PTM Kukuh Dilanjutkan, Negara Jangan Abai Kewajiban


Oleh Mariyani Dwi A.

(Komunitas Menulis Setajam Pena)


Dunia pendidikan kembali dilanda kegalauan. Di satu sisi tidak mau sekolah menjadi klaster baru penyebaran virus, ketika sekolah dibuka secara tatap muka. Namun, di sisi lain pembelajaran jarak jauh dirasa kurang efektif. Para guru merasa kurang optimal dalam menjalankan proses belajar mengajar. Orang tua pun merasa resah, anak-anaknya kehilangan momen belajar sebagai bekal menjalani kehidupan di masa depan.

Situasi inilah yang mendorong Mendikbudristek Nadiem Makarim, tetap bersikukuh Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas tetap dilanjutkan meski mulai bermunculan klaster sekolah. Dilansir dari detik.com (23/9/2021), Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sekolah tatap muka tidak akan diberhentikan. Ia menambahkan, sekolah yang menjadi klaster Covid-19 yang ditutup hingga kembali aman untuk PTM terbatas. Prokes harus dikuatkan dan sekolah-sekolah di mana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman.

Bila negara serius menyelesaikan problem pembelajaran di masa pandemi, sesungguhnya tak cukup dengan keputusan PTM dan menghimbau peningkatan prokes. Karena jika negara hanya memberi arahan dan pedoman tanpa memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka, besar kemungkinan banyak sekolah yang belum siap memenuhi standarisasi protokol kesehatan.

Negara harus benar-benar hadir memastikan terlaksananya protokol kesehatan agar berjalan sesuai harapan. Tatkala suatu kebijakan ditetapkan, maka kosekuensinya, negara tidak boleh berlepas tangan atau abai dari kewajiban dan tanggung jawab besarnya. Seperti memasrahkan sepenuhnya urusan PTM dan prokes kepada kepala daerah, dinas setempat, atau satuan pendidikan semata. Ini merupakan suatu bentuk pengabaian kewajiban negara setelah ditetapkannya kebijakan.

Maka kita dapat melihat, penetapan standar sekolah layak PTM, standar prokes, SDM satgas covid dan pengajar saat pandemi. Sejatinya ini menunjukkan lepas tangan negara dari posisi penanggung jawab yang merupakan kewajiban, menjadi sekadar regulator. Bagaimana tidak, seyogyanya bila suatu kebijakan telah ditetapkan, maka negara berkewajiban menyediakan fasilitas terlaksananya kebijakan tersebut. 

Inilah realitas pendidikan dalam sistem sekuler-kapitalis. Mereka terkesan tak serius dalam memenuhi tanggung jawab. Mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan seraya mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.

Oleh karena itu, negara seharusnya hadir menyediakan semua perangkat, fasilitas, tambahan SDM berikut kebutuhan biaya untuk menjalankan PTM berstandar pandemi. Negara harus menjamin setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, agar panduan prokes tidak hanya bagus diteori saja, akan tetapi nol dalam pelaksanaan di lapangan. Karena tak jarang sekolah yang merasa berat menyediakan sarana prokes yang ideal. Di mana hal ini tentu membutuhkan biaya yang mahal, maka kalau bukan dari negara, dari mana lagi?

Untuk mendapatkan biaya yang memadai, negara harus menata ulang skala prioritas anggaran negara. Mana yang urgent harus didahulukan. Maka, anggaran tak urgent seperti proyek moderasi, proyek ibu kota baru, proyek KEK dan sejumlah proyek tak urgen lainnya lebih baik dialihkan ke pemenuhan fasilitas pendidikan agar PTM berjalan optimal sesuai prokes. Karena kebutuhan layanan pendidikan (dengan PTM terbatas protokol covid) adalah kewajiban mutlak negara yang saat ini sangat mendesak diwujudkan.

Maka, jika kita mengharap sistem pendidikan yang memadai, yang benar-benar serius dalam mengurus tanggung jawabnya. Itu semua hanya bisa kita dapat dari sistem pendidikan yang berbasis Islam. 

Di dalam Islam, pemimpin adalah ra'in atau pengurus. Dia akan benar-benar menjalankan tugasnya dalam mengurus seluruh kebutuhan rakyatnya. Dia paham bahwa setiap apa yang menjadi amanahnya, kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga kecil kemungkinan akan lalai dari tugasnya.

Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang penuh pertimbangan, tidak grusa-grusu, tidak segan meminta pendapat ahli dan para pakar. Rasulullah saw. bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban." (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka terkait dengan hal di atas. Bila memang PTM mau tidak mau harus terlaksana, maka sistem Islam akan mengurus dengan serius dan sepenuh hati, bertanggung jawab hingga akhir tidak setengah-setengah. Yaitu, pertama, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam satuan pendidikan. Hal ini agar semua pihak memahami benar apa dan bagaimana model PTM terbatas sesuai prokes.

Kedua, validasi data pemetaan zona merah, kuning dan hijau dari kasus penularan covid.

Ketiga, memfasilitasi seluruh perangkat, fasilitas, tambahan SDM yang dibutuhkan dalam penerapan prokes.

Negara tidak akan setengah-setengah dalam menjalankan tugasnya sebagai ra'in, tidak akan mementingkan kebutuhan yang tidak mendesak. Semoga pemimpin seperti ini segera ada di tengah-tengah kita, dengannya kita harus terus memperjuangkan adanya pemimpin demikian.

Wallahu a'lam bissawab.