PPPK: Pupusnya Harapan Mendidik Generasi Bangsa

 



Oleh Adzkia Firdaus

Sistem kapitalis membuat negeri yang kaya menjadi miskin seketika. Karena segala kekayaan negara dengan mudahnya berpindah tangan ke para pemilik modal yang mampu mengeksploitasi dengan dalih investasi


Publik dibuat prihatin dengan pemberitaan di media terkait nasib guru honorer yang tidak lulus passing grade, pada saat tes PPPK yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tak sedikit dari mereka yang sudah lanjut usia dan datang dari pelosok daerah-daerah terpencil. Mereka datang ke kota tempat tes berlangsung. Bahkan harus rela menempuh jarak yang sangat jauh dengan menggunakan perahu dan bekal seadanya. Cerita tentang perjuangan mereka yang harus berakhir dengan kekecewaan viral di dunia maya.

Banyak netizen yang ikut berkomentar dan merasa iba akan nasib mereka. Tak terkecuali anggota dewan. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan Fecho mengkritik pengangkatan proses guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang harus melalui seleksi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia berpandangan proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan masa pengabdian seseorang sebagai guru. Menurutnya, guru yang telah cukup masa mengabdinya seharusnya tidak mengikuti proses seleksi lagi karena akan mengalami kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda masa pengabdiannya. (Sindonews.co, 19/21).

Guru honorer adalah guru non PNS yang mengajar puluhan tahun untuk mendidik generasi bangsa dengan gaji yang sangat minim. Hanya sekitar 200 ribu-300ribu per bulannya. Itupun kadang harus melewati drama tunggakan berbulan-bulan. Gaji ini sangat jauh jika dibandingkan dengan honor seorang artis menyanyi atau hanya sekedar mengisi acara tiap kali tampil. Gaji ini pun sungguh sangat jauh jika dibandingkan dengan gaji wakil rakyat beserta seabrek tunjangan dan fasilitas yang mereka dapatkan.

Padahal jasa para guru jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jasa para penghibur dan wakil rakya ini. kondisi yang sangat miris di alam kapitalis.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, terdapat 3.357.935 guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara jumlah siswa mencapai 52.539.935. Dengan demikian, rasio rata-rata perbandingan guru dan siswa adalah 1:16. Rasio yang ideal dalam pemenuhan layanan belajar. Ditinjau dari status kepegawaian, terang-benderanglah peran signifikan guru honorer. Mayoritas guru honorer.

Saat ini baru 1.607.480 (47,8 persen) guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan 62,2 persen sisanya merupakan guru honorer.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sendiri menemukan beberapa kendala selama proses seleksi PPPK Guru 2021 berlangsung. Mulai dari kecemasan guru akibat penyampaian informasi yang kurang optimal, hingga soal tes yang dirasa sulit, berbeda saat bimtek.

Koordinator Nasional P2G, Satriawan Salim, mengungkap ada setumpuk kendala yang dialami para guru honorer selama proses seleksi berlangsung. Kendala itu antara lain mengenai kebutuhan formasi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, ada nilai ambang batas (passing grade) yang terlalu tinggi, kebijakan afirmasi yang tidak adil, hingga sistem administrasi dan kendala mekanisme ujian lainnya.

Dari data diatas menimbulkan tanda tanya. Mengapa seolah tidak ada upaya dari pemerintah untuk menambah jumlah guru PNS dengan gaji yang mampu mensejahterakan mereka? mengapa PPPK yang diselenggarakan pemerintah ini begitu memberatkan bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi?

Inilah gambaran buruk pengelolaan pendidikan di Indonesia. Negeri yang berlandaskan pada sistem kapitalis materialistis saat ini. Tidak memiliki visi mencerdaskan generasi. Gagap memaknai perkembangan teknologi. Visi pendidikan mencetak generasi seolah hilang arah dan minim menghargai karya guru yang mengabdi untuk negeri.

Sistem kapitalis membuat negeri yang kaya menjadi miskin seketika. Karena segala kekayaan negara dengan mudahnya berpindah tangan ke para pemilik modal yang mampu mengeksploitasi dengan dalih investasi. Walhasil anggaran negara untuk meriayah rakyatnya seolah hilang sirna. Ditambah budaya korupsi yang merajalela semakin menambah jebol kantong negara.

Padahal sejatinya  sistem pendidikan yang ditopang ekonomi yang kuat tidak akan menggantung nasib guru dengan status kontrak kerja. Sebab sejatinya, dalam pemerintahan Islam, guru adalah pegawai negeri. Mereka berhak mendapatkan gaji dari bakti mereka mendidik umat.

Jika sistem kapitalisme saat ini masih menggantung nasib guru honorer dengan gaji seadanya, sebaliknya, masyhur dalam lembaran sejarah pada masanya, Khalifah Umar bin Khaththab menggaji guru sebanyak 15 dinar atau setara 63,75 gram emas. Ini menggambarkan penghargaan negara atas peran strategis guru.

Hal ini sungguh bertolak belakang. Ketika sistem kapitalis yang saat ini diterapkan. Jika melihat kondisi yang ada, masihkah kita berharap bahwa sistem saat ini mampu memberikan kesejahteraan bagi para pendidik?

Wallahu a'lam bishawwab