Buruknya Pembiayaan pada Guru Honorer


Oleh Rohmah, SE.Sy


Pada tanggal 22 September 2021 gaji guru honorer harapan masih menyisakan pilu. Ribuan guru honorer mengaku keberatan dengan beban soal dan tingginya passing grade yang ditetapkan. Seleksi PPPK yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi guru honorer ternyata tidak berjalan semudah itu. Terutama, bagi guru honorer senior yang sudah puluhan tahun mengabdi.

Terkadang tidak diperhatikan oleh pemerintah bagaimana nasib guru honorer yang bukan satu atau dua tahun mengabdi di sekolah. Semua untuk negara, tetapi apalah daya nasib guru honorer yang menyedihkan dan membuat para netizen mengelus dada, karena sedih dan miris mendengar 40 tahun mengabdi tapi gaji hanya dapat 250/bulan. 

Belum lagi ada aturan dari pemerintah terkait kompetensi dengan kompetensi pas-pasan, mereka dihadapkan dengan persaingan yang tidak seimbang. Para guru honorer senior harus bersaing dengan guru yang fresh graduate atau memiliki kompetensi lebih. Seleksi PPPK dianggap tidak afirmatif. Hingga beredar surat terbuka untuk Mendikbudristek agar meringankan dan memberi kemudahan bagi guru honorer.

Peran Penting Guru Honorer

Kehadiran guru honorer bagaikan oase di tengah padang pasir. Sosok mereka tak bisa dipandang sebelah mata. Kesenjangan guru dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan lebih banyak ditopang dengan keberadaan guru honorer dengan segala keterbatasannya. Guru honorer mengisi ruang-ruang kosong di sekolah, terutama di daerah dan pelosok desa. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), secara keseluruhan saat ini terdapat 3.357.935 guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara jumlah siswa mencapai 52.539.935 siswa. Dengan demikian rasio rata-rata perbandingan guru dan siswa adalah 1:16. Angka tersebut merupakan angka yang sangat ideal dalam pemenuhan layanan belajar. Namun, ketika ditinjau dari sisi status kepegawaiannya, baru 1,607,480 (47,8%) guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 62,2% sisanya merupakan guru honorer yang terdiri dari 458.463 Guru Tetap Yayasan (GTY), 14.833 Guru Tidak Tetap (GTT) provinsi, 190.105 GTT kabupaten/kota, 3.829 guru bantu pusat, 728.461 guru honor sekolah, dan 354.764 guru dari kategori lainnya. (data.kemdikbud.go.id, 25/11/2020). 

Banyaknya jumlah guru ASN yang pensiun, bertambahnya lulusan guru tiap tahun, sementara pemerintah tak mampu mengangkat guru ASN sesuai kebutuhan, kekurangan guru ditutup dengan keberadaan guru honorer. Sayangnya, gaji yang amat minim selalu menjadi problem tak terurai bagi guru honorer.

Buruknya Pelayanan Pendidikan

Untuk memberi kesejahteraan bagi guru honorer, pemerintah mengambil langkah strategis yaitu seleksi PPPK. Langkah ini dinilai sebagai tindakan afirmatif untuk memenuhi kebutuhan guru dan solusi bagi masalah guru honorer. Namun, tidak semua guru honorer akan diterima sebagai pegawai PPPK.

Hanya 1000 lebih yang itu masuk PPPK. Berharapnya para guru honorer yang sudah sepuh dan tidak berdaya lagi. Tapi lagi-lagi mereka tidak sanggup mengalahkan para guru honorer yang masih segar dan muda dibandingkan mereka.

Berbicara nyaman atau tidaknya para siswa menjalani pembelajaran di masa pandemi, tentu tidak bisa lepas dari kualitas pengajar. 

Sebaliknya, kalau guru sendiri merasa kebingungan dalam menjalankan perannya sebagai pengajar di masa pandemi, ditambah berbagai keterbatasan fasilitas dalam mengajar, walhasil guru tidak akan mampu memberikan kenyamanan apalagi atsar (pengaruh) pendidikan kepada siswanya

Dilema Guru dalam Sistem Kapitalis

Menjadi guru dalam sistem sekuler kapitalis, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, memang bisa jadi dilema. Dari sisi guru yang kondisinya terbatas, di kampung jauh dari perkotaan, bermasalah dengan sinyal dan ditambah lagi dengan keterbatasan guru yang sudah tua terkait mengendalikan gadget, karena zamannya sudah sosmed ditambah lagi kondisi pandemi yang memaksakan mereka harus serba bisa. Namun apa daya, sistem yang ada tidak membuat meraka bahagia tapi malah membuat Meraka bingung dan linglung.

Betapa tidak, di saat seorang guru ingin memahamkan anak didiknya dengan materi pelajaran, ia terkendala secara sistemis, baik terkendala karena kompetensi IT (kurangnya pelatihan terkait kompetensi IT), terkendala kuota, juga terkendala sinyal internet yang buruk. Miris bukan kondisi saat ini?

Selain beban sosioekonomi, guru dituntut bisa beradaptasi dengan berbagai jenis platform pembelajan virtual dalam waktu singkat. Mereka juga dituntut membuat materi pembelajaran yang benar-benar jelas.

Di samping itu mereka punya kendala juga dari sisi ketidakpahaman para guru yang sudah tahu tadi dan juga terkait membeli kuota untuk mengajar.

Menjadi guru berkualitas dalam sistem kapitalis memang tidak mudah. Selain bertugas mentransfer ilmu, guru juga harus bisa membentuk kepribadian pada anak didiknya ini juga menjadi problem bagi para guru zaman sekarang masa pandemi.

Dalam sistem kapitalisme ini, di masa normal, tantangan guru untuk membentuk karakter anak sangatlah sulit, apalagi masa pandemi sekarang. Tidak ada interaksi “normal” dengan peserta didik. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Islam Menuntaskan Permasalahan Guru

Bagaimana tidak, di masa Umar bin Khattab guru digaji dengan 15 Dinar dan itu sebanding dengan uang kita sekarang 60 jutaan. Jadi wajar jika guru pada masa Umar sejahtera. Karena Islam itu agama yang sempurna dan paripurna yang membuat rakyatnya sejahtera, kesejahteraan guru dengan gaji layak dan mencukupi Dengan jaminan kebutuhan dan penghidupan yang cukup, para guru bisa fokus mendidik generasi dengan ilmu terbaiknya tanpa harus dibayangi besok makan apa atau mencari tambahan nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan negara khilafah akan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah. Pemerataan ini memiliki banyak kelebihan. Selain akses mudah, guru dengan sukarela mau ditempatkan di mana saja walau di pelosok desa. Sebab, negara akan memberikan fasilitas pendidikan yang menunjang proses belajar mengajar berjalan dengan baik di semua wilayah negara dan  dari mana biaya untuk mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas semacam itu? Negara tidak akan kelimpungan mencari dana pendidikan jika seluruh kekayaan alam yang dimiliki dikelola negara berdasar syariat Islam. 

Negara Khilafah memiliki mekanisme pembiayaan pendidikan. Ada dua sumber pendapatan baitulmal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu: (1) pos fai` dan kharaj—yang merupakan kepemilikan negara—seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berutang (qardh). Utang ini kemudian dilunasi negara dengan dana dari dharibah yang dipungut dari kaum muslimin. Biaya pendidikan dari baitulmal itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. Pertama, membayar gaji segala pihak yang terkait pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. Secara integratif, Islam jauh lebih unggul dan matang dalam mempersiapkan generasi terbaik. Bukan hanya siswanya yang terjamin haknya, guru pun bisa sejahtera dan mulia. Mengutip pernyataan cendekiawan muslim, Prof. Dr.-Ing, Fahmi Amhar, “Jika ada standar pendidikan yang di dalamnya tidak untuk membentuk misi sebagai generasi terbaik, maka standar pendidikan tersebut sudah gagal sejak awal.” Generasi terbaik tidak akan lahir dari peradaban kapitalisme dan sekularisme yang rusak dan merusak. Generasi terbaik hanya lahir dari peradaban mulia dengan sistem pendidikan Islam yang sudah terbukti kegemilangan.

Wallahu a'lam bissawab.