Ironi di Sistem Sekuler, Harta Pejabat Meroket Saat Rakyat Makin Sekarat?

 


Oleh Krisdianti Nurayu Wulandari

Pegiat Literasi


Harta pejabat kian meroket, sedang rakyat susah payah untuk bertahan hidup di kala pandemi


Sebanyak 70 persen penyelenggara negara alias pejabat pemerintahan memiliki harta yang kian berlimpah selama pandemi Covid-19. Hal ini merupakan hasil laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Merdeka.Com, 9/9/21)


Pahala Nainggolan sebagai Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK mengatakan bahwa laporan kenaikan tersebut telah tercatat setelah dilakukannya analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020.


Pahala menyatakan bahwa kenaikan harta kekayaan tersebut paling banyak terjadi pada pejabat intansi kementerian dan DPR yang angkanya menyentuh satu milyar lebih. Adapun di tingkat eksekutif serta legislatif daerah, penambahannya tidak lebih dari satu milyar. (CNN Indonesia, 7/9/21)


Sungguh miris kita saksikan, ketika harta pejabat kian meroket, sedang rakyat susah payah untuk bertahan hidup di kala pandemi. Bertahan hidup di kala pandemi bukanlah hal yang mudah untuk sebagian besar orang. Terutama bagi orang yang termasuk dalam golongan menengah ke bawah. Siang malam mereka lelah mencari pundi-pundi rezeki demi menghidupi anak istri. Mereka lalui dengan peluh keringat yang mengalir deras dari kulit mereka. Banyak sekali rakyat yang berada di posisi seperti ini. 


Akan tetapi di sisi yang lain, justru para penguasa berlomba-lomba untuk semakin memperkaya diri. Banyak kasus yang bisa kita jumpai, semisal korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Tak tanggung-tanggung sampai dana bansos pun menjadi sasarannya. Tak peduli lagi bagaimana susah payahnya rakyat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 


Inilah potret buram demokrasi. Segala sesuatu hanya dinilai dari aspek manfaat semata. Akhirnya akan jauh dari nilai-nilai moral dan lain sebagainya. Meski mungkin ada satu dua penguasa yang tulus ikhlas bekerja demi kesejahteraan rakyat, tapi tak bisa dipungkiri bahwasannya ada banyak penguasa atau pejabat yang haus kekuasaan dan harta semata. Mereka lebih mendahulukan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan rakyat. 


Bila kita lihat dari pemberitaan yang ada dan di tengah ekonomi yang menghimpit rakyat, wajar saja bila rakyat mempertanyakan dari manakah harta yang diperoleh pejabat hingga bisa mencapai angka yang fantastis seperti itu? Begitu tidak adil bagi rakyat. Maka, dari sini pengauditan terhadap harta pejabat harus senantiasa dilakukan dan harus bersifat transparan.


Penguasa seharusnya sibuk bekerja untuk melayani kepentingan umat, bukan justru sibuk memperkaya diri sendiri saat rakyat tengah sekarat. Seharusnya, penguasa bisa menghadirkan dan menunjukkan rasa peduli serta kepekaannya terhadap derita yang dialami oleh rakyat. Bukan sebaliknya.


Berbeda halnya dengan para pemimpin yang lahir dari rahim sistem Islam. Sistem Islam akan melahirkan para pemimpin serta penguasa yang zuhud terhadap kehidupan duniawi dan fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat. Sebab tujuan kepemimpinannya bukanlah meraih materi sebanyak-banyaknya, melainkan menjalankan amanah yang ada dipundaknya demi meraih ridho dari Allah SWT. Dia takut ketika kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. 


Dengan landasan takwa kepada Allah SWT, mereka akan bersungguh-sungguh untuk menunaikan amanahnya. Mereka sangat memahami betul, betapa beratnya konsekuensi apabila mereka melalaikan dan mengkhianati amanah rakyat. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharakam surga untuk dirinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Wallaahualam bissawab.