Impor Garam dan Strategi Blokade Logistik Global


Oleh Yuliyati Sambas

Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK


Ketahanan pangan suatu negara adalah perkara vital yang berkorelasi positif dengan kedaulatan negara tersebut. Jika ingin meruntuhkan kedaulatan satu bangsa, maka mulailah obok-obok urusan pangannya.

Hal demikian sesungguhnya tengah menimpa negeri kita tercinta. Garam sebagai salah satu komoditas pangan yang dibutuhkan semua kalangan tampak sedang mendapat bidikan strategi blokade logistik oleh kekuatan global. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Ustaz Doni Riw, influencer dakwah nasional.

Setelah sebelumnya hal yang sama terjadi juga pada komoditas lain semisal beras, daging, telur, hingga cabai. Kini serbuk halus putih bercita rasa asin itu pun tak ketinggalan menjadi sasaran.

Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, telah menetapkan akan mengimpor garam lagi tahun ini. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya pun fantastis tiga juta ton untuk garam industri. (merdeka.com, 21/3/2021)

Ada apa sesungguhnya di balik peristiwa ini?

Banyak analisis yang beredar berkenaan dengan berulangnya pemerintah dalam mengambil kebijakan yang sangat merugikan rakyat itu. Namun satu di antaranya dapat menjadi warning. Bahwa apa yang diberlakukan itu selain zalim pada rakyat juga berpotensi menimbulkan bahaya besar, mengintai kedaulatan dan keberlangsungan negara ini.

Pola berulang yang sangat kasat mata adalah kebijakan impor di saat kondisi dalam negeri sedang berada pada masa panen raya atau produksi melimpah. 

Kasus Bulog memusnahkan 20 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu (disposal stock) pada tahun 2019, bisa menjadi contoh. Atau di balik keukeuhnya pemerintah dalam mengimpor cabai hingga 27.851 ton justru di saat pasokan dalam negeri sedang surplus (bisnis.com, 20/8/2021). Sehingga menyebabkan banyak dari petani frustrasi dan melakukan aktivitas membakar dan membuang cabainya.

Kini garam pun mengalami hal serupa. Ketua Umum Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG), Mohammad Hasan menyebut bahwa kuota garam impor yang ditetapkan pemerintah tahun ini mengalami kenaikan. Padahal ketersediaan garam tahun kemarin saja yang sebesar 1,3 juta ton beserta stok garam perusahaan pengolah garam yang diimpor tahun 2020 hingga kini pun masih menggunung.

Hal itu berimbas pada anjloknya harga garam di pasaran tersebab tak terserapnya komoditas oleh konsumen rumah tangga maupun industri.

Maka adalah alasan klise jika pemerintah tetap mengambil opsi impor di saat panen raya atau produksi dalam negeri melimpah. Mulai dari untuk terpenuhinya kebutuhan garam industri, tersebab kualitas garam industri yang diproduksi dalam negeri belum menyamai kualitas garam impor, hingga alasan berupa kebutuhan impor meningkat karena ada tambahan investasi pada industri pengguna garam. Pertanyaannya, kenapa pemerintah justru lebih memilih impor dibanding bekerja keras membawa para petani, petambak garam yang nota bene adalah rakyatnya agar mampu memproduksi garam qualifed? Istilahnya lebih baik bersakit-sakit dahulu saat ini, untuk mendapat hasil yang memuaskan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Alih-alih demikian, justru yang terjadi sebaliknya. Seolah tak ada political will yang kuat untuk mau meraihnya. Pernyataan dengan nada tinggi yang dikeluarkan oleh orang nomor satu negeri ini pun ibarat lip service yang nol bukti.

Apa yang terjadi dalam jangka panjang justru bahaya maha dahsyat mengintai negeri ini. Berulangnya kasus serupa akan menyebabkan petani atau produsen pangan dalam negeri kian malas untuk menanam hingga berproduksi. Imbas lanjutannya, negara akan semakin terperangkap jerat impor. Hingga pada satu titik tertentu, di saat negara tak mampu lagi berproduksi untuk kebutuhan pangan rakyatnya, maka asing (kekuatan global) akan dengan mudah menjadikannya sebagai penjerat agar Indonesia bertekuk lutut dan manut pada setiap arahan mereka. 

Itulah yang terjadi ketika jalannya negara dikendalikan oleh sistem pemerintahan yang materi oriented, yakni kapitalisme. Itung-itungan peraihan laba selalu mewarnai kebijakan yang dikeluarkan. Tak peduli rakyat terzalimi karenanya. Atau jika pun mesti ditebus dengan bahaya maha dahsyat di hadapan. Berupa ambruknya ketahanan pangan yang berakibat kedaulatan negeri kian rontok. Semua tak diacuhkan. 

Sungguh sangat berbanding terbalik dengan bagaimana negara dengan sistem pemerintahan Islam mengatur terkait hal ini. Sebagai agama dengan sistem aturan yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan berupa syariat kafah (menyeluruh). 

Sistem pemerintahan Islam (khilafah) akan berjalan dalam rangka menerapkan syariat kafah dan memberi kemaslahatan bagi rakyat. Maka semua urusan rakyat berupa terpenuhinya hajat hidup dan kesejahteraannya  menjadi prioritas utama. Termasuk dalam hal pengadaan setiap kebutuhan pangan, negara akan memastikan semua kebijakan yang diberlakukannya itu menghasilkan maslahat atas rakyat. Pemimpin negara dalam hal ini bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengurusi setiap urusan rakyat, termasuk hajat sandang, pangan, dan papannya. Juga hajat kolektif berupa kesehatan, pendidikan dan keamanannya. Sebagaimana sabda Baginda Rasulullah saw. yang artinya, “Pemimpin adalah pengurus (raain) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari).  

Negara pun tak akan membiarkan kedaulatan terkangkangi oleh asing. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 141 yang artinya, “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.”

Maka mekanisme kemandirian pangan pun akan diupayakan seoptimal mungkin. Pemerintah akan mendorong setiap upaya agar produksi dalam negeri mampu mencukupi semua kebutuhan rakyat. Mulai dari dukungan berupa edukasi, pengembangan riset iptek, pemberian bantuan modal dan sarana produksi bagi para petani yang membutuhkan, juga menyediakan infrastruktur pendukung lainnya. Dengan begitu, tak perlu melirik mekanisme impor karena produksi dan pasar dalam negeri telah mencukupi.

Namun demikian Islam pun tak mengharamkan proses impor. Perdagangan luar negeri diatur demikian rinci dan khas oleh syariat. Syariat mewasiatkan bahwa proses ekspor maupun impor tidak boleh untuk komoditas haram dan tidak dilakukan dengan negara kafir harbi fi’lan (kafir yang memusuhi dan memerangi Islam secara nyata). Itu karena hubungan yang berlaku dengan mereka hanyalah hubungan perang, tak lebih dari itu.

Aspek distribusi pun akan senantiasa mendapat pengawasan ketat agar tercipta keseimbangan harga secara alamiah. Para pelaku kartel dan penimbun stok komoditas tak akan dibiarkan ada. Sistem sanksi demikian khas dan tegasnya diberlakukan atas dasar ketundukkan para pemangku jabatan juga rakyat secara umum.

Intervensi harga tak akan dilakukan oleh negara. Agar tetap tercipta mekanisme harga alamiah di tengah-tengah pasar.

Kebijakan-kebijakan ke arah kemandirian pangan tersebut tentu tak bisa berjalan sendiri. Sistem ekonomi syariat akan mendukung dengan mengklasifikasikan harta menjadi tiga: harta milik umum (al-milkiyah ‘aam), harta milik negara (al-milkiyah ad-daulah) dan harta milik pribadi (al-milkiyah fardiyah). Dengannya maka negara memiliki lumbung-lumbung harta melimpah untuk mengurusi semua urusan rakyat menggunakan kekayaan milik umum berupa sumber daya alam baik yang ada di daratan, lautan maupun perut bumi. 

Dengan itu semua, kemandirian pangan akan teraih. Negara pun akan terhindar dari jebakan blokade logistik oleh kekuatan global yang biasa terjadi di alam kapitalisme. Wallahu a’lam.