Politik Bagai Industri Dalam Demokrasi

 




Oleh Nurlinda

(Pemerhati Sosial)


Pemimpin adalah pelayan umat. Tidak ada tempat bagi pemimpin untuk menumpuk kekayaan

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meminta Pemeritah dan DPR untuk meninjau kembali sistem pemilu yang membutuhkan anggaran hingga ratusan trilliun. Menurutnya  biaya pemilu yang terlalu jumbo akan sangat rawan menyebabkan penyalahgunaan anggaran.

Dana yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebesar Rp86 triliun untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu 2024 dan anggaran sebesar Rp26,2 triliun untuk Pilkada. Angka fantastis terus berlipat dari pemilu sebelumnya. Suatu lompatan yang sangat tinggi dari Rp16 triliun (Pemilu 2014), Rp27 triliun (Pemilu 2019) menjadi Rp86 triliun.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, dari Rp86,2 triliun anggaran yang diusulkan itu, 70 persennya untuk honor penyelenggara pemilu. KPU ingin honor petugas badan ad hoc -seperti petugas PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pantarlih, dan Pantarlih Luar Negeri sesuai upah minimum regional (UMR) di masing-masing daerah. (idntimes.com, 17/9/2021)

Anggaran tersebut belum termasuk tambahan modal pemilu milik dari partai politik dan capres. Sehingga wajar apabilah masyarakat merasa bahwa  pemilu  hanya akan menjadi ajang adu kuat modal politik, yang sumbernya berasal dari para cukong dan oligarki.

Hal ini wajar terjadi dalam sistem demokrasi karena dalam demokrasi yang mempunyai kepentingan itu adalah oligarki, maka wajar apabilah demokrasi menjadi industri demokrasi. Yaitu sistem politik yang dipenuhi oleh transaksi kepentingan, mengejar kekuasaan dan mewujudkan perwakilan oligari.

Dimana demokrasi juga berasaskan sekulerisme yang mengabaikan peran agama dalam mengatur kehidupan politik. Agama hanya boleh menghiasi politik selama agama tidak bertentangan dengan kehendak demokrasi. Untuk itulah dalam kampanye jelang pemilu dan pilkada, politik identitas senantiasa dipermasalahkan. Wakil rakyat yang menyuarakan hukum Islam dengan dalil-dalil syariat pembahasan undang-undang pasti dicap antipancasila.

Adapun nilai-nilai dasar demokrasi adalah hak asasi manusia yang intinya kebebasan (liberalisme). Ada 4 (empat) kebebasan dasar yang diakui demokrasi. Pertama, kebebasan beragama dan tidak beragama. Di titik inilah atheisme dan komunisme akan sejalan dengan demokrasi. Kedua, kebebasan berbicara termasuk kebebasan menyatakan penolakan terhadap penerapan syariat. Ketiga kebebasan berperilaku, termasuk persetujuan undang-undang terhadap penyimpangan seksual. Keempat, kebebasan kepemilikan termasuk penguasaan kepemilikan umum dan harta haram selama dilegalisasi oleh undang-undang hasil proses demokrasi.

Maka tidak heran apabila oligarki sangat bernafsu kepada eksekutif dan legislatif. Pihak manapun yang mampu menguasai penguasa dan wakil rakyat tidak akan pernah terhalang untuk menumpuk kekayaan sebesar-besarnya. Pihak manapun yang memiliki modal besar pasti memiliki peluang terbesar untuk memenangkan pesta demokrasi.

Dalam Politik demokrasi berbiaya mahal, pemilu menyedot anggaran negara sebanyak 86 T utk 2024 . akan tetapi menghasilkan pemerintah yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan rakyatnya apalagi mewujudkan rahmatan lil alamiin.

Apabila di bandingkan dengan sistem Islam yang memiliki sistem politik unggul. Pemilu sendiri dalam sistem Islam hanyalah cara untuk memilih kepala negara, bukan metode dalam pengangkatan kepala negara. Dalam Islam metode pengangkatan kepala negara adalah dengan baiat syar’i. Imam an-Nawawi dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj (VII/390) telah berkata, “Akad Imamah (Khilafah) sah dengan adanya baiat atau lebih tepatnya baiat dari Ahlul Halli wal ‘Aqdi…yang mudah untuk dikumpulkan.”

Mekanisme pemilihan pemimpin tidak membutuhkan anggaran fantastis. Namun Calon pemimpin harus memenuhi syarat yang ditetapkan syariat. Kepala negara harus laki-laki, muslim, berakal sehat, baligh, merdeka, adil, dan memiliki kapabilitas mengemban amanah sebagai pemimpin (memahami bagaimana menerapkan syariat Islam dengan benar). Tugas dan wewenang pemimpin juga dibatasi oleh syariat hanya untuk menerapkan hukum Allah (syariat Islam) secara kafah. Pemimpin tidak punya wewenang membuat hukum sebab hak membuat hukum hanyalah milik Allah Swt.

Sehingga wajar apabila pemilu dalam sistem Islam tidak memerlukan biaya fantastis dan penyelenggaraannya cukup sederhana. Tidak perlu ada dana kampanye pasang baliho, dana relawan, obral janji ini dan itu. Sekolah gratis, kesehatan gratis, BBM murah, infrastruktur yang layak, harga sembako terjangkau, pembatasan impor, dan lainnya memang kewajiban seoran pemimpin siapapun orangnya.

Pemimpin adalah pelayan umat. Tidak ada tempat bagi pemimpin untuk menumpuk kekayaan. Pemimpin tidak akan digaji, hanya mendapatkan santunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemimpin telah dibaiat untuk memberikan seluruh hidupnya mengurusi urusan umat menerapkan syariat kafah.

Wallahu a'lam bisshawab