Mencari Solusi Ponpes dengan Perpres, akankah Beres?


Oleh Ummu Abror

Pengajar


Pesantren merupakan cikal bakal pendidikan di Indonesia, sebelum lahirnya pendidikan formal. Dari lulusan pesantren banyak lahirnya para ilmuwan dan cendekiawan muslim di Indonesia. Namun sangat disayangkan, perhatian pemerintah seolah tidak memihak kepada penyelengara pendidikan yang berbasis pesantren. 

Di tengah kesulitan-kesulitan yang terus menghantui dunia pendidikan di antaranya mahalnya biaya pendidikan, sarana dan prasarana pendukungnya serta beratnya beban operasional yang harus ditanggung oleh para penyelengara pendidikan. Hal ini membutuhkan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Maka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai inisiator dalam memperjuangkan persamaan hak antara pendidikan formal dan nonformal telah menempuh jalan yang rumit dan panjang, akhirnya membuahkan hasil.

Dilansir dari detiknews.com (16/9/2021) bahwa Partai Persatuan Pembangunan mengadakan muhajadah dan tasyakuran atas diterbitkannya Perpres yang mengatur tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur dana abadi pesantren. Dalam Perpres No. 82 Tahun 2021 yang berbunyi, "Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". 

Namun apakah benar dengan adanya perpres ini mampu untuk meningkatkan mutu dan fungsi pendidikan pesantren?

Jika kita cermati program dana abadi bagi pesantren ini seolah menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada dunia pendidikan terutama yang berbasis agama (pesantren). Karena saat ini pendidikan nonformal seolah dipandang sebelah mata.

Namun seharusnya jika pemerintah benar-benar memberikan perhatian kepada dunia pendidikan, tidak akan ada perbedaan perlakuan antara pendidikan formal dengan nonformal. Sehingga pelayanan dalam pendidikan sudah menjadi kewajiban negara tanpa harus menunggu bahkan meminta agar diturunkannya Perpres.

Hal itu bisa terjadi karena dalam sistem pendidikan saat ini, tak lepas dari corak ideologi yang diterapkan oleh suatu bangsa itu sendiri, sehingga pendidikan akan mempunyai karakteristik ideologi tersebut. Saat ini bercokol sistem kapitalisme sekuler di seluruh negeri-negeri muslim, kekejaman sistem ini telah merambah dunia pendidikan, sehingga terjadi perbedaan kualitas yang didapatkan oleh masyarakat. Serta adanya paham liberalisme yang beranggapan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu komoditas yang biasa dikomersilkan. Akibatnya yang ada adalah untung rugi dan bukan pelayanan dalam memenuhi hajat masyarakat. 

Dalam sistem kapitalisme-liberal saat ini, penguasa tidak menjadi penjamin bagi kebutuhan pendidikan masyarakat, tetapi menyerahkan sektor pendidikan kepada pasar bebas. Hal demikian memperlihatkan bahwa fungsi pemerintah hanya sebagai regulator saja, sebagai penghubung kepentingan antara penguasa dengan para kapital. Sehingga pihak swasta maupun asing dapat menguasai sektor ini dengan cara mengkomersilkan kepada rakyat. Akibatnya masyarakat sulit untuk menjangkau pendidikan yang ideal.

Karut marutnya penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini seolah tak mampu untuk menyelesaikan problematika dalam pendidikan. Ia sekadar lip service semata karena tak mampu mewujudkan tujuan pendidikan. Yakni mengembalikan pendidikan sebagai proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sebagai pendidikan yang berkualitas sekaligus berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. 

Maka dalam sistem ini tidak bisa diharapkan akan membawa kesejahteraan, haruslah dicari solusi yang akan mampu mengatasi permasalahan ini secara benar.   

Islam sebagai ideologi yang lahir dari bimbingan wahyu telah sempurna mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, tak terkecuali dalam mengatur sistem pendidikan. Dalam Islam, pendidikan merupakan kebutuhan asasi yang harus dijamin oleh negara, baik dari sarana dan prasarana fisik maupun non fisik. Di mulai dari level keluarga, masyarakat, hingga aplikasi yang diatur langsung oleh negara.

Islam mempunyai paradigma yang khas mengenai pendidikan. Negara Islam memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu mencetak SDM yang berkepribadian Islam, mampu mengemban amanah sebagai pemimpin di muka bumi. Untuk mewujudkan tujuan ini maka semua hal yang menunjang pendidikan berkualitas akan senantiasa diupayakan oleh negara. Mulai dari sarana dan prasarana, tenaga pengajar yang handal, lembaga-lembaga riset dan penelitian, perpustakaan dan lain sebagainya.

Selain itu negara Khilafah Islam akan menerapkan seluruh sistem Islam secara sempurna baik dari sistem politik, ekonomi, kesehatan, pergaulan, sosial, pertahanan keamanan hingga kesehatan. Saat aturan Allah Swt. diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, maka akan terwujud  masyarakat yang sejahtera dan mendapat ridha dari Allah Swt. Allah Swt. Berfirman:

“Wahai orang-orang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu .…” (TQS. Al-Anfaal: 24)

Wallahu a’lam bi-ashawwab.