Kriminalisasi Ulama Terulang Lagi

 


Oleh Hida Muliyana, SKM

Para tokoh agama itu ibarat para ulama yang perannya begitu besar bagi umat. Marwahnya harus terjaga dan keamanannya terlindungi. Ulama memiliki peran penting dalam mendidik dan membina umat. 


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah sangat menyesalkan peristiwa penusukan ustaz di Batam dan perusakan mimbar masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah juga mengutuk keras dan meminta agar para pelaku ditindak tegas.


"Pertama pemerintah sangat menyesalkan kejadian tersebut dan mengutuk para pelakunya. Saya sudah memerintahkan dan ingin menegaskan kembali kepada aparat keamanan untuk mengusut kejadian itu dan pihak kepolisian memang sudah menangkap para pelaku," kata Mahfud melalui rekaman video yang diterima detikcom, Sabtu (25/9/2021).


Mahfud mengatakan pelaku perusakan mimbar masjid di Makassar sudah ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Dia berharap pemeriksaan kepada para pelaku dilakukan secara tuntas dan terbuka. (detiknews, 25/09/2021)


Tindakan krimininal kepada tokoh agama dan tempat ibadah terulang lagi. Seakan kasus ini selalu menjadi langganan bulanan. Kasus sebelumnya yang pernah terjadi, belum juga menjadi evaluasi bagi negara dalam menjaga keamanan warganya. Padahal setiap negara memiliki aparat keamanan untuk melindungi warganya. Tak terkecuali para tokoh agama dan tempat ibadah. 


Sebagaimana yang sering dilihat ketika para pejabat negara begitu dilindungi dengan ketat. Bahkan menyiapkan banyak pasukan dan persenjataan untuk melindungi mereka. Berbeda halnya dengan tokoh agama dan tempat ibadah. Kasus kriminal bahkan berkali-kali terjadi. Terkesan membiarkan hal itu terjadi dan berulang. Ini menunjukkan gagalnya pemerintah membangun penghormatan kepada tokoh agama dan tempat ibadah. 


Tidak adanya upaya preventif pada kasus pencegahan kejahatan, upaya bimbingan kepada masyarakat dan penindakan tegas kepada pelaku. Pada kasus sebelumnya pelaku selalu dinyatakan sebagai orang gila yang kemudian dilepaskan. Negara seakan lepas tangan dan menyerahkan perlindungan keamanan itu kepada masing-masing individu. Ini merupakan ciri khas negara yang mengadopsi kapitalisme sekuler. Sistem yang menjadikan asas manfaat sebagai pijakan serta pemisahan agama dari kehidupan sebagai pegangan.  Alhasil, negara tidak peduli dengan keamanan rakyat. Apalagi jika hal tersebut dianggap tidak memberikan efek manfaat untuk kepentingan negara. Sehingga tidak heran jika kasus ini akan terus berulangi. 


Padahal, para tokoh agama itu ibarat para ulama yang perannya begitu besar bagi umat. Marwahnya harus terjaga dan keamanannya terlindungi. Ulama memiliki peran penting dalam mendidik dan membina umat. Bila ulama baik maka umat menjadi baik. Jika ulama buruk maka umat juga akan menjadi buruk. 


Merekalah para penuntun umat, pewaris para nabi, tidak pernah menyalahi syariat Islam. Untuk itu para ulama harus dijaga dan dihormati. Rasulullah saw  pernah bersabda : "Bukan termasuk ummatku orang yang tidak menghormati orangtua, tidak menyayangi anak-anak dan tidak memuliakan alim ulama. (HR. Ahmad, Thabrani dan Hakim)


Untuk membuktikan bahwa negara betul-betul serius memberikan keamanan kepada warganya. Negara harus berperan memberikan upaya nyata agar kasus kriminal ini tidak terjadi lagi. Kita bisa belajar dari sejarah Islam di masa lalu, ketika Islam diterapkan dalam suatu negara. Betapa negara itu betul-betul menjamin keamanan warganya. Menjamin hak individu untuk memeluk agama yang diyakini. Menjamin hak berbicara bagi setiap warga negara. Tak terkecuali juga para ulama yang dihormati karena keilmuannya. 


Penjagaan itu terealisasi dalam perangkat sistem uqubat atau sanksi. Tegaknya hukum sanksi dalam Islam memiliki dua fungsi, yakni sebagai zawajir atau pencegahaan dan sebagai jawabir atau penebus dosa. Sedangkan untuk jawabir atau penebus dosa dapat mencegah sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara ketika di dunia. 


Dalam Islam penerapan hukum Islam memiliki tujuan yang terintegrasi, yakni memelihara agama (hifdzud diin), memelihara jiwa (hifdzun nafs), memelihara keturunan (hifdzul nasl), memelihara harta (hifdzul maal) dan memelihara akal (hifdzul aql). Tujuan ini dapat terterapkan jika sistem sanksi Islam dilaksanakn dalam bentuk pemerintahan Islam. 


wallahu a'lam bishawab.