Pengrusakan dan Penyerangan, Bukti Negara Sekuler Gagal Melindungi Muruah Para Ulama

 

Oleh Ummu Abdillah

Member AMK


Padahal sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan rasa aman kepada rakyat. Hingga rakyat bisa hidup dengan tenang, tanpa dibayangi rasa was-was. dan takut.


Lagi-lagi umat dibuat resah. Betapa tidak, masih teringat dengan jelas bagaimana kasus penusukan yang dialami almarhum Syekh Ali Jaber setahun yang lalu. Kini kasus itu terulang lagi. Seperti belum lama ini telah terjadi penusukan terhadap  beberapa ustaz. Di antaranya Ustaz Abu Syahid Chaniago. Ia menjadi korban penusukan dari seorang lelaki tak dikenal saat sedang mengisi ceramah di Masjid Baitussyakur, Batam, Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, terjadi juga pembakaran mimbar Masjid Raya Makasar di Sulawesi Selatan. Diketahui pelakunya seorang lelaki dengan alasan sakit hati terhadap pengurus masjid.(cnnindonesia.com, 25/9/2021) 


Begitu pula di Kota Tangerang. Seorang ustaz bernama Marwan menjadi korban penembakan dari orang tak dikenal. Hal itu menyebabkan korban meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. (okezone.com, 22/9/2021)


Serangan demi serangan yang ditujukan kepada para ulama, masjid kian hari kian santer. Begitupun dengan para pelakunya selalu dikatakan sebagai orang gila atau depresi. Sekarang pun demikian. Tanpa melalui proses pemeriksaan para ahli, pihak kepolisian langsung menyatakan bahwa si penyerang ustaz Abu Syahid Chaniago adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Tentu saja sang pelaku tidak akan dihukum, bahkan dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dilakukan perawatan. (tribun.com, 24/9/2021)


Maka untuk menindaklanjuti atas maraknya penyerangan tersebut, beberapa pihak berharap agar Mabes polri segera mengusutnya. Jangan sampai salah memutuskan, sebab publik berharap agar pihak yang berwenang lebih berhati-hati dalam menetapkan status tersangka. Apakah benar sebagai ODGJ, depresi dan lainnya. Karena nantinya akan berhubungan dengan proses hukum yang dijatuhkan. 


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, mengharapkan agar aparat kepolisian dalam menyelidiki dan menyidik kasus ini secara cermat, tidak berakhir begitu saja seperti kasus-kasus kekerasan lembaga keagamaan lainnya. "Pemeriksaannya harus tuntas dan terbuka. Jangan terburu-buru memutuskan pelakunya orang gila seperti yang sudah-sudah," kata Mahfud Md. (detikNews, 25/9/2021)


Realitasnya setiap ada yang melakukan tindak kekerasan terhadap Islam dan pengembannya selalu dikaitkan dengan orang gila. Aneh tapi nyata. Seperti yang dikatakan Fadli Zon, Anggota Komisi II DPR RI, bahwa saat ini banyak pelaku penyerangan kepada ustaz, langsung disebut mengalami gangguan jiwa. "Pelaku penyerangan dan teror terhadap ustaz atau simbol-simbol Islam sering dilabel orang gila," cuit Fadli Zon di Twitter-nya. (jabarekspres.com, 22/9/2021). 


Begitulah fakta dalam sistem kapitalisme-sekuler yang mengusung asas kebebasan. Salah satunya adalah kebebasan beragama. Secara teori dikatakan setiap orang berhak menentukan agamanya masing-masing. Tak beragama pun menjadi hak asasi bagi mereka. 


Namun faktanya, jauh panggang dari api. Prinsip kebebasan yang digaungkan hanyalah ilusi bagi umat Nabi Muhammad saw. Umat Islam kerap menjadi bulan-bulanan diskriminasi di negara demokrasi ini. Toleransi beragama pun hanya isapan jempol saja. Sebaliknya, Islam dan pengikutnya semakin mendapatkan tekanan dari berbagai kubu. Ruang gerak umat dan ulama dibatasi. Hanya boleh menyampaikan ajaran Islam sebagai ritual saja. Sungguh sekularisme telah menjadikan negeri ini bertekuk lutut kepadanya. 

 

Negara pun bagaikan bayangan saja. Tak punya taring untuk memberikan jerat hukum kepada para pelaku tindak kekerasan yang selalu menimpa kaum muslimin. Buktinya negara terkesan santai dalam upaya preventif (pencegahan) agar kasus penyerangan tidak terulang kembali. Baik dalam hal pembinaan kepada masyarakat, maupun penindakan tegas terhadap pelakunya. Maka semua bentuk kekerasan ini menunjukkan betapa  lemahnya negara dalam menjaga keamanan rakyat. Terutama dalam menjaga kehormatan (muruah) para ulama dan sarana ibadah umat Islam (masjid).


Padahal sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan rasa aman kepada rakyat. Hingga rakyat bisa hidup dengan tenang, tanpa dibayangi rasa was-was dan takut, tetapi rasanya hal itu amat jauh dari harapan. Kehidupan yang damai, penuh ketenangan masih jauh dari impian. Apalagi saat ini dengan adanya isu komunis bangkit kembali. Rakyat pun dibuat khawatir bila negara hanya mewaspadai kelompok sesat ini saja tanpa menghiraukan kewajiban lainnya.


Namun itulah bila sistem demokrasi-sekuler masih menjerat negeri ini. Sebuah sistem buatan manusia yang  tidak mampu memberikan jaminan keamanan bagi rakyat. Terutama umat Islam. Tanpa rasa takut akan dosa, pelaku kejahatan tega merusak masjid dan menganiaya ulamanya. Padahal peran ulama begitu besar pada negeri ini. Karena sejatinya para ulama memiliki andil penting dalam mendidik dan membina umat. Bila ulamanya baik maka umat  pun baik, tapi bila ulamanya buruk, umat pun ikut buruk.


Merekalah para penuntun dan teladan bagi umat. Tidak berlebihan bila dikatakan ulama adalah pewaris para nabi. Mereka senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan as-sunnah, demikian takut melanggar syariat Islam yang diwariskan Nabi Muhammad saw. 


Karenanya ulama wajib dihormati dan dimuliakan. Rasulullah saw. bersabda:

"Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan alim ulama." (HR. Ahmad, Thabrani, Hakim)


Dalam lintasan sejarah, jaminan Islam terhadap umat manusia telah terbukti. Islam menjamin hak individu untuk memeluk agama yang diyakininya. Islam pun menjamin aktivitas berpendapat bagi setiap warga negara selama masih dalam koridor syariat.


Penjagaan itu direalisasikan melalui perangkat sistem uqubat (sanksi) dalam Islam. Tegaknya sistem sanksi ini memiliki dua fungsi, yakni sebagai  zawajir (pencegah) dan jawabir  (penebus dosa).


Fungsi Zawajir (pencegah) berarti mampu mencegah manusia dari tindak kejahatan. Sanksi dalam Islam juga berfungsi sebagai jawabir (penebus) dikarena 'uqubat dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi yang dijatuhkan oleh negara akan menghapus sanksi akhirat bagi seorang muslim.


Dalam Islam, penerapan hukum Islam memiliki tujuan untuk memelihara agama (hifdzud diin), memelihara jiwa (hifdzun nafs), memelihara keturunan (hifdzun nasl), memelihara harta (hifdzul maal), dan memelihara akal (hifdzul ‘aql).


Tujuan ini dapat diterapkan tatkala sistem sanksi Islam dilaksanakan dalam negara. Yakni khilafah yang menerapkan Islam secara sempurna. Dengan begitu jiwa dan muruah ulama serta negara terjaga.


Namun hal itu bisa terwujud hanya dalam lingkungan yang tepat dan benar. Yaitu dalam sistem Islam. Maka selamanya umat akan merasakan aman dan tenang. Sebaliknya umat tidak akan bisa merasa aman dan tenang bila berada dalam lingkungan yang salah dan keliru, yakni sistem demokrasi-sekuler.


Wallahualam bissawab.