Islam Solusi Tuntas Memberantas Kekerasan Seksual

 



Oleh Aisha Besima
(Aktivis Muslimah Banua)

Perjalanan panjang RUU PKS yang digadangkan untuk memberantas penghapusan kekerasan seksual, saat ini menjadi sorotan publik. Seperti yang diketahui ketua panitia kerja rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS telah berubah menjadi RUU tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS. Ada apakah gerangan dengan adanya perubahan yang terjadi? Apakah dengan perubahan ini dapat memberantas KS? Ditambah lagi perubahan ini barang tentu akan menuai banyak protes.

RUU penghapusan kekerasan seksual dari Baleg DPR RI menuai banyak protes. Sebab, draf baru muncul dengan judul baru yang semula RUU PKS menjadi RUU TPKS (Tindak pidana kekerasan seksual), sehingga banyak terjadi perubahan didalamnya. KOMPAKS (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual) menilai hal ini akan menimbulkan dampak yang serius terhadap isi materi RUU secara keseluruhan.

Terlebih lagi, adanya penghapusan elemen penting terkait penanganan kekerasan seksual secara komprehensif, yang tujuannya menghapus kekerasan seksual. Sedangkan, RUU TPKS, tentu sesuai dengan penamaannya, RUU TPKS yang hanya berfokus pada penindakan tindak pidana dan malah mengabaikan unsur kepentingan korban dilansir (liputan6.com, 4/9/2021).

Dari beberapa pasal dalam RUU PKS adalah sebuah keniscayaan jika rencana draft RUU yang membahas terkait kekerasan seksual, ternyata begitu alat untuk mencapai sebuah kesepakatan. Kehidupan masyarakat saat ini ditata dengan aturan yang berpotensi saling kontradiktif. Semisal atas nama HAM setiap individu bebas mengajukan keinginannya. Akibatnya nafsu pribadi menjadi dasar memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Individu bebas memutuskan bagaimana dia memuaskan naluri seksualnya dan bagaimana dia menikmatinya.

Menjamin kebebasan pribadi termasuk orientasi seksualnya nyata-nyata menjadi prioritas dalam masyarakat dibandingkan menjadi kebaikan keluarga dan masyarakat. Pandangan kebebasan tentang kepuasan seksual ini berdampak pada masyarakat. Hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi longgar. Amoralitas merebak, film, televisi, musik, majalah, buku bertema pornografi menjadi hal biasa.

Tentu saja hal-hal semacam ini berpotensi besar membangkitkan gairah seksual. Ketika hasrat seksual terus-menerus dibangkitkan dan hawa nafsu mendominasi, ketimbang berpikir dan berperilaku benar. Maka tidak dapat dihindari banyak laki-laki dan perempuan berusaha untuk mencapai hasrat seksualnya dengan cara yang mereka inginkan.

Dengan sarana yang tersedia, meski kemudian itu berarti harus melecehkan anak-anak dan mengeksploitasi para remaja. Ketika kasus pelecehan dan kekerasan seksual semakin banyak, tidak ada larangan mengeksploitasi perempuan dan anak-anak. Ini akibat dari sistem sekuler kapitalis yang menempatkan keuntungan finansial di atas perlindungan martabat perempuan. Tercipta lingkungan untuk eksploitasi anak-anak remaja dan perempuan dalam perdagangan manusia prostitusi dan alat penghibur.

Dengan demikian, untuk menuntaskan hingga tuntas ke akar-akarnya kejahatan seksual ini. Harus ada penciptaan lingkungan baru yang lahir dari sistem yang memiliki paradigma menjaga kehormatan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Tentu saja hal tersebut kita akan dapati dalam pemerintahan Islam, yang didalamnya diatur dengan menerapkan Al-Qur'an dan sunah.

Sejatinya ketika kehidupan yang di dalamnya diterapkan aturan Islam kafah maka barang tentu terjaga kehormatan perempuan dan perlindungan terhadap anak-anak. Di dalam Islam pengaturan antara laki-laki dan perempuan jelas, sehingga meminimalisir pertemuan antara laki-laki dan perempuan, sehingga akan mampu menghapuskan kekerasan seksual.

Selain itu, ada beberapa langkah yang diterapkan dalam pemerintahan yang diterapkan syariah Islam. Pertama, perempuan dan laki-laki wajib dipisah, kecuali karena adanya keperluan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, seperti haji, jual beli, kesehatan dan pendidikan. Kedua, perempuan ketika keluar kekehidupan umum maka diwajibkan menutup auratnya sesuai ketentuan syariat Islam. Ketiga, Islam memiliki sistem kontrol sosial berupa amar makruf nahi mungkar. Saling menasehati dalam kebenaran dan ketakwaan.

Keempat, dalam Islam memiliki sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual. Contohnya, sanksi bagi pelaku tindak perkosaan berupa had zinâ, yaitu dirajam (dilempari batu) hingga mati, jika pelakunya muhshan (sudah menikah); dan dijilid (dicambuk) 100 kali dan diasingkan selama setahun, jika pelakunya ghairu muhshan (belum menikah).

Hal ini sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga orang: janda yang berzina, pembunuh orang dan orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jama’ah.” (HR. Bukhari-Muslim).

Hukum sanksi dalam sistem pemerintahan Islam tentu akan memberikan efek jera (zawajir) kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual dan sekaligus penghapus dosa (jawabir) yang telah dilakukannya ketika sampai pada dimana hari penghisaban. Beberapa mekanisme tadi yang diterapkan dalam aturan Islam, tentu akan memberikan solusi tuntas hingga mampu memberantas kejahatan kekerasan seksual hingga Keakarnya. Karena adanya tindakan preventif dan kuratif tadi.

Maka seharusnya sebagai umat Islam kita harus memahami bahwa Islam yang ditetapkan dalam bingkai sebuah negara, tentu akan mendatangkan kemaslahatan dan merupakan solusi atas seluruh aspek kehidupan. Karena kita sudah pernah diperlihatkan sejarah Islam bahwa ketika Islam datang, membawa perubahan dari yang dahulu manusia jahiliyah menjadi manusia yang mulia. Maka, sudah jelas solusi pemberantasan kekerasan seksual hanya mampu dituntaskan dalam sistem pemerintahan Islam yang didalamnya diterapkan syariat Islam kaffah.

Wallahu a'lam bishawab