Nasib Guru Honorer Kian Miris di Negeri Kapitalis


Oleh Sinta Nur Safitri Ramli

(Mahasiswa USN Kolaka)


Dilansir dari TERAWANGNEWS.com, Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah Swasta (FKGS) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Syawaluddin, SE berharap, pemerintah membuka ruang agar sekolah swasta bisa menjadi sasaran pilihan formasi pada seleksi kompetensi PPPK Guru.

Ini bertujuan agar guru honorer yang akan memilih formasi bisa memilih di sekolah induk tempat mereka bertugas sesuai kuota yang dibuka. Hal itu diungkapkan La Ode Syawaluddin melalui WhatsApp kepada media ini, Kamis (30/9/2021) malam sekira pukul 20.23 WITA.

“Sangatlah penting pula agar pemerintah membuka ruang agar sekolah swasta bisa juga menjadi sasaran pilihan formasi, sehingga guru yang akan memilih formasi dapat memilih di sekolah induk tempat mereka bertugas sesuai dengan kuota yang dibuka,” tulisnya.

Selain itu, salah satu yang juga menjadi kekhawatirannya adalah jangan sampai guru honorer yang bertugas di sekolah swasta yang akan mengikuti tes PPPK Guru pada tahap II nanti pun tidak bisa memilih formasi di sekolah negeri hanya karena sebuah regulasi.

Dikutip dari Tirto.id, pelamar PPPK Guru 2021 yang tidak memperoleh jadwal dan lokasi ujian, artinya belum memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi kompetensi tahap I. 

Kabar baiknya, pelamar PPPK Guru dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap II yang akan dimulai pada Oktober 2021 mendatang. Pelamar PPPK Guru 2021 tahap II juga diharuskan memenuhi syarat usia. Syarat tersebut, menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Pekalongan, Budiyanto merupakan syarat umum pendaftar PPPK Guru.

“Usia paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada PPPK Guru, usia paling tinggi 59 tahun saat mendaftar,” terang Budiyanto dalam rilis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Apabila pelamar PPPK Guru 2021 tidak lulus seleksi kompetensi tahap II, maka dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap III. Seleksi kompetensi tahap terakhir ini ditunjukkan bagi pelamar honorer guru THK-2 dan guru honorer sekolah swasta maupun negeri yang belum lulus tahap I dan II. Perlu diketahui bahwa kriteria pelamar PPPK Guru 2021 yang boleh mengikuti seleksi kompetensi itu dapat berubah seiring dengan kebijakan yang berlaku.

Kapitalisme Kebijakan Setengah Hati

Guru PPPK adalah guru yang bukan PNS, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu yang sudah ditentukan dalam melaksanakan tugas mengajar dan mendidik.  

Melihat perjuangan guru honorer ini, rasanya tidak ada yang tidak meringis bahkan mengeluarkan air mata, berbagai cerita mengenai pelaksanaan seleksi PPPK ini yang sangat menyayat hati.

Fakta yang terjadi sekarang ini, kebijakan PPPK bagi guru honorer ialah kebijakan setengah hati yang lahir dari kebijakan yang tidak masuk akal. Alih-alih menjadi harapan nyatanya PPPK ini justru memupus niat baik para guru untuk turut mendidik generasi bangsa ini. 

Merujuk data Kemendikbud, pada 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Dengan jumlah tersebut, kekurangan guru ditaksir mencapai 1.020.921 orang. Hingga pada 2024, kekurangan guru diprediksi mencapai 1.312.759 orang. Jika dibandingkan jumlah guru PNS dengan non-PNS, hampir sebagian besar masih berstatus honorer. Pada 2020 saja, guru non-PNS jumlahnya mencapai 937.228 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 728.461 masih berstatus guru honorer sekolah.

Jika dibandingkan jumlah guru PNS dengan non-PNS, hampir sebagian besar masih berstatus honorer. Pada 2020 saja, guru non-PNS jumlahnya mencapai 937.228 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 728.461 masih berstatus guru honorer sekolah.

Melihat fakta ini, sesungguhnya sangat besar kebutuhan rakyat terhadap guru. Sudah selayaknya negara membuka penerimaan guru tanpa embel-embel kontrak. Sebab selain menggantung nasib para guru, negara juga tidak serius memenuhi kebutuhan rakyat akan pendidikan. Pendidikan memiliki peran besar dalam membangun peradaban. Inilah kelemahan sistem sekuler kapitalisme saat ini, tidak memiliki visi yang mencerdaskan generasi, serta buta memaknai perkembangan teknologi dan visi pendidikan dalam mencetak generasi, seolah-olah kini hilang arah tanpa tujuan.

Bukan hal aneh bagi para guru honorer di negeri zamrud khatulistiwa ini. Mereka bukan hanya membayangkan, tapi sudah merasakan berkali-kali. Kecewa karena gaji yang tidak seberapa itu tidak kunjung sampai di tangan karena berbagai alasan.

Nasib buruk yang dialami guru honorer di negeri ini tidak lain adalah akibat diterapkannya sistem kapitalisme sekuler. Kapitalisme sistem hidup yang membawa pendidikan di negeri ini masuk ke dalam jurang kehancuran. Seandainya pemerintah lebih memperhatikan, tentu pemerintah tidak akan abai dalam menyejahterakan para pencetak generasi. Seharusnya pemerintah lebih peduli dan bersungguh-sungguh untuk memecahkan masalah nasib para guru honorer yang tidak mendapatkan hasil sepadan dengan jasa yang sudah dicurahkan. Hal ini jelas membuktikan gagalnya sistem pendidikan kapitalis sekuler dalam memberikan solusi dan jaminan kesejahteraan bagi para guru.

Pandangan kapitalisme terkait guru tak lebih sebagai pemutar roda ekonomi, kehadiran para guru tidak dihargai dedikasinya terlihat dari minimnya upah guru yang tidak sebanding dengan jerih payahnya dalam mengajar generasi bangsa. Terlebih lagi orang tua saat ini menggantungkan tanggung jawab sepenuhnya kepada guru untuk mendidik anak-anaknya, sehingga peran guru lebih mendominasi dari pada orang tua. Besarnya peran guru bagi generasi kurang mendapatkan dedikasi dari pemerintah, dilihat dari tahun ke tahun banyak jumlah guru honorer mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan kurang mendapatkan perhatian.

Islam Menyejahterakan Nasib Para Guru

Jika kita menelaah penerapan sistem pendidikan dalam Islam, sungguh sangat berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Berawal dari paradigma mendasar bahwa pendidikan adalah salah satu hak warga negara yang harus dijamin oleh negara, maka negara Khilafah Islamiyyah akan menjamin kebutuhan masyarakatnya. 

Jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi seluruh warga negara diwujudkan dengan cara menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat, menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya.

Sektor pendidikan merupakan sektor yang diandalkan untuk melahirkan generasi. Dalam proses inilah, pendidikan dan generasi saling berkaitan dalam membangun peradaban. Mendidik generasi membutuhkan guru yang tidak hanya kapabel dan menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami peran strategis pendidikan untuk keberlanjutan peradaban. Pendidikan sendiri sesungguhnya ditentukan oleh sistem dan tata aturan yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam, guru memiliki tugas yang mulia dan strategis yakni mencetak output berkualitas.

Sistem pendidikan yang ditopang ekonomi yang kuat tidak akan menggantung nasib guru dengan status kontrak kerja. Sebab sejatinya, dalam pemerintahan Islam, guru adalah pegawai negeri. Mereka berhak mendapatkan gaji dari bakti mereka mendidik umat. Negara wajib memberikan pendidikan yang ideal dengan menyediakan tenaga-tenaga pengajar ahli serta memberikan gaji secara merata dan sepadan dengan hasil jerih payah para guru dalam mendidik umat.

Sebagaimana di masa Khalifah Umar bin Khaththab ra., beliau pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah sebanyak 15 dinar setiap bulan. Nilai 15 dinar setara denga 4,25 gr emas. Demikianlah Islam memuliakan kehadiran para guru, sebab sudut pandang Islam terhadap guru tak sebanding dengan perlakuan sistem saat ini yang menganggap guru sekadar roda pemutar ekonomi, sehingga dedikasinya tak dihargai. Maka, untuk meraih kembali kesejahteraan tersebut tidak bisa ditemukan di sistem kapitalisme dan hanya Islamlah yang terbukti mampu menyejahterakan nasib para guru.