Ironi Kemiskinan, hanya Islam Solusi Sempurna



Oleh Ummu Farizahrie

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Pengentasan kemiskinan apalagi yang berada di garis ekstrem tidak akan pernah selesai selama negeri ini masih menganut sistem demokrasi kapitalisme. 


Ibarat kata pepatah "bagaikan tikus mati di lumbung padi" begitulah gambaran yang tepat untuk rakyat Indonesia. Sebab di negeri nan kaya raya akan sumber daya alam ini kemiskinan masih menjadi masalah yang belum dapat dituntaskan.


Baru-baru ini lima orang kepala daerah di Jawa Barat bertemu dalam rapat kerja dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Gedung Sate, Kota Bandung pada Rabu, 29/9/2021. Pertemuan tersebut membahas masalah pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat. Wapres berharap akhir Desember tahun 2021 ini lima kabupaten yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur dapat menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayahnya. (Liputan6.com, 30/9/2021).


Salah satu kabupaten yang termasuk memiliki tingkat kemiskinan ekstrem adalah Kabupaten Bandung. Hal ini menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar disebabkan karena Kabupaten Bandung adalah wilayah padat penduduk sehingga memiliki lebih banyak warga yang miskin. Angka kemiskinan di Kabupaten Bandung sebanyak 6,91% atau 263.600 jiwa dan yang tergolong ekstrem sebanyak 2,46% atau sebanyak 93.480 jiwa. 


Adapun disebut kemiskinan ekstrem menurut standar Bank Dunia apabila pendapatan kurang dari US$1,9 per hari atau 27.075 rupiah per hari dengan kurs 14.250 per dollar AS.


Untuk mencapai target bebas dari warga miskin di akhir tahun 2021 Abdul Halim berharap Bupati Bandung dapat mengelola dana desa secara proporsional, serta mendukung berbagai program nasional seperti: bantuan tunai, subsidi listrik, padat karya dan program lainnya yang sudah dirilis oleh kementerian terkait. (Tribun Jabar.id, 1 Oktober 2021).


Jika dicermati, ada beberapa faktor penyebab angka kemiskinan masih sangat tinggi di negeri ini. Pertama, sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik. Penguasa negeri ini tidak serius dalam mengelola sumber daya alam. Mereka membiarkan pihak asing untuk mengeksploitasi hasil tambang negeri ini dengan dalih investasi luar negeri. Sebagian lagi dibiarkan dikelola oleh pihak swasta lokal. Akibatnya, hasil sumber daya alam masuk ke dalam kantong para kapital, bukan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana mestinya. Rakyat pun 'diracuni' dengan pemahaman bahwa pengelolaan oleh asing dan swasta itu menguntungkan negara.


Kedua, penerapan pajak. Sumber pendapatan negara dalam APBN yang tidak mencukupi menyebabkan Indonesia menutupi kebutuhan belanja negara dengan berutang kepada luar negeri yang sangat banyak. Utang yang berbasis riba tersebut mau tak mau harus dibayar dengan memungut pajak yang tinggi kepada rakyat. Pungutan pajak ini tidak hanya ditanggung oleh rakyat yang mampu, namun masyarakat berpenghasilan rendah pun ikut menanggungnya. Akibatnya rakyat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.


Ketiga, Pertumbuhan ekonomi juga dikabarkan melambat. Bahkan Bank Dunia menjadikan Indonesia turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income) per tanggal 1 Juli 2021. Ditambah lagi dengan adanya pandemi yang menyebabkan laju perekonomian terhambat. Gelombang PHK pun tak dapat terelakkan dan menyebabkan rakyat makin terpuruk tak berdaya.    


Untuk mengatasi kemiskinan yang makin parah ini pemerintah berupaya memberikan berbagai bantuan untuk rakyat, namun hal ini tidak juga menaikkan kesejahteraan rakyat. Sebab bantuan tersebut sering tidak tepat sasaran serta tidak merata dan membutuhkan beberapa persyaratan tertentu untuk mendapatkannya. Belum lagi banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, menambah kesengsaraan rakyat negeri ini.  


Pengentasan kemiskinan apalagi yang berada di garis ekstrem tidak akan pernah selesai selama negeri ini masih menganut sistem demokrasi kapitalisme. Sistem ini tidak akan pernah melahirkan pemimpin yang amanah dalam mengurus rakyatnya. Maka harapan menjadikan tingkat kemiskinan nol persen di tahun 2024 tak ubahnya seperti angan-angan kosong belaka. 


Inilah ironi hidup akibat sistem kapitalisme yang diterapkan oleh penguasa negeri ini. Sistem yang jelas rusak dan batil ini meniscayakan hanya segelintir orang atau kelompok bermodal besar akan mampu mengelola dan mengeruk kekayaan alam negeri ini dan menjadikannya sumber pundi-pundi  rupiah bagi diri atau kelompoknya. Sistem semacam ini tidak akan pernah berpihak kepada rakyat, tapi sebaliknya akan melahirkan kebijakan-kebijakan pro kapitalis.


Kemiskinan apapun kategorinya akan berhasil dihapus hanya dengan sistem Islam. Karena Islam memiliki aturan yang sangat rinci dalam mengatur ekonomi dan sumber daya alam. Apalagi sistem Islam akan melahirkan pemimpin yang amanah yang berfungsi sebagai raa'in dan junnah. Otomatis tanggung jawabnya mengurus urusan publik senantiasa berlandaskan tuntunan syariat demi kesejahteraan umat. 


Pemimpin Islam yang bertakwa akan sangat mencintai dan memperhatikan rakyatnya. Seperti sabda Rasulullah saw, "Sebaik-baik pemimpin ialah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian, juga kalian yang mendo'akan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendo'akan kebaikan untuk kalian..."(HR Muslim)


Khalifah tidak akan pernah melepaskan hak kepemilikan umum berupa barang tambang dan hasil alam lainnya kepada perorangan ataupun kelompok. Sumber daya alam akan dikelola sendiri oleh negara dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan.


Negara Islam tidak akan pernah berutang kepada luar negeri karena memiliki sistem keuangan yang mumpuni berupa Baitul Mal dan juga mata uang dinar dan dirham yang anti krisis karena berbasis emas dan perak.


Selanjutnya negara menjadikan beragam usaha dari sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi terlihat nyata. Negara menyediakan lapangan kerja yang sangat luas sehingga tidak ada rakyatnya yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Adapun bagi rakyatnya yang tidak mampu bekerja maka negara akan menjamin kebutuhannya ataupun mendorong kaum muslim yang mampu untuk membantu saudaranya yang membutuhkan.


Dengan demikian tidak akan ditemukan rakyat miskin dalam negara Islam. Seperti yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam dua setengah tahun kepemimpinan beliau tidak satupun rakyatnya yang merasa berhak menerima zakat karena seluruhnya telah hidup sejahtera.


Wallahualam bissawab.