Pembangunan Infrastruktur dalam Peradaban Islam


Oleh Aghniarie

Penulis


Infrastruktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah prasarana. Secara umum, infrastruktur merupakan fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Seperti, jalan, jembatan, bendungan, pembuangan air, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. 

Dalam sebuah artikel, dijelaskan bahwa, Infrastruktur tidak hanya dalam bentuk bangunan fisik tetapi juga bisa berupa fasilitas non-fisik seperti pelayanan publik. (Kompas.com, 21/3/2021). 

Secara garis besar, infrastruktur dapat dibagi dalam lima kelompok. Yakni, infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, infrastruktur air, infrastruktur pengelolaan limbah, dan infrastruktur bangunan. 

Di Indonesia, penanggung jawab pembangunan dan perawatan infrastruktur publik adalah Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Sedangkan di tingkat daerah baik kabupaten/kota dan provinsi infrastruktur dikelola oleh dinas pekerjaan umum. Beberapa kementerian yang lain juga menangani urusan infrastruktur tertentu, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti kementerian pertanian, BUMN dan lain sebagainya. 

Namun, karena anggaran APBN/APBD terbatas dan dirasa tidak mencukupi. Maka, pembangunan infrastruktur di Indonesia menggunakan skema bekerjasama antara BUMN dengan swasta. Baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Seperti, pembangunan jalan tol hingga rencana pemindahan ibu kota. Hasilnya layanan infrastruktur menjadi layanan yang dikomersilkan, dibangun dan dirawat bukan untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat tapi demi materi dan keuntungan. Misalnya, penggunaan jalan tol, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Demikianlah pembangunan infrastruktur dalam peradaban kapitalis saat ini, tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh belahan dunia. 

Hal tersebut sangat kontras dengan peradaban Islam saat memimpin dunia. Peradaban Islam yang pernah digdaya selama lebih dari 13 abad lamanya, menjadi negara adikuasa yang tak terkalahkan. Peradaban Islam mampu menorehkan tinta emas untuk dunia. Salah satunya adalah peninggalan peradaban dalam hal infrastruktur. 

Pembangunan infrastruktur bukanlah hal yang terlarang. Namun, dalam Islam pembangunan infrastruktur harus dilandasi dengan keimanan dan berorientasi atas dasar ketakwaan kepada Allah Swt. Karenanya, pembangunan infrastruktur dalam peradaban Islam ditujukan untuk melayani kepentingan rakyat agar tercapai kemaslahatan bagi rakyatnya, yakni rakyat bisa menunaikan ibadah dengan baik dan mudah. Maka akan kita dapati dalam sejarah peradaban Islam, para pemimpin pada masanya telah memberikan perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. 

Di antaranya adalah pada masa kekhilafahan Harun Al-Rasyid, Khalifah Abbasiyah yang terkenal dengan keberhasilannya dalam diplomasi, ekonomi, dan sangat disegani oleh para musuhnya, karena rakyatnya makmur. Pada saat itu Khalifah Harun Al-Rasyid berpikir bagaimana caranya agar para jemaah haji bisa beribadah dengan nyaman. Sampai istri Khalifah Harun Al-Rasyid membangun saluran pipa-pipa air di sekitar padang pasir Madinah, dan hingga kini mata air yang diberi nama, mata air Zubaidah itu masih ada. 

Selanjutnya, kisah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang berkuasa pada tahun 705-715. Di masa awal jabatannya, Khalifah Al-Walid telah membenahi pembangunan infrastruktur negara, melakukan perluasan wilayah Islam dan reformasi. Bahkan para sejarawan menyebutkan bahwa masa kekhilafahan Bani Umayah yang dipmpin oleh Khalifah Al-Walid 1 adalah zaman Keemasan dan kemegahan Bani Umayyah. Banyak bangunan megah untuk menunjang sarana dan prasarana ibadah serta pendidikan. Semua kemegahan itu demi memudahkan semua urusan rakyatnya dan terselesaikannya masalah masyarakat. 

Khalifah Al-Walid juga terkenal sebagai khalifah yang sangat menyantuni fakir miskin, sering memperhatikan keadaan rakyatnya, senantiasa berupaya meringankan beban rakyatnya yang bernasib melarat. Hal tersebut terbukti dari banyaknya didirikan rumah sakit bagi penyandang penyakit jiwa dan penyakit kusta. Yang bisa diakses secara gratis namun sangat berkualitas. Tidak ada diskriminasi pasien, tidak ada kelas-kelas, juga tidak berbiaya mahal. Semua rakyat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan dari negara. Khalifah juga membangun tempat-tempat penginapan disertai para penjaganya untuk kebutuhan para mushafir, pembangunan jalan dan sumur-sumur di Hijaz, pembangunan masjid, jalan dan sumur di Madinah. Agar rakyat mudah dalam menjalankan aktivitasnya, dan bisa menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari secara gratis. Juga masih banyak contoh lainnya. 

Catatan sejarah peradaban Islam di atas menunjukkan bahwa, para pendahulu kita menggunakan kekuasaannya demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Para pemimpin masa itu, memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, sedangkan pemimpin adalah khadimah. Yakni, pelayan bagi rakyatnya. Infrastruktur pembangunan baik fisik maupun pelayanan negara terhadap kebutuhan rakyat adalah hak dasar masyarakat dan kewajiban negara. Hanya saja itu akan terealisasi dengan sistem kehidupan Islam. Dan mustahil bisa terwujud ketika diterapkan sistem kehidupan selain Islam. Maka kembali untuk menerapkan syariat pembawa berkah dari langit dan bumi, yakni syariat Islam. Pilihan yang tidak bisa ditawar lagi. 

Wallahu a'lam bissawab.