Lepas Tangan Negara dalam Perencanaan Pembelajaran Tatap Muka

 



Oleh Shofiyyah Syaharani
Aktivis Dakwah Millenials


Pemerintah seharusnya menyediakan penambahan SDM di beberapa tempat pendidikan agar dapat memantau jalannya PTM lancar tanpa adanya interaksi yang melanggar protokol  kesehatan


Dampak dari pandemi sampai saat ini masih tetap dirasakan oleh rakyat. Tidak hanya dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, tetapi juga berdampak pada aspek pendidikan. Mulai dari Maret tahun 2020 saat pemberitaan bahwa Covid-19 sudah tersebar luas ke berbagai wilayah di Indonesia, usulan untuk belajar secara online diberlakukan hingga putusan yang dikeluarkan. Selama kurang lebih 1,5 tahun seluruh siswa maupun mahasiswa harus belajar melalui online dengan berbagai banyak rintangan dari segi sinyal, kuota, bahkan ketidak pahaman pelajar dengan apa yang telah disampaikan.

Rencana Kemendikbudristek dalam menjalankan PTM telah dimulai di berbagai wilayah di Indonesia. Melansir dari Republika.co.id(27/9/2021), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta semua pihak untuk waspada terkait potensi penularan Covid-19 yang dapat terjadi di sekolah ketika pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Data yang Kemendikbudristek ralat dinilai tidak menafikan adanya klaster sekolah meskipun jumlahnya kecil. Komisioner KPAI, Retno Listyarti banyak menemukan ada sekolah dasar (SD) yang memiliki tempat cuci tangan namun tidak ada satupun peserta didik dan pendidik yang mencuci tangan ketika tiba di sekolah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek) mencatat 1.303 sekolah menjadi klaster Covid-19 selama pelaksanaan pembelajar tatap muka (PTM) terbatas.
Dilaksanakannya pembelajaran tatap muka membuat klaster Covid-19 semakin bertambah, tentunya dengan dibukanya kembali sekolah-sekolah juga mengurangi learning loss yang terjadi di saat daring. Akan tetapi, tidak ada pengawasan yang ketat dari negara untuk membantu menanggulangi penyebaran Covid-19 di sekolah-sekolah membuat banyaknya pihak melalaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. (Detik.com, 24/9/2021)

Pemerintah seharusnya menyediakan penambahan SDM di beberapa tempat pendidikan agar dapat memantau jalannya PTM lancar tanpa adanya interaksi yang melanggar protokol  kesehatan. Negara juga memberikan fasilitas yang memadai pada saat pembelajaran tatap muka. Hal ini dilaksanakan agar dapat mengurangi penyebaran virus di area sekolah.

Inilah dampak ketika negara hanya memfokuskan segala aspek hanya pada perekonomian. Di mana pembangunan infrastruktur masih dijalankan bahkan banyaknya kasus korupsi yang merampok triliunan anggaran negara untuk rakyat. Maka, lemahnya pengawasan dan lambatnya respons pemerintah saat masalah PTM menjadi bukti pengabaian yang nyata. Tidak mengurangi masalah yang ada malah menjadikan masalah terus bertambah.

Sistem kapitalis  melahirkan pemimpin yang hanya mementingkan materi daripada kesejahteraan rakyat. Jika kepemimpinan yang berlandaskan Islam, ketika akan menetapkan kebijakan akan selalu berhati-hati, penuh pertimbangan dan tidak segan meminta pendapat ahli dan para pakar. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Maka sudah seharusnya kita meninggalkan sistem yang ada dan menggantinya dengan sistem alternatif yang telah terbukti mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

Wallahu a'lam bishawwab