Bergantung kepada Pajak, Rakyat dipalak


Oleh Samratul Ilmi

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


"Tercekik Pajak di Negeri Kaya", adalah sebuah judul tulisan yang pas dengan kondisi masyarakat negeri ini. Kekayaan alam melimpah tidak berbanding lurus dengan ringannya beban kehidupan. Kesulitan membayar pajak akibat pandemi tidak lantas mendapatkan pembebasan yang melegakan. Demi meningkatkan pendapatan daerah, para pengemplang pajak akan dikejar untuk tetap bayar, tidak bisa menghindar.


Menurut Kepala Bapeda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan, S. Sos., M.Si., penunggak pajak terbesar saat ini adalah sektor hotel dan restoran. Rata-rata menunggak selama 2 tahun terakhir sejak adanya pandemi. Oleh karena itu Erwan memandang perlu melakukan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung agar para wajib pajak yang menunggak menyelesaikan kewajibannya demi membantu memulihkan keuangan negara.(Galajabar.com)

Erwan memaklumi, sektor hotel dan restoran sangat terdampak akibat pembatasan-pembatasan kegiatan sektor pariwisata. Akan tetapi Pemkab Bandung sendiri telah menyiapkan keringanan, yaitu mengeluarkan Perbup No.71 Tahun 2021 tentang Penghapusan Denda Pajak. 

Pihak pemerintah menganggap penghapusan denda pajak adalah sebuah keringanan, beda halnya dengan pihak pengusaha yang usahanya macet. Bayar pajak tanpa denda tetaplah beban. Apa yang dirasakan pengusaha hotel dan restoran juga dirasakan masyarakat pada umumnya. Begitu banyak pungutan pajak selain pajak hotel dan restoran. Semisal pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan sederet pajak lainnya, telah nyata menyengsarakan.

Kebijakan pajak di negeri ini sangatlah zalim. Semua rakyat dikenai pajak walaupun miskin. Tidak peduli apakah seseorang itu memiliki pendapatan atau tidak, apakah usahanya berjalan lancar atau macet, pajak harus tetap masuk sebagai sumber pendapatan negara. Dari tahun ke tahun ditargetkan terus naik. Kalau memungkinkan objek pajak diperluas agar pemasukan bagi negara juga bertambah. Makanya sempat ada wacana sembako dan sekolah kena pajak. Anehnya orang-orang kaya malah mendapatkan tax amnesty, dan yang lebih menyakitkan dana pajak yang dipungut dari rakyat menjadi bancakan para koruptor.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani pernah mengungkapkan, ketika disinggung tentang utang negara, bahwa kalaulah masyarakat taat membayar pajak, Indonesia akan mampu membayar utang. Ungkapan tersebut sama saja dengan negara terus berutang, rakyat yang harus menanggung. Logika terbalik, penguasa minta dilayani, sejatinya merekalah yang wajib melayani, sebagai tugas pemimpin.

Berharap belas kasihan dari para pemangku kebijakan sepertinya harus dicampakkan. Sejuta ungkapan ketertindasan tidak cukup menggoyahkan niat menyengsarakan. Lontaran pertanyaan mengapa rakyat tidak bisa menikmati kekayaan alam cukup dibungkam.

Walaupun Indonesia dikenal negara yang kaya akan sumber alamnya, namun sayang akibat salah kelola, tidak bisa menjadi pemasukan negara yang diandalkan. Sebagian besar dikuasai para korporat asing. Keuntungannya dibawa lari ke luar negeri. Indonesia hanya kebagian pembayaran pajaknya dari perusahaan-perusahaan milik asing yang tidak seberapa. Akhirnya pemasukan negara bergantung kepada pajak selain utang.

Selama ini kekayaan alam Indonesia dikelola berdasarkan sistem kapitalisme. Ekonomi diliberalisasi sehingga jatuh ke tangan swasta, baik lokal maupun asing. Asing begitu mendominasi mengeruk kekayaan negeri ini, sementara rakyat hanya bisa gigit jari. Satu sisi tidak bisa menikmati kekayaan alam negeri sendiri, satu sisi lagi dipalak dengan pungutan pajak.

Andaikan dikelola dengan sistem Islam, secara pasti rakyat tidak akan terhimpit dengan beragam pungutan pajak. Dalam sistem Islam (khilafah) pemasukan pokok negara banyak sumbernya, di antaranya, ada fai, kharaj, jizyah, ghanimah, dan dharibah. Ada lagi bagian kepemilikan umum yang dikelola negara seperti: migas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, hutan, padang rumput, dan yang lainnya. Kemudian bagian sedekah: zakat uang, zakat perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat ternak. Maka wajar khilafah mampu membangun negaranya, menyejahterakan rakyatnya jauh dari membebani.

Adapun dharibah yang kadang disamakan dengan pajak dalam kapitalisme, dipungut hanya dari orang-orang kaya saja, serta sifatnya insidental tidak permanen, karena bukan pemasukan pokok negara. Dipungut jika kas negara kosong, sementara ada pembiayaan yang tidak bisa ditangguhkan karena akan menimbulkan dharar atau bahaya bagi rakyat. Bila sudah terpenuhi, pungutan akan dihentikan. Makanya istilah dharibah sebenarnya tidak tepat disamakan dengan pajak.

Islam membagi kepemilikan menjadi 3 bagian; ada kepemilikan negara, kepemilikan umum dan kepemilikan individu. Kepemilikan umum dibebankan kepada negara untuk mengelolanya, sedangkan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Dari sini maka rakyat dapat menikmati kekayaan alam yang telah dianugerahkan Sang Ilahi karena haram diserahkan kepada para oligarki.

Sistem selain Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an pasti akan menzalimi, sebagaimana firmanNya, yang artinya: ".... Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang yang zalim." (al-Maidah (5: 45)

Kembali kepada sistem Islam, artinya rakyat akan bernafas lega. Diberkahi oleh Allah Swt. Zat yang Maha Pemurah. Semoga terwujud dalam waktu dekat.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab.