Ilusi Demokrasi


Oleh Yani Rahmawati

(Ibu Generasi Peduli Umat)


Demokrasi, saat ini merupakan kata yang membius karena dengan semboyannya "dari rakyat, oleh rakyar, untuk rakyat" telah meniupkan angin surga yang menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat. Namun kenyataannya adalah ilusi belaka, karena demokrasi tidak membuat kehidupan rakyat menjadi baik, dalam era pemerintahan ini rakyat kecil tidak menjadi hal utama, tapi diperhatikan hanya ketika dibutuhkan suaranya saja, khususnya saat pemilu.

Pemilu, dalam pemerintahan demokrasi adalah agenda penting untuk pergantian kepemimpinan dan wakil rakyat. Namun agenda ini memerlukan biaya yang sangat mahal, karena dalam sistem ini harus ada mekanisme sosialisasi dan membangun loyalitas dengan pemilih (rakyat). Dengan demikian akan ada persaingan dalam memenangkan suara, artinya akan membutuhkan biaya yang besar dalam proses kampanye, belum lagi adanya konsep pembatasan kekuasaan dalam periodisasi jabatan. Satu-satunya jalan yang paling mudah untuk mendapatkan suara adalah dengan memberikan janji-janji dan dana bantuan yang tidak kecil kepada calon pemilih.  

Di tengah rakyat mati-matian mempertahankan hidup selama pandemi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan dana anggaran Pemilu 2024 sebesar 86 triliun. Seharusnya pemerintah memfokuskan anggaran untuk pembenahan sistem/manajemen kesehatan dan pendidikan serta upaya pemulihan ekonomi, agar rakyat bisa keluar dari kondisi kemiskinan.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, "Pemilu 2024 nanti adalah Pemilu yang sangat mahal ya. Saya sudah hitung-hitung sebetulnya dari pengajuan yang disampaikan KPU, Bawaslu, apakah itu dari APBN maupun APBD yaitu tidak kurang dari 150 triliun, itu kita belum bicara keamanan dan seterusnya," dalam paparannya saat webinar bertajuk 'Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi dan Prediksi' yang digelar Indonesia Public Institute (IPI) secara daring, Kamis (2/9). 

Demokrasi yang berbiaya mahal ini sarat money politic, besarnya uang yang beredar selama berlangsungnya pemilu bagaikan aktivitas industri politik. Biaya yang tinggi ini jelas tidak mampu dipenuhi sendiri oleh para kandidat, maka yang dapat memenuhinya adalah para plutocrat (pemodal besar) dan dukungan para oligarki. Sehingga akhirnya  demokrasi dikuasai kepentingan oligarki.  Sistem politik yang dipenuhi transaksi kepentingan, demi mewujudkan ambisi kekuasaan dan mempertahankan bisnis mereka.

Dari prosesnya yang berbiaya sangat mahal, demokrasi nyatanya tidak menghasilkan pemimpin dan para wakil rakyat yang baik, justru sebaliknya. Demokrasi menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang berwatak koruptor. Ketika sudah duduk dalam jabatannya mereka akan sibuk bagaimana cara mengembalikan modal dan cara membalas jasa para penyokongnya ketika berkampanye, urusan rakyat bukan menjadi hal yang utama lagi. Maka tidak heran ketika kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat para pejabat ini justru akan menguntungkan 'rakyat pemilik modal', bukan lagi rakyat yang telah diberi janji manis. Contoh lahirnya Omnibuslaw.

Selain kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat kecil, lihat juga di masa pandemi ini di mana banyak rakyat yang jatuh dalam jurang kemiskinan, kekayaan para pejabat dan wakil rakyat justru meningkat pesat. Seolah berlomba-lomba memperkaya diri sendiri dan golongannya, mereka juga tidak punya hati nurani, yang seharusnya mereka  mengurusi kebutuhan rakyat secara penuh nyatanya mereka sanggup mengkorupsi dana bantuan untuk rakyat. Demokrasi hanya menguntungkan segelintir elite, penguasa hanya sebagai pelayan setia oligarki.  Sungguh fakta yang mudah terindra bagaimana 'bentuk' para pejabat dalam sistem demokrasi ini.

Belum lagi bagaimana semrawutnya masalah yang dihadapi rakyat saat ini, dari mulai masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan masalah pangan saja yang menjadi dasar kebutuhan rakyat, dalam sistem ini masih dalam keadaan yang menyedihkan. Saat ini masih banyak rakyat yang belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan layak karena kesulitan ekonomi yang semakin parah, para petani yang tidak bisa memasarkan hasil panennya karena harus bersaing dengan hasil tani yang diimpor pemerintah, para pengusaha telur yang tidak bisa mendapatkan harga yang layak di pasaran karena harga pakan yang mahal, masalah kesehatan, di mana rakyat kecil tidak dapat menerima pelayanan kesehatan yang layak, kemudian dalam masalah pendidikan, selain biaya pendidikan yang mahal dan adanya wacana pajak pendidikan  akan semakin memberatkan orang tua dalam hal pembiayaan, juga masalah gaji dan status guru honorer yang juga sangat memprihatinkan. Dan masih banyak lagi problem rakyat yang belum terselesaikan.  Bisa dikatakan pemerintahan demokrasi 'nir' prestasi karena faktanya demikian tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Berbanding terbalik dengan sistem pemilihan pemimpin dan wakil umat dalam Islam, prosesnya sederhana dan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memerlukan biaya fantastis.  

Pemimpin yang dipilih dalam Islam adalah orang yang mempunyai kapabilitas dan sesuai kriteria yang disyariatkan. Dengan demikian akan dihasilkan pemimpin yang berkualitas, dapat meriayah umat dengan baik dan tentunya amanah. Karena kepemimpinan mereka dituntun hukum yang berasal dari Allah Swt., sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan hukum syara buatan Allah, bukan kebijakan pesanan oligarki dan secara sadar mereka tahu bahwa apa yang diembannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

"Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah Swt. untuk memimpin rakyat, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga". (Mutaffaqun 'alaih).

Sudah saatnya kita kembali kepada aturan yang berasal dari Yang Mahabenar.

Wallahu a'lam bissawab.