Proyek IKN Diutamakan, Urusan Rakyat Terabaikan


Oleh Ummu Alkhalifi

(Anggota Komunitas Setajam Pena)


Tahun kedua pandemi masih saja menjadi topik utama dalam negeri. Aktivitas rakyat yang kian sulit pun terus saja menyelimuti. Dari urusan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang semakin hari juga bertambah memburuk, hingga dunia pendidikan yang tak terelakan lagi tingkat keruwetannya.

Meskipun pemerintah telah mengupayakan pelonggaran dalam aturannya, akan tetapi tak berarti bahwa masalah pandemi telah berakhir pergi. Jika diperhatikan pemerintah selama ini terkesan tidak maksimal dalam memperhatikan, juga pendanaan dalam menangani wabah serta jaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Namun, di sisi lain pemerintah yang selama ini tengah mengaku sulit dalam mengatasi masalah pandemi, ternyata pembangunan obyek vital seperti IKN terus berjalan. Padahal pandemi yang memakan banyak korban kurang diperhatikan, lalu bagaimana bisa pembangunan infrastruktur ibukota baru atau IKN (ibukota negara) di Kalimantan Timur lebih diutamakan?

Telah dilansir tribunnews.com (27/9/2021), bahwa Presiden Joko Widodo telah menegaskan untuk pembangunan ibukota yang baru tetap dilaksanakan meskipun di tengah wabah Covid-19. "Agenda untuk ibukota baru ini tetap dalam rencana," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (27/9/2021).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, telah mengungkapkan bahwa pembangunan ibukota negara tidak akan terjadi dalam waktu singkat. "Kita kan tidak mungkin membangun ibukota negara dalam waktu dua tiga tahun. Di dalam master plan Bappenas yang sudah selesai, itu diperkirakan 15-20 tahun," terang Suharso.

Sikap pemerintah yang demikian itu perlu dipertanyakan. Anggaran yang besar haruslah disiapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Padahal keuangan negara jauhlah dari kata baik. Angka utang luar negeri yang begitu tinggi adalah bukti bahwa negara sedang mengalami sekarat ekonomi. 

Perlu diketahui bahwa pemindahan ibukota bukanlah sesuatu yang penting ataupun mendesak. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini, pemerintah kewalahan dalam mengatasi anggaran dana masalah pandemi. Ditambah lagi dengan adanya sifat nekad penyiapan anggaran pemindahan ibukota. 

Secara kumulatif, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, anggaran pemindahan ibukota sekitar Rp466 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 19,2 persen atau sekitar Rp89,2 triliun bersumber dari APBN. Sisanya dari swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Jika pembiayaan atau anggaran yang dibutuhkan pemerintah bergantung pada utang, tentu ini akan membawa dampak buruk pada keuangan negara. Karena tentu anggaran APBN yang diperuntukkan membayar bunga juga semakin besar. Di sini beban rakyat yang tak terbendungkan lagi. Sebab, yang akan membayar utang-utang tersebut adalah rakyat yang dipungut  pemerintah melalui perpajakan.

Inilah cara kapitalisme mendapatkan pemasukan untuk negara. Menarik pajak dari rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan negara, tanpa memandang dan memikirkan bagaimana nasib rakyat.

Sungguh, ini sangat berbeda dalam pandangan Islam. Dalam Islam, pembiayaan baik pengeluaran maupun pendapatan anggaran yang menetapkan adalah syariah, yang diserahkan pada ijtihad khalifah. Pendapatan negara yang sangat besar yaitu pada harta milik umum, misalnya saja sumber daya alam yang dikelola oleh negara. 

Di saat negara tengah mengalami defisit, maka akan ada sumber pembiayaan yang yang dibenarkan syariat, yaitu dana yang diambil dari harta milik umum. Jikapun ada penetapan pajak, hanya dipungut dari kaum muslimin yang tergolong mampu. Jika masih kurang, maka yang terakhir adalah mencari pinjaman dari masyarakat yang kaya raya.

Anggaran yang diselesaikan dengan melalui pinjaman oleh negara haruslah tanpa bunga dan syarat yang akan menyebabkan kerugian. Di dalam Islam kedua hal tersebut adalah haram. Maka, pinjaman pada luar negeri dan juga lembaga asing seperti yang tengah dilakukan negara Indonesia seperti saat ini adalah tindakan haram. Karena terdapat ketetapan bunga di setiap pinjaman, dan terdapat berbagai syarat sebagai jalan  masuknya kepentingan asing. Imbasnya, negara dipaksa tunduk dan patuh pada kemauan mereka. Tentu hal ini juga suatu larangan dalam Islam, sebab orang-orang kafir tidak diperkenankan menguasai kaum muslim.

Hal tersebut sesuai dengan perintah Nabi saw untuk meniadakan madarat. Nabi saw bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan menyebabkan bahaya bagi orang lain.” (HR. Ibnu Majah).

Dalam mengelola anggaran, seorang khalifah dan juga para pejabat negara haruslah tetap terikat pada syariat, sehingga tidak akan terjadi penggelapan anggaran, terhindarnya suap menyuap, ataupun berbagai macam hadiah. Untuk itu pemerintah haruslah memilah, di mana letak kegentingan, kapan harus diadakan pinjaman, jika memng benar anggaran negara mengalami penurunan atau kekurangan boleh dilakukan. 

Wallahu a’lam bissawab.