KKB Kian Eksis, Benarkah Pemerintah Abai dengan Nyawa Rakyat?


Oleh Nunung Suryana


Belum reda duka yang dialami rakyat Indonesia atas kehilangan 4 TNI di tangan teroris KKB beberapa waktu lalu, kini aksi penyerangan yang dilakukan oleh KKB kembali terjadi. Korbannya adalah para tenaga kesehatan.

Dalam sistem kapitalis nyawa tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Membunuh sudah menjadi hal yang lazim untuk dilakukan. Bak membunuh adalah sebuah hobi, begitulah kata yang patut disematkan untuk kelompok ekstrim di Papua (KKB) yang akhir-akhir ini terus melancarkan aksi penyerangan secara brutal kepada aparat pemerintah dan warga sipil Papua.

Dilansir dari Kompas.com, aksi Kelompok Kriminal Bersenjata yang membunuh seorang tenaga kesehatan dan melukai empat orang lainnya, di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, kembali menuai sorotan dan kecaman dari berbagai pihak. Sebelumnya kontak senjata antara personil TNI Satgas Pamtas 403/WP dengan KKB terjadi di Distrik kiwirok (13/9/2021).

Akibat kejadian tersebut TNI mengalami luka tembak di bagian tangan. Tak hanya itu KKB juga merusak fasilitas umum. Termasuk Puskesmas dan memburu para tenaga kesehatan.

Kementerian kesehatan  menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tenaga kesehatan, Gabriella Meiliani, korban kekerasan KKB itu. 

Kementerian menyebut peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, 13 September 2021. Diketahui, terdapat 8 orang tenaga kesehatan yang mengamankan diri di pos TNI, sedangkan 2 orang dinyatakan hilang. Namun, pada 15 September 2021, dua orang tersebut ditemukan di dasar jurang, Rabu. Salah satunya selamat dan satunya lagi meninggal. (CNN Indonesia).

Motif di Balik Terbentuknya KKB

Organisasi Papua Merdeka OPM atau, sekarang lebih dikenal KKB adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pridensi Papua dan Papua Barat. 

Sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, kelompok ini dibentuk untuk menjalankan sebuah misi, yaitu pergerakan memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini sejak awal kemunculannya dilarang di Indonesia. 

Namun, ambisi mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia, menjadikan kelompok ini terus mengumpulkan kekuatan untuk terus bertahan.  

Antara KKB dan Kegagalan Negara dalam Menyelesaikan Konflik

Pada tahun 2020, tercatat KKB sudah melakukan 46 kasus kejahatan dan telah menewaskan 9 orang.

Organisasi ini juga melakukan penyerangan secara rutin selama kurun waktu satu tahun terakhir. Berikut penyerangan yang dilancarkan oleh KKB pada tahun 2021:

1. Kasus penembakan seorang guru di distrik beoga yang tewas ditembak pada Kamis 8 April 2021.

2. Kasus penembakan Kepala BIN Papua/Jendral pada 25 April 2021.

3. Penyerangan karyawan PT. Sinama 24 Juni 2021.

4. Pembunuhan 2 pekerja proyek di Yahukimo pada Minggu 22 Agustus 2021.

5. Kasus penyerangan kantor polisi Oksamol pada Jumat 28 mei 2021.

6. Penyerangan empat anggota TNI AD pada  Kamis 2 September 2021. 

Melihat berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan KKB, tentu kita menyayangkan sikap pemerintah yang sejauh ini masih berpangku tangan dan hanya geleng-geleng kepala di depan layar kaca, yang akhirnya memunculkan berbagai pertanyaan di benak publik. Di mana peran negara?

Padahal sejak organisasi ini dibentuk pada tahun 1965 mereka tidak canggung dan takut kepada pemerintah.

Hingga pada tahun 2017 mereka mulai menunjukkan eksistensinya sebagai pemberontak garis keras. Terus menciptakan konflik-konflik baru, dan puncaknya pada tahun 2020 sampai 2021 penyerangan masif dilakukan dengan selang waktu yang tidak terlalu lama.

Pelanggaran HAM ringan, hingga berat pun mereka lakukan dan tidak takut menunjukkan secara terang-terangan di hadapan publik. Mengumumkan sebagai kelompok separatis yang harus ditakuti.

Selama itu pula pemerintah tidak mengambil sikap tegas dan serius dalam upaya penyelesaian. Korban terus berjatuhan, ironisnya kelompok ini tidak pandang bulu, mereka menyerang dan membunuh aparat kepolisian, TNI hingga rakyat sipil turut menjadi korban keganasan sang teroris. Namun, pemerintah begitu enteng memikul sifat apatis. 

Setelah berbagai peristiwa dan banyaknya korban yang berjatuhan, seharusnya sudah cukup menjadi bukti bagi pemerintah, bahwa organisasi ini tidak boleh dianggap sepele.

Adanya Campur Tangan Negara Asing

Isu tentang ada pendukung dan pemasokan senjata untuk KKB, bukanlah isap jempol belaka. Pasalnya angggota KKB ini adalah orang-orang suku pedalaman Papua yang tentu sebagian besarnya minim akan pengetahuan senjata dan tidak didukung oleh materi yang cukup. Karena yang kita ketahui mayoritas suku pedalaman Papua bukanlah warga yang kaya.

Terbukti dengan banyaknya stok senjata yang digunakan para separatis ini, menunjukkan ada banyak pihak yang membantu mendanai kelompok ini. Dari informasi buang beredar, menyebutkan ada jaringan yang teroganisir baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tuduhan-tuduhan yang ditujukkan buka hanya dialamatkan kepada para pesohor di Papua, akan tetapi juga pada penguasa di luar negeri.

Ini dikuatkan dengan serangkaian pertemuan para petinggi kelompok KKB di berbagai negara super power dalam beberapa tahun yang lalu, hingga sikap acuhnya para pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik, menandakan adanya politik licik Internasional yang bersemayam dalam tubuh negeri ini, sehingga muncul watak ambigu pemerintah dalam menentukan langkah.

Penanganan Islam dalam Meredam Konflik

Dalam Islam menyerang dengan niat melukai dan menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah secara sengaja diharamkan.

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al-Isra: 33 ).

Islam nyatanya mampu meredam konflik yang terjadi dalam tubuh daulah, dengan pemimpin yang langsung turun tangan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang mengarah ke sebuah konflik agar tidak menjadi lebih besar.

Seperti pada masa Kekhalifahan Abu Bakar Ash-shiddiq, ada dua sumber kekisruhan di kala itu, yaitu menolak membayar zakat dan munculnya nabi palsu.

Tidak tunggu waktu lama setelah mendengar laporan tersebut, Abu Bakar langsung membentuk sembilan ekspedisi militer untuk menumpas gerakan tersebut dan memerangi kubu kaum Nabi palsu, guna menyelesaikan masalah secara cepat.

Begitu pula dalam hal peperangan, Rasulullah sudah menetapkan beberapa syarat yang tidak boleh dilakukan saat peperangan terjadi:

1. Fasilitas umum tidak boleh dirusak.

2. Dilarang membunuh warga sipil.

Termasuk: perempuan, anak dan orang tua.

3. Memperlakukan tawanan dengan baik.

Begitulah Islam yang cepat tanggap dalam menyelesaikan segala permasalahan agar tidak menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan. 

Wallahu a'lam bissawab.