Nasib Guru dalam Sistem Kapitalis

 


Oleh  Srie Parmono


Pengabdian seorang guru honorer selama puluhan tahun tak bisa menjamin dirinya untuk langsung di angkat menjadi ASN.  Rumitnya standarisasi tes kelayakan bagi seorang guru di tambah lagi faktor usia yang tak muda menyebabkan para guru honorer yang sudah berusia lanjut tersisih. 

 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, terdapat 3.357.935 guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara jumlah siswa mencapai 52.539.935. Dengan demikian, rasio rata-rata perbandingan guru dan siswa adalah 1:16. Rasio yang ideal dalam pemenuhan layanan belajar. 


Jika ditinjau dari status kepegawaian, terang-benderanglah peran signifikan guru honorer. Mayoritas guru honorer. Saat ini baru 1.607.480 (47,8 persen) guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan 62,2 persen sisanya merupakan guru honorer.


Dalam PP nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK Pasal 4 (1) dijelaskan, besaran gaji PPPK 2021 untuk guru honorer yang lulus sesuai dengan tunjangan PNS di instansi setempat. "PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja," bunyi informasi tersebut dan Selain gaji PPPK 2021, guru honorer yang lulus akan mendapatkan lima tunjangan P3K 2021 sekaligus, yakni tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan lainnya. Berikut adalah daftar lengkap gajinya ( detik.com, 19/09/2021).


Sehingga sudah selayaknya mereka mendapatkan hak atas pengabdian berpuluh-puluh tahun tersebut. Namun kini nasib guru honorer kian tak pasti. Seleksi standarisasi guru secara tertulis dan komunikatif tetap  harus di lalui hingga terkesan menampikkan pengabdian yang bertahun-tahun, ini lah potret nyata ketidak berpihakan sistem saat ini. Padahal peran pendidikan saat ini sangat menentukan generasi bangsa. Tapi pada kenyataannya  nasib guru non ASN semangkin memilukan padahal tugas dan tanggung jawab guru ASN dan non ASN sama. Namun penghargaan atas jasa mereka sangat berbeda jauh.


Pengangkatan guru honorer dengan program PPPK menegaskan buruknya sistem hari ini. Fasilitas bagi layanan pendidikan belum bisa terpenuhi semua. Padahal memfasilitasi pendidikan dengan jumlah guru yang memadai dan berkualitas serta membiayai kebutuhan pendidikan termasuk dengan menempatkan tempat terhormat dan menggaji secara layak para pendidik merupakan kewajiban negara. Inilah potret nyata pada sistem kapitalis yang mana nasib pendidik untuk meningkatkan kesejahteraan  hanya di tentukan dari hasil tes PPPK


Tentulah hal ini sangat berbeda dengan sistem di dalam Islam yang menempatkan pendidikan sebagai hak mendasar publik. Islam memiliki sistem politik-ekonomi yang mendukung pembiayaan pendidikan secara maksimal. Semua fasilitas pendidikan seperti penyediaan infrastruktur yang merata, tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya, menetapkan gaji guru secara maksimal bahkan menyiapkan kurikulum berbasiskan Islam semua itu bisa di nikmati rakyat dengan mudah bahkan gratis.


 Bahkan semua itu bisa kita lihat pada fakta sejarah keemasan di masa khilafah. Pada waktu itu khilafah mampu memimpin peradaban selama 14 abad, yang mana pendidikan merupakan hal yang sangat penting terutama untuk menyiapkan generasi yang cerdas dan berkepribadian Islam. Sehingga terciptalah generasi penerus terbaik. Bahkan di masa khalifah Umar bin Khatab pernah memberikan gaji terbaik dimasa itu seperti pengajar TK/PAUD yang mana gaji yang di terima oleh pengajar tersebut sebesar 15 dinar atau kalau di rupiahkan sebesar 51 juta rupiah setiap bulannya. 


Begitulah dalam sistem Islam yang mana sangat menghargai  seorang guru. Setiap pengajar akan diberi penghasilan yang sama tidak ada perbedaan antara guru ASN dengan guru honorer semua akan di beri hak yang sama. Kemuliaan seorang guru akan gemilang ketika sebuah sistem sahih yaitu Islam kafah menjadi   sumber aturan kehidupan.

 Wallahu a'lam bisshawab