KKB Serang Nakes, Di Mana Perlindungan Negara?


Oleh Nurfia

(Aktivis Dakwah Kampus)


Sederet fakta hari ini, semestinya membuka mata penguasa negeri ini. Secara meyakinkan, KKB jelas meresahkan dan melakukan aksi teror. Rasa aman makin hilang di tanah Papua. Pemerintah seolah membiarkan dan menganggap enteng perilaku KKB. Mereka bukan lagi kelompok kriminal, tapi sudah masuk kategori kelompok teroris. Selain itu, pemerintah seakan hilang nyali jika menghadapi KKB dan terkesan lamban juga lembek dalam menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Untuk menyebut mereka sebagai kelompok teroris dan separatis terkesan masih malu-malu kucing.

Dilansir dari BBC News Indonesia sembilan dari sebelas tenaga kesehatan Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah dievakuasi ke Jayapura untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Marthen Indey, Kota Jayapura.

Bukan kali pertama KKB meneror dan meresahkan warga Papua. Pada Februari 2021 lalu, KKB melesatkan pistolnya ke arah warga sipil pendatang dari Makassar dengan jarak dua meter. Beruntung, korban penembakan selamat. Tanggal 30 Januari lalu KKB juga membunuh seorang warga sipil  di sekitar perbatasan Distrik Sugapa yang dituduh sebagai mata-mata TNI-Polri. Bukan hanya membunuh, KKB juga kerap mengintimidasi pejabat Pemda setempat untuk mendapatkan uang. 

Menanggapi persoalan tersebut, sejumlah pihak angkat bicara salah satunya dari Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin, meminta pemerintah menyiapkan tim penanganan konflik secara khusus. Pemerintah seharusnya  membuka ruang dialog dengan pendekatan persuasif bersama tokoh agama dan masyarakat untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB, lanjut dia, Pemerintah juga pernah mengatakan tidak akan pernah berkompromi dengan pelaku teror. Tapi mengapa respons pemerintah lambat dalam persoalan ini. Bukankah sangat layak bila KKB disebut pelaku teror yang sesungguhnya.

Jika memang berniat menumpas KKB secara tegas dan terukur, pemerintah harus lebih serius. Sebab, tindakan KKB selama ini bukan hanya menembak warga atau aparat. Namun, mereka sudah menganggu jalannya pemerintahan di Papua. Dari penyelidikan polisi, sumber dana yang mereka gunakan untuk membeli senjata dan amunisi berasal dari rampasan anggaran dana desa.

Negara sebagai Pelindung Rakyat

Negara adalah penjaga dan pelindung bagi rakyat. Secara umum, negara memiliki empat pokok fungsi, yaitu melaksanakan ketertiban dan keamanan; mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan; menjaga pertahanan dan keamanan; serta menegakkan keadilan.

Untuk menegakkan keadilan, negara harus mengadili pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap warga, siapa pun dia, apa pun jabatannya. Sebab, sudah sering terjadi ketakadilan hukum terhadap rakyat Papua. Tatkala pelaku pelanggaran hukum adalah aparat TNI-Polri, hukum menjadi tumpul.

Dalam hal pencegahan, negara harus mencegah munculnya benih-benih separatisme. Di Papua, munculnya separatisme sejatinya berawal dari ketimpangan sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terjadi.

Menumpas kelompok separatis adalah kewajiban negara dalam menjaga keamanan dan ketenteraman rakyatnya. Dalam menjaga keamanan, ketertiban serta pertahanan, negara semestinya memiliki tindakan pencegahan dan penanganan terhadap kelompok separatis.

Dalam hal penanganan separatis, Dalam Islam, menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban. Memisahkan diri dari negara merupakan keharaman. Setiap pelaku bughat atau makar diberi sanksi dengan diperangi. Arti diperangi di sini maksudnya adalah men-ta’dib mereka (memberi pelajaran) tanpa membunuh nyawa agar mereka kembali bersatu dalam negara.

Islam Perlindungan Hakiki

Itulah di antara mekanisme pencegahan dan penanganan terhadap kelompok separatis. Hal ini tidak akan berjalan jika nyali dan keberanian negara menciut. Negara membutuhkan sentuhan kekuatan ideologi yang mampu memberi keberanian dan ketegasan menghadapi kelompok separatis Papua. Sikap kesatria yang hanya mampu diwujudkan negara dengan basis ideologi sahih. Ideologi yang mampu melawan praktik-praktik kapitalisasi sumber daya alam serta kebijakan neoliberal, yaitu Islam dengan negara khilafahnya.

Persoalan Papua yang berlarut-larut membutuhkan evaluasi penanganannya dan solusi menyeluruh. Tidak cukup melalui pendekatan hukum dan senjata, tetapi membutuhkan pendekatan kesejahteraan dan keadilan.

Dalam sistem Islam (Khilafah), Negara akan menjaga Papua dengan kekuatan militer yang mencukupi hingga mampu menghentikan intervensi asing di sana. Khilafah juga akan melakukan diplomasi luar negeri dengan memberikan larangan tegas bagi pihak asing (baik negara, organisasi, maupun individu) untuk ikut campur dan menginternasionalisasi persoalan Papua.

Khilafah akan mengembalikan kekayaan alam Papua sebagai milik umum yang dikelola negara dan hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Khilafah juga akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Papua, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, sehingga rakyat Papua bisa hidup sejahtera.

Khilafah akan menyerukan dakwah pada rakyat Papua melalui institusi pendidikan dan pengiriman para dai, sehingga terjadi peleburan antara rakyat Papua dengan yang lainnya. Hal ini akan mewujudkan persatuan yang kukuh karena berdiri di atas akidah Islam. Rakyat Papua yang nonmuslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi tetap dirangkul dalam hubungan yang harmonis.

Demikianlah solusi tuntas terhadap persoalan Papua, agar tidak ada lagi serangan di Bumi Cenderawasih yang mengancam warga. Dengan khilafah akan terwujud kedamaian untuk Papua dan bumi Islam lainnya.