Dana Abadi Pesantren, untuk Kebaikan atau Desakan?


Oleh Bunda Dee

Member Akademi Menulis Kreatif


Saat ini ramai dibicarakan baik di layar kaca ataupun di media sosial tentang Dana Abadi Pesantren. Terlihat banyak pihak yang eforia tentang hal ini. Setelah ada desakan dari pihak yang terkait di lembaga DPR akhirnya awal bulan September,  tepatnya tanggal 2 September 2021, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (Perpres)  No.82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Perpres Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren itu juga mengatur dana abadi pesantren.  Pendanaan ini bertujuan untuk pengembangan fungsi pesantren meliputi fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Adapun sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berasal dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang tidak mengikat dan sumber terakhir adalah dana abadi pesantren yang merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Pendanaan ini bisa berupa uang tunai, barang dan jasa.

Banyak pihak yang sangat antusias dan berharap dana ini segera direalisasikan. Salah satunya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dilansir dari detikcom PPP sampai menggelar mujahadah dan tasyakuran di Pondok Pesantren Ma’had Baitul Arqam al-Islami Kabupaten Bandung atas terbitnya Perpres ini. Dalam acara tersebut Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, “Ikhtiar lahir sudah kita lakukan, mulai dari PPP sebagai inisiator hingga dorongan agar Perpres No.82 Tahun 2021 ini terbit. Tasyakuran dan mujahadah ini untuk melengkapi ikhtiar lahir," jelas pria yang disapa Gus Arwani dalam keterangan tertulis, Kamis, 16/9/2021.

Besar harapan di acara tasyakuran tersebut agar hal ini dapat terlaksana dengan cepat dan tepat. Karena dengan adanya dana abadi pesantren ini akan semakin meningkatkan sumber daya santri, sekaligus meningkatkan kualitas pesantren di Indonesia. Dan meningkatkan kontribusi santri di Indonesia dalam membangun peradaban bangsa dan negara. Pesantren adalah cikal bakal pendidikan tertua di Indonesia, sebelum lahir lembaga pendidikan yang lain. Banyak tokoh-tokoh cendikiawan lahir dari pondok pesantren.

Hal yang perlu kita cermati dari terbitnya perpres tersebut adalah kenapa baru keluar setelah ada desakan dari berbagai pihak. Perlu diketahui pengajuan dana abadi pesantren sebetulnya bukan baru kali ini saja. Dilansir dari Kompas.com, Kamis (19/9/2019), bahwa Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Pesantren bersama Menteri Agama kala itu Lukman Hakim di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis tanggal 19 September 2019. Setelah berselang 3 tahun barulah terbit perpres ini. Seolah pemerintah berat mengeluarkan dana pendidikan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi negara untuk meyediakanya tidak terlepas apakah pendidikan umum atau pesantren. Oleh sebab itu, seharusnya tidak perlu ditetapkan perpres ini. Karena dengan terbitnya perpres ini justru menunjukan bahwa kebijakan dalam pendanaan pendidikan tidak menjadi prioritas negara kecuali bila didesak masyarakat. 

Dalam situasi ini terlihat ada jarak yang besar antara cita-cita penyelenggara pendidikan dengan kemampuan negara sebagai penyelengara utama pendidikan nasional. Pemerintah selalu berdalih negara tidak punya dana untuk memberi fasilitas terbaik bagi masyarakat termasuk sektor pendidikan. Karenanya negara harus menghitung efisiensi bahkan membuka peluang bagi pihak ketiga sebagai mitra. Maka bukan lagi mencari kebaikan tapi lebih bernuansa kapitalisasi sektor pendidikan yaitu mencari keuntungan. Biaya sekolah mahal dan sulit dijangkau sebagian besar rakyat Indonesia. Inilah gambaran buruk sistem pendidikan kapitalis.

Berbeda halnya dengan pendidikan Islam. Islam menempatkan pedidikan sebagai salah satu sumber kehidupan dan peradaban. Negara bertanggung jawab penuh memastikan pendidikan terselenggara secara ideal mulai dari pendidikan keluarga, masyarakat maupun negara. Memastikan tujuan pendidikan adalah mencetak generasi yang berkepribadian Islam yang siap mengemban amanah serta menebar risalah Islam. 

Maka semua hal yang menunjang terselenggaranya pendidikan akan dipenuhi. Sarana dan prasarana, tenaga pengajar yang berkualitas, fasilitas riset, perpustakaan dan asrama. Ditunjang juga oleh kebijakan lain seperti kebijakan media, sistem pergaulan, hingga persangsian. Yang tidak kalah penting penerepan sistem ekonomi dan keuangan Islam yang memastikan negara memilik kas yang besar untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian dalih tidak memiliki dana yang kerap terjadi dalam sistem saat ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam.

Jadi jelas persoalan pendidikan saat ini tidak akan pernah tuntas selama paradikma yang digunakan termasuk dalam sistem kehidupan masih sekuler kapitalistik, termasuk sistem pendidikannya. Kurangnya biaya dan buruknya kualitas selalu menghantui dunia pendidikan karena ekonomi kapitalisme membuat negara kehilangan modal untuk kesejahteraan rakyatnya. Negara  harus berhitung untung rugi dengan rakyat di berbagai urusan mereka. Padahal dalam hadis Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Imam (Khalifah) adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Negeri ini akan kehilangan harapan untuk membangun peradaban gemilang di masa yang akan datang, kecuali jika kita mampu merubah seluruh sistem kehidupan kepada sistem Islam saja.

Wallahu a’lam bish shawab.