Kebijakan Terburu-buru Mengancam Munculnya Klaster Baru


Oleh Irma Faryanti

Ibu Rumah Tangga & Member Akademi Menulis Kreatif


Lega bercampur cemas, mungkin itulah yang dirasakan oleh sebagian besar orang tua murid ketika mendapat kabar bahwa sekolah tatap muka mulai dibuka. Merasa lega karena beban belajar daring yang selama ini mereka rasakan akan segera berakhir, tapi di sisi lain ada kecemasan yang memenuhi relung dada mereka  mengingat  pandemi yang hingga saat ini masih belum berakhir. Walaupun nampak melandai, namun penyebaran virus masih saja terjadi. Ancaman munculnya klaster sekolah terus membayangi. 

Hal tersebut rupanya bukan sekedar kekhawatiran tak beralasan, karena terbukti dari hasil catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), sejak PTM terbatas dilaksanakan beberapa waktu lalu sekitar 1.303 sekolah  telah menjadi klaster Covid-19. Berdasarkan data per 22 September 2021 didapati bahwa dari 25 klaster sekolah yang ada di Jakarta, sebanyak 227 pendidik dan tenaga kependidikan serta 241 peserta didik telah terkonfirmasi positif Covid-19. (Detik.com, 24 September 2021)

Kendati demikian, Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim menyatakan bahwa sekolah tatap muka akan tetap dilaksanakan, hanya sekolah Klaster Covid-19 saja yang akan ditutup hingga keadaan benar-benar aman, ia hanya menekankan pihak sekolah untuk lebih memperketat prokes dalam pelaksanaan PTM. Sekolah tatap muka dianggap tetap harus dilakukan dengan alasan untuk mengejar ketertinggalan anak-anak Indonesia akibat proses pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan.

Senada dengan hal itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta berbagai pihak untuk tetap waspada akan bahaya penularan Covid-19, karena kemungkinan munculnya klaster selalu ada walaupun kecil jumlahnya. Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam pelaksanaan PTM tersebut sering ditemukan pelanggaran protokol kesehatan seperti kelalaian penggunaan masker yang dilakukan oleh  guru dan siswa saat berada di lingkungan sekolah. Tidak sedikit siswa yang melepas maskernya begitu tiba di sekolah seolah fungsi masker seperti halnya helm, bisa ditanggalkan begitu tiba di tempat tujuan. 

Dalam kondisi wabah yang belum aman, kebijakan yang diambil untuk melakukan sekolah tatap muka  memang tidak bisa dikatakan tepat, bahkan terkesan buru-buru dan gegabah. Yang diprioritaskan dalam hal ini hanyalah mengejar waktu tahun ajaran baru dengan target terpenuhinya kualitas pendidikan. Karena selama pandemi, sistem daring yang diterapkan membuat proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal sehingga menghambat penyampaian ilmu ke siswa didik. Ditambah lagi dengan minimnya fasilitas, kendala HP, kuota, sinyal, dan lain sebagainya. Sehingga siswa kesulitan mengikuti pelajaran.

Sayangnya, alih-alih memperbaiki  berbagai kekurangan yang ada, menjamin ketersediaan sarana yang bisa mempermudah proses belajar, yang ditetapkan justru adalah PTM padahal situasi belum sepenuhnya aman dari wabah. Tidak berlebihanlah kiranya, jika para orang tua banyak yang merasa khawatir melepas anaknya melakukan sekolah tatap muka. Hal ini menimbulkan dilematis tersendiri antara siswa dan orang tua. Di satu sisi orang tua merasa khawatir tapi di sisi lain para siswa pun sangat menginginkan bisa bersekolah secara normal.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tentu dibutuhkan keputusan bijak yang tidak terburu-buru. Kebijakan yang ditetapkan harus menjadi solusi atas semua problematika yang terkait. Hal ini tentu bersifat sistemik, karena tidak bisa dilepaskan dari cara penanganan penguasa negeri ini dalam mengatasi wabah.

Sejak awal wabah hanya ditindaklanjuti dengan solusi-solusi parsial yang tidak mengakar. Diabaikannya solusi lockdown  menjadi pangkal permasalahan hingga akhirnya wabah menyebar luas hampir ke seluruh negeri. Pemerintah terlalu khawatir dengan keterpurukan ekonomi negara dan mengabaikan kesehatan serta keselamatan rakyatnya. Dengan menetapkan kebijakan PSBB ataupun PPKM, hasilnya berbagai aspek kehidupan tetap mengalami kemunduran.

Di tengah situasi sulit yang dihadapi masyarakat akibat pandemi, ironisnya negara masih berniat melanjutkan pembangunan ibukota baru yang memakan biaya fantastis. Padahal, jika saja pemerintah mau memutuskan lebih bijak lagi, misalnya dengan mengalihkan biaya pembangunan ibukota baru pada penanganan masalah pendidikan di masa pandemi, tentu akan sangat bermanfaat. Agar  para siswa bisa fokus belajar tanpa merasa was-was dan takut akan terjangkit wabah. 

Minimnya pengawasan dalam masalah yang timbul pasca pelaksanaan PTM terbatas, menjadi salah satu bukti nyata bahwa penguasa telah mengabaikan tanggung jawabnya. Urusan rakyat seolah hanya ditangani setengah hati sehingga urung berbuah solusi. Inilah watak asli kepemimpinan kapitalis yang cenderung berlepas tangan atas apa yang menjadi kewajiban.

Sangat jauh berbeda dengan kepemimpinan Islam. Kepentingan rakyat menjadi prioritasnya, termasuk masalah pendidikan dan kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi rakyat. Karena telah menjadi kewajiban negara dalam menjamin seluruh keperluan rakyat, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan juga keamanan.

Khususnya dalam bidang pendidikan,  Islam menetapkan aturan yang fleksibel dengan syarat hal-hal terkait landasan, tujuan serta metode pendidikan tetap terlaksana. Misalnya pada masa pandemi seperti saat ini, dimana masyarakat diminimalisir beraktivitas di luar, diperbolehkan untuk memanfaatkan teknologi melakukan pembelajaran online dengan fasilitas yang mendukung. Tentu negara akan menyediakan berbagai hal yang bisa menunjang terealisasinya proses pembelajaran tersebut secara cuma-cuma karena sepenuhnya biaya ditanggung oleh kas negara.

Demikianlah Islam, kebijakan yang diambil dilakukan secara tenang dan tidak terburu-buru, namun tetap solutif dan tepat sasaran. Penguasa sebagai pengayom rakyat akan menjalankan perannya sebaik mungkin karena menyadari besarnya tanggung jawab kepemimpinan yang ditanggungnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam HR Bukhari dan Muslim:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” 

Wallahu a'lam bishawwab.