Kado Pahit Penambak Garam


Oleh Ummu Afif

(Pemerhati Sosial, Malang)


Impor bahan pangan kembali membanjiri negeri ini. Tak terkecuali garam, yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan alasan untuk menjamin ketersediaan bahan baku garam bagi industri dalam negeri, pada tahun 2021 ini pemerintah kembali menyepakati alokasi impor komoditas pergaraman industri sebesar 3 juta ton. 

Hal ini diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia menegaskan, pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor garam. Keputusan ini telah diambil dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.

Padahal pada bulan Oktober lalu, Presiden Joko Widodo sempat marah dan menyebut bahwa masalah garam rakyat belum terselesaikan hingga saat ini. Bahkan tak ada pihak yang ingin mencari jalan keluar. Jokowi juga telah menjanjikan tidak akan mengimpor berbagai kebutuhan pangan seperti beras, gula, garam, ikan, daging, bawang, kedelai, sayur, dan buah.  Namun, nyatanya semua itu hanya sebatas janji.

Impor garam ini pun membuat para penambak mengalami kerugian. Harga garam di pasaran turun drastis. Kebijakan impor tersebut tentu mengecewakan para petani garam. Seharusnya kebijakan pemerintah lebih memperhatikan para petani dalam negeri. Dan berupaya untuk memajukan petani garam di Indonesia.

Padahal di negeri ini terdapat lahan garam yang sangat luas. Lahan tersebut akan menjadi lahan tidak produktif, karena rendahnya teknologi dan rendahnya kemampuan penambak garam dalam menghasilkan garam berkualitas.

Seharusnya pemerintah mendukung sarana dan prasarana teknologi untuk meningkatkan hasil garam, sehingga bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam. Dibukanya impor garam malah akan menyengsarakan dan meningkatkan pengangguran.

Dalam negara Islam, negara boleh melakukan impor, akan tetapi dengan syarat:

1. Barang yang diimpor bukan barang haram.

2. Tidak mengurangi produksi.

3. Tidak meningkatkan pengangguran.

4. Tidak menurunkan pendapatan masyarakat.

5. Tidak menurunkan daya beli masyarakat.

Maka sebaiknya kebijakan impor ini dievaluasi kembali, bahkan dibatalkan agar rakyat dan negeri ini dapat sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. Wallahu a'lam bissawab.