Nasib Honorer, Bagai Anak Tiri di Negeri Sendiri


Oleh Siti Komariah

(Pemerhati Masalah Umat)


"Gurulah pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara", demikian penggalan lagu "Jasamu Guru" yang menggambarkan betapa mulia dan besarnya jasa seorang guru. Guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mendedikasikan seluruh waktu dan ilmunya demi mencerdaskan putra putri bangsa ini. Namun, di balik besarnya pengorbanan dan jasa mereka, terselip kisah pilu yang mereka alami, yakni minimnya kesejahteraan para guru yang masih menjadi polemik tak berkesudahan di negeri ini. Terutama, bagi para guru swasta atau honorer, yang masih bergaji sangat rendah. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, terdapat 3.357.935 guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara jumlah siswa mencapai 52.539.935. Dengan demikian, rasio rata-rata perbandingan guru dan siswa adalah 1:16. Rasio yang ideal dalam pemenuhan layanan belajar. Ditinjau dari status kepegawaian, terang-benderanglah peran signifikan guru honorer. Mayoritas guru honorer, saat ini baru 1.607.480 (47,8 persen) guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan 62,2 persen sisanya merupakan guru honorer.

Sehingga pada tahun ini pemerintah membuka kran penerimaan guru ASN melalui jalur PPPK. Seleksi calon ASN tahun ini dibuka untuk 1.275.387 formasi. Khusus untuk PPPK guru, pemerintah membuka kuota 1.002.616 formasi. 

Seleksi PPPK tentunya menjadi angin segar dan kabar gembira bagi para guru honorer untuk mengapai kesejahteraan, sebab jika diterima menjadi PPPK, maka mereka akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan. Sebagaimana tertuang dalam pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPPK yang diatur dalam Peraturan Presiden nomer 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Gaji terendah sekitar Rp1,7 juta dan tertinggi Rp6,7 juta. Tak hanya itu para guru masih mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan lainnya. 

Alih-alih ingin memberikan kesejahteraan bagi para guru, akan tetapi nyatanya kabar tersebut juga menyisakan pilu bagi sebagian guru honorer. Sebab, seleksi PPPK tak semudah yang diharapkan. Ribuan guru honorer mengaku keberatan dengan beban soal dan tingginya passing grade yang ditetapkan. Terutama, bagi guru honorer senior yang sudah puluhan tahun mengabdi. Bagaimana tidak, para guru senior harus bersaing dengan guru yang fresh graduate atau memiliki kompetensi lebih. Sedangkan mereka dengan umur yang sudah mulai menua dan kompetensi seadanya. Hal ini jelas merupakan persaingan yang tidak seimbang. 

Sebagaimana kritik yang dilayangkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan Fecho. Dia berpandangan proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan masa pengabdian seseorang sebagai guru. Menurutnya, guru yang telah cukup masa mengabdinya seharusnya tidak mengikuti proses seleksi lagi karena akan mengalami kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda masa pengabdiannya. 

"Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung bukan melalui proses seleksi tapi dilihat masa pengabdiannya para guru itu," ujar Irwan kepada wartawan, Minggu (19/9/2021).

Irwan menyayangkan pemerintah masih membiarkan guru-guru honorer yang cukup masa pengabdiannya mengikuti proses seleksi PPPK serta CPNS hanya untuk memperoleh kesejahteraannya. Dia pun mempertanyakan perhatian Mendikbud Ristek Nadiem Makarim terhadap dedikasi para guru, apalagi ketika tahu ada yang gagal menembus ambang batas seleksi (passing grade). (sindonews.com, 19/9/2021).

Nasib Pilu Guru Honorer

Ironis, nasib pilu masih terus membayangi ribuan guru honorer atau swasta yang tak kunjung mengalami perbaikan. Berbagai upaya mereka lakukan agar pemerintah memperhatikan nasib mereka, akan tetapi hingga kini upaya itu tak kunjung berbuah manis. Perbedaan status dan gaji seolah menjadikan para guru honorer sebagai anak tiri di negeri sendiri. Padahal, baik pegawai negeri sipil atau honorer seyogianya melakukan pekerjaan yang sama, yakni sebagai seorang pendidik. Mereka pun juga berjibaku dengan padatnya aktivitas mendidik yang tak kalah sibuk dengan PNS. 

Namun, di alam kapitalisme sekuler, nasib guru untuk memperoleh kesejahteraan sungguh sangat sulit didapatkan, bahkan hanya sekadar fatamorgana di tengah gurun pasir. Sebab, di sistem ini guru hanya dijadikan sebagai komponen ekonomi yang hanya membantu menjalankan roda perekonomian suatu negeri. Apalagi, para guru honorer yang tak kalah miris nasibnya. Jasanya tak sedikit pun dihargai. Hal itu terbukti dari rendahnya gaji yang diterima, yang bahkan tak mungkin mampu membiayai biaya hidup yang kian mencekik. Minimnya gaji honorer ini pun harus membuat mereka terpaksa banting setir mencari penghasilan sampingan, demi menambal kebutuhan ekonomi keluarga. Bahkan, harus merapel beberapa pekerjaan hanya untuk membuat dapur tetap mengebul. 

Inilah potret buruknya pelayanan pendidikan di alam kapitalisme. Negara tak mampu memberikan kesejahteraan bagi para pendidik, terlebih bagi guru honorer. Padahal, guru adalah salah satu ujung tombak bagi peradaban bangsa. Dari tangannya akan lahir generasi-generasi cerdas dan cemerlang yang kelak akan jadi penerus bangsa. Agen of change yang senantiasa mendedikasikan jiwa raganya demi kemajuan bangsa. 

Akan Mulia dengan Islam

Pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh negara Islam, sebab dari sanalah akan tercipta generasi-generasi cemerlang penentu peradaban bangsa. 

Penerapan akidah Islam sebagai asas kurikulum pendidikannya merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pendidikan yang di mana hal itu telah jelas mampu mencetak generasi yang unggul yang tentunya memiliki syaksiyah (pola sikap) dan nafsiyah (pola pikir) yang mampu membentuk kepribadian Islam. Tidak ada generasi kaleng-kaleng. Hal itu terbukti, pada masa kejayaannya, Islam mampu mencetak ulama-ulama besar yang namanya harum hingga saat ini. 

Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar bagi dunia pendidikan, memperhatikan faktor-faktor penunjang keberhasilan dalam mencetak generasi unggul, mulai dari menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana yang canggih, biaya pendidikan yang murah, bahkan gratis, termasuk bagi nasib seorang guru, yakni menjamin kesejahteraan mereka. Dalam Islam jasa guru sangat dihargai. Tidak ada dikotomi antara guru honorer/swasta dan PNS, semua sama di mata Islam, yakni sebagai seorang pendidik. Islam pun memberikan gaji yang sangat fantastis kepada seorang guru. 

Sejarah mencatat, pada kepemimpinan Khalifah Umar bin al-Khattab ra. pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak di Madinah sebanyak 15 dinar setiap bulan. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari logam mulia yakni emas. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, dan di sepanjang sejarah, mata uang dengan standar emas merupakan mata uang yang tetap stabil dan tahan banting terhadap inflasi. 15 dinar merupakan angka yang luar biasa untuk gaji seorang guru. Di mana 1 dinar setara dengan 3.4 juta,-. Artinya, pada masa Khalifah Umar, gaji guru mencapai Rp51 juta.

Kemudian, pada masa Khalifah Abbasiyah tunjangan kepada guru begitu tinggi seperti yang diterima oleh Zujaj pada masa Abbasiyah. Setiap bulan beliau mendapatkan gaji 200 Dinar. Sementara Ibnu Diraid mendapatkan 50 Dinar oleh al-Muqtadir dan 10 dinar untuk mengawasi wakaf madrasah. Jika dikonversikan 40 dinar setara dengan 170 gram emas. Dan bila harga emas 1 gram Rp800 ribu, maka gaji guru pada masa itu Rp136 juta. Biaya tersebut diambil dari pos Baitul Mal. Di mana Islam memiliki pos-pos pemasukan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan rakyatnya. 

Sehingga seorang guru akan kembali memperoleh predikatnya yang mulia jika Islam diterapkan secara kafah dalam kehidupan. Dengan gaji yang begitu besar, maka kesejahteraan guru akan didapatkan. Para guru pun hanya akan fokus mencetak generasi-generasi unggul sesuai misi dari sistem pendidikannya. Wallahu a'lam bissawab.