Pembangunan Infrastruktur di Era Kekhilafahan


Oleh Sumiyah Ummi Hanifah

Pemerhati Kebijakan Publik


Salah satu hal penting yang perlu mendapat . Sebab, keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa. Sehingga akan mampu melejitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu. Serta dapat mewujudkan pemerataan dalam pelayanan untuk menjamin kebutuhan bagi warga. Contohnya adalah pemerataan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, papan, dan rasa aman bagi rakyat.

Infrastruktur dapat dikategorikan menjadi tiga:

1. Infrastruktur keras, meliputi: pembangunan dan pemeliharaan jalan raya, kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan, saluran irigasi, dan lain sebagainya.

2. Infrastruktur keras non fisik, yang meliputi: pengadaan untuk kesediaan air bersih, instalasi pengolahan air, jaringan pipa penyalur, jaringan listrik, telekomunikasi, pasokan energi, dan lain-lain.

3. Infrastruktur lunak: yang tercakup dalam lembaga-lembaga.

Pembangunan infrastruktur yang memadai dan merata merupakan impian setiap institusi pemerintahan. Namun, pada kenyataannya masih banyak negara-negara yang belum mampu merealisasikan program wajib tersebut, termasuk di Indonesia. Besarnya dana yang digunakan untuk membiayai program pembangunan infrastruktur, seringkali dituding sebagai penyebab utamanya. 

Di negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, pembangunan infrastruktur diperoleh dari beberapa sektor. Yakni dengan cara menarik pajak dari rakyat, melakukan skenario kerjasama dengan pihak swasta, dan dari pinjaman luar negeri yang pastinya bernilai ribawi. Parahnya lagi, uang rakyat yang dipungut dari sektor pajak, ditengarai banyak yang masuk ke kantong-kantong pribadi. Akibatnya, proyek infrastruktur di negeri ini berjalan terseok-seok.

Tidak sedikit proyek infrastruktur yang mangkrak, disebabkan karena kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta tidak amanahnya para elite politik. Bahkan pembangunan infrastruktur seringkali hanya dijadikan ajang pencitraan. Rakyat yang seharusnya sudah bisa menikmati hasil pembangunan, hanya berangan-angan. Kapan kesejahteraan dapat mereka rasakan?

Hal ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di era kekhalifahan. Salah satu khalifah yang pada saat kepemimpinannya terkenal membawa banyak perubahan, adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau melakukan berbagai macam perubahan, baik itu di bidang politik, sosial ekonomi, dan juga budaya. Di bidang ekonomi, Umar bin Khattab membentuk dewan (jawatan) keuangan untuk menjalankan administrasi keuangan negara dan untuk menggali sumber pendapatan negara. Seperti penarikan pajak tanah, zakat, usyur (semacam pajak impor barang).

Sedangkan di bidang sosial ekonomi, beliau melakukan program menyantuni anak yatim, program untuk menghindari dari bahaya kelaparan, dan lain sebagainya. Termasuk program pembangunan infrastruktur yang memadai untuk rakyat. Khalifah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun berorientasi untuk kesejahteraan rakyat semata. Tidak ada tujuan komersial sama sekali di dalamnya. Pembangunan infrastruktur pada masa itu pelaksanaannya tidak hanya fokus di pusat-pusat kota. Namun, diupayakan harus merata hingga ke pelosok-pelosok negeri.

Beberapa kebijakan spektakuler yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab terkait pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum. Di antaranya adalah proyek pembangunan untuk "mengaktifkan" kembali fungsi sungai yang konon telah tertimbun tanah. Saat itu Al-Faruq (sebutan untuk Khalifah Umar bin Khattab) memerintahkan kepada Amru bin Ash, (Gubernur Mesir pada waktu itu) untuk menggali sebuah sungai yang mengalir di antara Nil dan Benteng Babilonia, hingga bermuara ke Laut Merah. Setelah proyek pembangunan ini selesai, tempat tersebut menjadi ramai. Banyak pedagang yang memanfaatkan jalur tersebut, dan sekaligus mempermudah akses jalan antara Hijaz dan Fusthath (Ibukota Mesir kala itu). Tempat itu hingga kini dikenal sebagai "Khalij Amirul Mukminin".

Khalifah Umar bin Khattab terkenal sebagai pemimpin yang saleh, berani, jujur, disiplin, dan sangat dekat dengan rakyatnya. Beliau juga memberikan perhatian khusus kepada para musafir. Yakni dengan mendirikan bangunan yang dikenal sebagai "Dar ad-Daqiq", yaitu semacam rumah singgah. Bangunan tersebut berfungsi untuk menyimpan makanan bagi Ibnu Sabil dan tamu asing yang kekurangan bekal makanan. Di dalam bangunan tersebut dilengkapi dengan berbagai jenis makanan, seperti: sawiq, kurma, anggur, dan aneka macam makanan lainnya. Bahkan, para musafir dari Mekah ke Madinah bisa mendapatkan pasokan udara dan persediaan air yang cukup, selama di wilayah tersebut. 

Selain membangun infrastruktur yang baik, Khalifah Umar juga menyediakan unta dalam jumlah yang besar. Yang digunakan untuk mengangkut penumpang (warga negara khilafah yang tidak memiliki kendaraan). Agar mereka dapat melakukan perjalanan di wilayah tersebut. 

Khalifah Umar bin Khattab menggunakan dana dari Baitul Mal untuk membiayai pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Tanpa tergiur sedikitpun untuk meminjam uang kepada pihak luar negera khilafah. Sebab, berutang kepada pihak luar negeri merupakan bumerang bagi negara yang berutang. Sebab, pihak pemberi hutang dapat dengan mudah melakukan intervensi ke negara terutang.

Perlu diketahui bahwa, bukan hanya Khalifah Umar bin Khattab saja yang bekerja maksimal membangun infrastruktur bagi kesejahteraan rakyatnya. Sebab masih ada figur lain yang perlu kita jadikan contoh dalam membangun infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi umat. Di antaranya adalah Sultan Hamid 2. Untuk melancarkan perjalanan jemaah haji yang akan berangkat-pulang dari Tanah Suci, beliau membangun proyek kereta api yang menghubungkan antara Hijaz, Syam, hingga ke Istanbul (Turki). Hebatnya lagi, pembangunan infrastruktur tersebut dibiayai sendiri oleh beliau. Sungguh sebuah keteladanan yang mustahil terjadi di sistem kapitalisme, seperti sekarang ini. 

Pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid juga dilakukan pembangunan proyek saluran air bersih, yang dikenal dengan nama Qanat Zubaidah (jalur air Zubaidah). Pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum tersebut terletak di Jalur "Armina" (Arafah-Mina-Muzdalifah). Pembangunan proyek inipun didanai oleh istri Khalifah Harun Ar-Rasyid sendiri, yang bernama Zubaidah.

Para khalifah adalah hamba Allah yang taat dan amanah. Mereka menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai petunjuk kehidupan. Menerapkan syari'at Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Para pemimpin negara Islam itu menyadari bahwa, kepemimpinannya adalah amanah yang harus ditunaikan. Sebab akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan manusia dan di hadapan Allah Aza wa jalla.

Sabda Rasulullah saw.,

"Tidaklah seorang hamba diserahi oleh Allah urusan rakyat, kemudian ia mati sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya." (HR. Muslim).

Kesuksesan para khalifah dalam membangun infrastruktur di wilayahnya, tidak lepas dari sistem ekonomi yang diterapkan. Yakni sistem ekonomi Islam secara utuh dan murni, yang menyangkut kepemilikan (milkiyyah), pengelolaan kepemilikan (tasyarruf), dan distribusi barang dan jasa di tengah masyarakat (tauzi'). Khilafah memastikan berjalannya politik (siyasah) dan ekonomi (iqtishadiyyah) dengan benar.

Semoga fakta-fakta di atas dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin negara yang ada saat ini. Agar mereka mau mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Tentunya tanpa harus berutang kepada pihak asing. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab melakukan perencanaan keuangan negara dengan saat baik. Salah satu caranya adalah dengan berupaya mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di negaranya. Alhasil, pembangunan infrastruktur yang menelan banyak biaya, dapat diwujudkan dengan cara yang sesuai kaidah hukum Syara'. Ini berarti ikut menjaga Izzah (kemuliaan) umat Islam.

Wallahu a'lam bissawab.