Ironi Impor Garam Negeri Maritim


Oleh Siti Fatimah

(Pemerhati Sosial dan Generasi)


Garam merupakan salah satu kebutuhan yang cukup vital dalam kehidupan sehari-hari.  Penggunaan garam yang tidak terbatas hanya pada dunia kuliner ini menjadi suatu kebutuhan pokok, sehinggga kehadirannya pun sangat diperlukan. Namun sayang, kebutuhan akan garam ini ternyata tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh pemerintah, melainkan harus disuplai dari negara luar alias impor. 

Sangat disayangkan memang bahwa negara besar yang notabene memiliki wilayah perairan dimana luasnya hampir sama dengan luas daratan memutuskan untuk impor garam dalam jumlah yang sangat banyak yaitu sekitar 3 juta ton.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono, rencana mengimpor garam sebanyak 3 juta ton sudah diputuskan pemerintah. Hal itu sudah diputuskan dalam rapat bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia menjelaskan rapat dengan Menko Perekonomian dihadiri Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Tercatat bahwa berdasarkan neraca, stok produksi garam nasional 2,1 juta ton.

"Lalu kemudian impor (garam) diputuskan 3 juta," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. (cnbcindonesia.com, 18/3/2021).

Kenaikan demand dari dunia industri yang meningkat mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam. Selain itu produksi garam lokal dinilai masih sangat sedikit dan memiliki kualitas yang relatif masih rendah.

Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan kebutuhan garam terbesar ada pada industri manufaktur sekitar 3,9 juta ton, lalu aneka pangan 1,3 juta ton dan lain sebagainya 2,4 juta ton. (cnbcindonesia.com, 18/3/2021).

Secara logika negara dengan luas wilayah yang besar dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah seharusnya mampu menciptakan swasembada pangan dari berbagai sektor. Namun faktanya tidaklah demikian, untuk pemenuhan garam nasional saja harus impor. Mirisnya lagi penambak garam nasibnya menjadi terlantar disebabkan garam produksi lokal dinilai tidak berkualitas, sehingga harga garam lokal pun jatuh pada titik yang sangat rendah. Alasan buruknya kualitas garam lokal justru membuat borok penguasa terbongkar. Sengkarut ini mengindikasikan bahwa kinerja para pejabat pada institusi terkait sangatlah buruk. Dengan gaji dan tunjangan serta fasilitas yang diberikan seharusnya para pejabat bekerja secara maksimal bukan malah sibuk membuat alasan untuk membenarkan aktivitas impor garam. 

Seharusnya sebagai orang nomor satu seorang pemimpin dituntut mampu menginstruksikan jajarannya untuk bekerja keras mewujudkan swasembada, bukan hanya marah-marah terkait impor garam. Padahal aktivitas ekonomi semacam ini tentu saja membutuhkan persetujuan dari pemimpin negara. Rakyat sangat tidak membutuhkan retorika, tetapi rakyat butuh kerja nyata para pejabat negara yang hasilnya dapat dinikmati rakyat bukan malah menzalimi.

عَنْ مَعْقِلٍ بنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ  ” مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ” .

Dari Ma’qil bin Yasir Radhiyallāhu ‘anhu, dia berkata: Saya mendengar Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang Allāh memberikan kesempatan kepadanya untuk mengatur rakyat (bawahan), tatkala (hari dimana) dia meninggal dunia, sementara ia dalam kondisi berbuat Ghisy kepada rakyatnya, kecuali Allāh akan mengharamkan baginya surga.” (HR. Bukhari nomor 6617, versi Fathul Bari nomor 7150 dan Muslim nomor 3509, versi Syarh Muslim nomor 142).

Indonesia memiliki potensi gunung garam di Kalimantan, selain itu perluasan tambak baru pun masih bisa dilakukan. Proses pengolahan garam tidak membutuhkan teknologi yang mahal, akan tetapi karena lahan-lahan tersebut tidak dikelola dengan maksimal, pengolahannya yang masih menggunakan teknik secara tradisional serta masih bergantung pada cuaca, maka jumlah produksi garam masih relatif rendah. 

Selain itu masalah distribusi juga menjadi penyebabnya. Biaya transportasi yang mahal, sistem perniagaan yang panjang dan berbelit, banyaknya distorsi pasar serta hadirnya kartel menambah parah situasi.

Tidak maksimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam indonesia serta buruknya distribusi dan produksi merupakan akibat dari praktik Neo-liberalisme. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator, operator,  pelaksana teknik dan otonomi daerah yang hanya membuat peraturan demi menguntungkan korporasi. Semua ini terbukti dengan adanya liberasi BUMN garam sehingga segala sesuatunya dikendalikan oleh korporasi (investor, importir dan distributor. 

Berbeda dalam sistem Islam, pemerintah hadir sebagai pelayan dan junnah bagi rakyatnya. Seluruh jajaran yang ada dalam pemerintahan bersama khalifah melindungi rakyat dan bertanggung jawab secara langsung proses perencanaan, produksi, distribusi, konsumsi dan realisasinya. Pemerintah Islam atau Daulah Islamiyah dalam Institusi Khilafah benar-benar akan memperhatikan kelangsungan usaha rakyat, tidak hanya para penambak garam, akan tetapi juga seluruh jenis sektor usaha rakyat.

Bagaimana daulah/khilafah meriayah umat dalam rangka kelangsungan usaha dan hidup mereka?

Dengan memaksimalkan potensi SDA, memaksimalkan produksi usaha dengan memberikan edukasi dan pelatihan, penyediaan sarana produksi serta infrastruktur penunjang.

Dalam hal pendistribusian, khilafah akan menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan menghilangkan apa-apa saja yang menjadi penyebab distorsi pasar.

Negara khilafah akan menjamin penyediaan makanan yang tentu saja halal dan thayyib. Lembaga-lembaga yang ditugaskan oleh negara khilafah harus mengutamakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.  Memberikan edukasi serta memberikan sanksi yang tegas dan pastinya berefek jera terhadap para pelaku kejahatan pangan seperti penimbun dan pelaku kartel.

Kegiatan impor oleh negara khilafah merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang mana dalam pelaksanaannya harus mengikuti hukum yang sesuai dengan hukum Islam serta mengedepankan kemaslahatan umat Islam. Dalam aktivitas perdagangan ini negara khilafah memutuskan untuk melakukan impor berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan bukan karena keterikatan dan paksaan dari organisasi internasional dengan perjanjian-perjanjian yang mereka persyaratkan terhadap anggotanya. Selain itu khilafah wajib memperhatikan status hukum atas barang impor dan juga status negara pengimpor apakah negara tersebut memusuhi Islam dan membahayakan kaum muslimin ataukah tidak.

Demikianlah negara khilafah meriayah umat Islam, ia hadir sebagai junnah terhadap umat yang dipimpinnya. Problematika impor garam yang saat ini terjadi hanya bisa diselesaikan dengan penerapan aturan Islam secara menyeluruh atau kafah dalam institusi negara khilafah. Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Wallahu a'lam bissawab.[]