Impor Garam yang Tak Kunjung Usai


Oleh Ummu Salman

(Relawan Media)


Bulan Maret lalu, pemerintah mengeluarkan keputusan terkait impor garam sebanyak 3,07 ton. Keputusan tersebut akan direalisasikan pada bulan Oktober, yang artinya realisasinya akan dilaksanakan pada bulan ini. Jika keputusan impor tersebut terlaksana, maka jumlah impor saat ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah. 

Keputusan impor diambil dengan alasan bahwa produksi garam dalam negeri tak mampu untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, khususnya garam untuk keperluan industri. Menteri perindustrian, Agus Gumiwang menyatakan bahwa kebutuhan garam di sektor industri adalah 4,6 juta ton, sehingga masih butuh garam impor untuk memenuhinya. Di samping itu disebutkan bahwa garam lokal belum memenuhi standar kebutuhan garam industri. 

Keputusan impor ini tentu sangat disayangkan, karena itu artinya melalui keputusan tersebut, mengonfirmasi jika target swasembada pangan tahun ini gagal terlaksana. Keputusan impor ini juga mengabaikan suara petani lokal yang garamnya tidak akan laku terjual karena kalah saing dengan garam impor. 

Padahal Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan garam. Lahan garam yang ada di Indonesia cukup besar yaitu sekitar 20 juta-an hektar, hanya saja belum dikelola secara optimal. Jika saja pemerintah mau berupaya serius untuk menyelesaikan persoalannya, maka tentu tak perlu mengambil kebijakan impor dalam jumlah yang besar. 

Ini juga yang sempat disebutkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Pada Oktober tahun lalu, Presiden Jokowi sempat marah dan menyebut bahwa masalah garam rakyat belum terselesaikan hingga saat ini. Bahkan, tidak ada pihak yang ingin mencari jalan keluarnya."Masih rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri. Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi nggak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (5/10).(merdeka.com, 21/3/2021). Namun demikian persoalan tersebut tak juga terselesaikan, malah keluar keputusan impor dengan jumlah terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Rakyat tak butuh sekadar retorika, tapi aksi nyata di lapangan.

Sejatinya keputusan impor tersebut bukanlah sekadar karena terdesak kebutuhan, tetapi di balik itu karena cara pandang yang digunakan untuk menilai persoalan ini adalah cara pandang neoliberal. Penguasa selama ini sekadar memposisikan dirinya sebagai fasilitator dan regulator, sehingga akhirnya peraturan yang mereka keluarkan justru berpihak pada kepentingan korporasi semata.

Solusi Islam

Dalam sistem Islam yang terwujud melalui Khilafah Islam, para pemimpin adalah pengurus dan sebagai junnah (perisai) bagi rakyatnya. Maka cara pandang dalam menyelesaikan persoalan tentu memikirkan kemaslahatan rakyatnya. Negara dan pemerintah bertanggung jawab langsung dalam menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di masyarakatnya. 

Terkait persoalan garam ini, maka pemerintah akan terlibat langsung mulai perencanaan, produksi, distribusi dan konsumsi. Dari sisi produksi, negara akan memberikan dukungan guna peningkatan produksi garam juga kualitasnya dengan melakukan edukasi dan pelatihan kepada para petambak garam, mendukung berbagai penemuan teknologi baru yang akan mendukung produksi, mendirikan infrastruktur pendukung.

Dari sisi distribusi, maka negara akan memastikan distribusi secara merata ke barbagai wilayah, menciptakan pasar yang sehat dan kondusif serta menghapus distorsi pasar. Sedangkan dari sisi konsumsi, negara memastikan halal dan toyyibnya bahan pangan yang akan dikonsumsi.

Kemudian terkait kebijakan impor kalaupun harus diambil, keputusan tersebut adalah murni keputusan negara (Khalifah) bukan karena adanya intervensi dari negara lain. Kegiatan impor adalah bagian dari urusan perdagangan luar negeri, maka perlu diperhatikan bahan yang diimpor dan negara tempat mengimpor. Jika negara tersebut negara yang memusuhi Islam maka impor tidak akan dilakukan dari negara tersebut. 

Wallahu a'lam bissawab.