saja, unsur liberal menjadi semakin fulgar. Hal ini terjadi karena edukasi yang diberikan tidak bersandar kepada aspek mendasar yaitu ketakwaan.


Menggunaan media saat ini tidak diiringi regulasi yang melarang sektor lain menyebar aktifitas negatif di sektor berkumpul atau organisasi, sektor ekonomi dan sektor politik, semuanya masih toleran terhadap porografi juga manipulasi.


Kasus seperti ini terus berulang-ulang karena tidak adanya definisi yang baku akan makna konten negatif. Dampaknya lebih besar sehingga jauh dari tujuan sesungguhnya.


Demokrasi yang bertumpu pada kapitalisme, menjadikan pengaturan satu dengan yang lainnya tidak saling sejalan. Media harus dijaga independensinya sebagai salah satu pilar demokrasi. Ini bermakna bahwa media tidak dapat sepenuhnya independen. intervensi pihak-pihak lain, baik pemerintah, pemilik, industry, maupun institusi politik tertentu, semua itu akan saling mempengaruhi saling tumpang tindih. 


System kapitalis sudah semakin nyata rusaknya, dan tidak mampu mengatasi problematika masyarakat. Berbeda dengan system islam yang sangat konsekuen dalam melindungi rakyatnya.


Sistem Islam sangat tegas dalam menyikapi media


Dalam Islam, media berfungsi strategis dalam menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan negara demi kemaslahatan rakyat, di dalam negeri dan juga di luar negeri. media akan membangun masyarakat Islam yang kokoh, menyebarkan Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin, menunjukkan keagungan Islam dan sekaligus untuk membongkar kebobrokan sistem kufur. 


Negara akan menumbuhkan ketakwaan individu dalam perilaku, ekonomi, pendidikan, politik dan seterusnya. Negara akan mengatur interaksi masyarakat dengan landasan peduli kebaikan sesama manusia dan amar makruf nahi mungkar


Media berfungsi edukasi kepada masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan dan hukum syara. Dengan memproduksi informasi benar, mencerdaskan, dorongan beramal saleh, meningkatkan pemahaman terhadap syariat dan memberikan hiburan yang membangun jiwa (motivasi, skill, penyelesaian masalah, ruhiyah).


Lembaga ini langsung bertanggungjawab kepada khalifah. Media harus mendapatkan izin dalam menyebarkan, menyampaikan informasi berkaitan dengan informasi penting yang terkait dengan militer dan yang terkait, misalnya mobilisasi tentara, perundingan, aktivitas intelejen, dan sejenisnya. Karena ini kewenangan pemimpin untuk menyiarkan atau tidak informasi tersebut.


Informasi lain akan tetap mendapatkan arahan dan kontrol dari Negara. Seperti informasi keseharian, program atau acara politik, pemikiran dan sains, juga informasi tentang peristiwa dunia.


Negara tidak membatasi rakyatnya mendirikan media informasi, media cetak, audio atapun audio visual. Namun pemilik media bertangung jawab penuh atas objek media yang disebarkan. Media juga akan dimintai pertangung jawaban atas sesuatu berbentuk penyimpangan terhadap hukum syara sebagaimana individu rakyat yang lainnya. Namun media harus melaporkan apa yang di siarkan.


Negara akan memuat panduan umum pengaturan informasi dengan mengeluarkan undang-undang sesuai dengan hukum syara dimana akan melahirkan banyak kebaikan dari dan di dalam masyarakat.


Negara melarang siapapun penyiaran berita bohong, propaganda negatif, fitnah, penghinaan, pemikiran porno dan a-moral, dan sebagainya. Jika melanggarnya negara akan memberikan sanksi yang tegas.


Sehingga media menjadi alat konstruktif untuk memelihara identitas aqidah khas masyarakat. Berbeda halnya dengan media dalam kapitalisme yang menjunjung demokrasi liberal hanya menjadi alat destruktif untuk menghancurkan nilai-nilai Islam, dan merusak moral. 


Hanya dengan system islamlah media ini akan membesihkan pemikiran buruk, akan memurnikan dan menjelaskam kebaikan, juga akan menjadi konstruktif yang membangun peradaban hidup mulia. 


Wallahualam bissawab.