Ngeri! Berpolitik di Kancah Demokrasi


Oleh Yulia Ummu haritsah

Ibu Rumah Tangga & Penulis Ideologis


Hiruk-pikuk pemilu kini mulai terasa, meski pelaksanaan pemilihan umum masih lama, sekitar dua atau tiga tahun lagi.

Persiapannya mulai ditata, disambut parpol-parpol dengan memasang baliho jagoan yang diusung, mulai dipasang di tempat-tempat strategis. Mulai dari jalan kampung sampai jalan raya tidak lengah dari baliho parpol. Di samping semaraknya baliho-baliho, blusukan punggawa parpol pun tengah dijalankan. Dari meraih simpati sampai penanggulangan sosial pun mereka jabani. Hingga iklan layanan masyarakat pun tak lepas dari kampanye.

Mereka berlomba-lomba menarik simpati rakyat, agar memberikan dukungan kepada parpolnya, di pemilu nanti. Rakyat seolah hanya dianggap penting keberadaannya, ketika akan pemilu, dan tidak dihiraukan setelahnya.

Padahal tahukah, berapa biaya yang harus digelontorkan pemerintah dalam melaksanakan pemilu itu? Tentunya tidaklah sedikit, bisa mencapai triliunan hanya untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin rakyat.

Sekadar info yang harus diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp86 triliun untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu 2024. Untuk pilkada, anggaran yang diusulkan mencapai Rp26,2 triliun. Wow sangat fantastis bukan? Begitu besar Biaya untuk pemilu ini, apalagi ini pemilu serentak.

Salah seorang anggota DPD RI Sultan B Najamuddin mengatakan, bahwa pemilu bagaikan industri politik dalam demokrasi. Seperti yang dilansir oleh Republika. Hal ini seperti halnya jebakan dari sistem demokrasi liberal.

“Biaya pemilu ke depannya pasti akan makin meningkat. Ini jebakan demokrasi liberal yang harus kita hindari. Sudah saatnya kita kembali mekanisme demokrasi Pancasila yang lebih berkualitas dan ekonomis,” kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (19/9/2021).

Oleh karena itu, Sultan menyarankan agar dilakukan restorasi demokrasi dengan memperbaiki sistem pemilu dan ketatanegaraan sejak dari hulunya, yakni konstitusi. Menurut Sultan, Indonesia membutuhkan amendemen UUD 1945 secara lebih menyeluruh.

Sangat Penting bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat untuk meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini. Pemilu Langsung sudah seperti industri dalam demokrasi kita," ujar wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta pada Ahad (19/9), dalam siaran persnya.

Sudah begitu jelas, dalam sistem demokrasi pemilu dijadikan ajang bisnis, dan bagi para caleg, mereka harus mengeluarkan mahar agar bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, tentunya yang dengan biaya yang fantastis juga. Mereka pun berlomba menjual ide, meminta dukungan dari para kapitalis, agar dapat dukungan dalam masalah finansial. Dan tentunya tidak ada makan malam yang gratis untuk semua itu. Sudah pasti ada kesepakatan. Sementara hasil pemilu tersebut, tidak pernah berhasil menuntaskan problematika masyarakat. Bagaimana Islam melihat semua ini?

Pertama, Islam mempunyai sistem khas yang unggul, tidak perlu mengeluarkan biaya yang selangit. Tentunya itu akan dipandang sebagai sebuah pemborosan anggaran negara, masih banyak yang lebih penting yang harus dibiayai oleh negara, terlebih di saat masa pandemik seperti sekarang ini. 

Dalam sistem Islam juga, ada jaminan dijalankan tugas dengan amanah yang kapabel, tidak ada kecurangan tidak ada praktik politik uang, karena mereka memimpin dituntun oleh ketakwaannya, kesadarannya, dipimpin dengan  tuntunan hukum Allah Swt.

Wallahu a'lam bissawab.