Mengapa Lunak Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual?

 



Oleh Widia
(Millenial Peduli Umat)


Hukum dalam sistem demokrasi yang digadang-gadang merupakan sanksi tegas dalam menghentikan kekerasan seksual, nyatanya tidak dapat menyelesaikan kasus yang semacamnya

Kekerasan seksual, merupakan sebuah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang tanpa persetujuan atau kerelaan dari orang yang menjadi korban tindakan tersebut.

Pada sebagian besar kasus, pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang dikenal oleh korban dan kebanyakan pelaku adalah pria. Seperti kasus yang baru-baru viral, dan terjadi di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Korban mengaku dirundung atau dibully selama sekitar tiga tahun, antara 2012-2015. Awalnya kasus ini terkuak setelah pengakuan korban yang berinisial MS pegawai KPI pusat viral di media sosial.

Berdasarkan kronologi kasusnya, MS diterima sebagai pegawai KPI Pusat pada tahun 2011. Menurut pengakuannya, sejak saat itu berjalan hingga tahun 2014 dia kerap dirusak, di ceritakan, dihina, dan diminta membelikan makan oleh senior-seniornya di kantor. Hal ini terus berlanjut, hingga tahun 2015 korban mendapat kekerasan seksual dari pelaku.

Pengacara Publik LBH APIK, M Daerobi menambahkan, kasus kekerasan di tubuh KPI Pusat sangat tidak mencerminkan lembaga itu mengedukasi masyarakat terkait konten kesusilaan, lewat penerapan sensor di berbagai tayangan media.

Daerobi pun  mencurigai adanya pembiaran dari kalangan internal KPI pusat atas tindak pidana dan dugaan yang dialami MS. Pasalnya, dalam kurun waktu 10 tahun pun korban terus-menerus mendapatkan kekerasan berdasarkan jenis kelamin tersebut. Lembaga malah menganggap kasus-kasus kekerasan dalam tubuh internal KPI hanya pelanggaran administratif. Hal ini menunjukkan bahwa KPI pusat hanya peduli dengan moralitas yang terlihat di luar. Ini jelas-jelas mencederai HAM.

Kasus lain berupa sikap toleran KPI atas tampilnya artis pelaku kekerasan seksual di TV. Kesan lunak terhadap pelaku kekerasan seksual terlihat jelas dalam kasus ini. Berbanding terbalik dengan kampanye nasional anti kekerasan seksual. Hal ini membuktikan betapa lemahnya penegakan hukum dalam sistem demokrasi kapitalis. Sehingga kasus kekerasan seksual yang terus menerus berulang tanpa penanggulangan yang tepat. Sehingga wajar jika banyak ditemukan kasus yang serupa merebak sampai ke ranah publik.

Hukum dalam sistem demokrasi yang digadang-gadang merupakan sanksi tegas dalam menghentikan kekerasan seksual, nyatanya tidak dapat menyelesaikan kasus yang semacamnya.

Dalam Islam, segala bentuk kejahatan seksual adalah sesuatu yang sangat di haramkan. Islam juga memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalah ini. Islam dengan jelas mengatur hubungan antara laki laki dan perempuan. Islam mewajibkan kita menutup aurat dengan sempurna, dan memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan dari segala yang di haramkan Allah.

Islam juga menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan seksual. Hentuk hukuman ditegakkan sebagai penebus dosa bagi pelaku (jawabir)  dan juga sebagai pencegah agar orang tidak melakukan kejahatan yang sama (zawajir) .

Sudah saatnya beralih kepada tatanan kehidupan yang berasal dari Allah Swt. Marilah bersama-sama kita berkontribusi dalam ikut memperjuangkan tegaknya kembali sistem yang paripurna sekaligus sebagai solusi tuntas dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia. Mengingat persoalan pelecehan seksual ini terkait dengan pengaturan berbagai aspek kehidupan lainnya. Maka dibutuhkan penerapan aturan Islam dalam semua aspek kehidupan.

Keberadaan negara yang menerapkan Islam secara kafah inilah kunci pemberantasan pelecehan seksual secara tuntas. Karena di dalamnya terwujud ketakwaan individu, masyarakat dan negara yang menjaga tegaknya aturan Allah Swt.

Wallahu a’lam bishawwab