Bantuan Negara Hanya untuk Sekolah Gemuk

 


 


Oleh  Siti Uswatun Khasanah

(Aktivis Dakwah Milenial)


Dalam sistem Islam, pandangan tentang negara maju berbeda dengan sistem kapitalis sekuler yang menganggap bahwa kemajuan sebuah negara diukur dari materi


Aturan baru dari Kemendikbudristek mengenai penyaluran dana BOS ditolak oleh sejumlah kalangan masyarakat. Terutama aliansi pendidikan yang merupakan gabungan dari sejumlah organisasi dan dinilai sebagai kebijakan yang diskriminatif karena mensyaratkan jumlah siswa masing-masing sekolah. Kebijakan ini tercantum dalam Perkemendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler yang menyatakan akan memberhentikan penyaluran dana BOS pada sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 orang dalam tiga tahun terakhir.  


“Kami menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler,” ujar Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno, di Jakarta, Jumat 3 September 2021. 


Selain itu Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah ini juga mendesak untuk menghapus peraturan baru ini, karena dinilainya bertolak belakang dengan pembukaan UUD 1945. Dinilai diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Sejumlah sekolah swasta akhirnya mengalami kendala dalam mendapatkan syarat yang telah ditetapkan itu. Sebab banyak sekolah swasta yang berada di daerah pelosok. Peraturan ini telah mendiskriminasi hak pendidikan anak bangsa dan membuat sekolah semakin tak layak untuk untuk belajar, padahal pihak sekolah swasta telah berusaha berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa.


Padahal salah satu kendala mendapatkankan siswa adalah minimnya fasilitas gedung sekolah. Jika peraturan ini diberlakukan maka banyak sekolah swasta yang terancam gagal mendapatkan bantuan dan fasilitasnya semakin tidak layak untuk belajar.


"Tentu masukan dari berbagai pihak akan menjadi pertimbangan kami," kata Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek, Anang Ristanto, ketika ditanya apakah akan mengkaji ulang atau tetap melanjutkan aturan tersebut, Ahad (5/9).

Beliau menerangkan pula bahwa peraturan itu belum berdampak tahun ini dan akan memberi waktu penataan kepada pihak sekolah dalam tiga tahun. Sebenarnya peraturan ini sudah ada sejak tahun 2019 dan akan dikaji kesiapannya untuk tahun 2022.


Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam membangun peradaban. Jadi, pendidikan seharusnya merupakan tanggung jawab negara dalam membentuk generasi. Seharusnya tidak ada diskriminasi dalam menjalankan pendidikan. Apalagi di daerah pelosok yang minim akan sentuhan pendidikan. 


Dalam sistem kapitalis yang diterapkan di negeri ini dapat kita lihat faktanya bahwa negeri ini tidak serius dalam mencerdaskan generasi. Peraturan baru seperti ini telah merenggut hak anak dalam menempuh pendidikan, dan dapat mengancam terjadinya penutupan sekolah serta anak bisa terancam untuk putus sekolah. Padahal di negeri ini sudah banyak sekali jumlah anak yang putus sekolah karena berbagai permasalahan.


Padahal pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah selaku penyelenggara pendidikan itu sendiri. Seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan pendidikan secara merata. 


Tidak hanya gagal secara pembangunan infrastruktur pendidikan, bukti bahwa negeri ini sangat gagal dalam membangun pendidikan untuk generasi adalah dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa agar anak bisa mendapatkan haknya yaitu pendidikan. Selain itu negeri ini pun telah gagal membangun karakter, moral dan ketakwaan generasi, sebab hanya terpaku pada kecerdasan intelektual yang tidak didasari oleh keimanan.


Pendidikan dalam sistem kapitalis sekuler ini pastinya berbeda jauh dengan pendidikan dalam sistem Islam. Islam mengakui Allah sebagai Pencipta dan Pengatur, dan Allah menurunkan aturan-Nya melalui syari'at Islam secara sempurna termasuk dalam sistem pemerintahan dan sistem pendidikan. Dalam Islam, sistem pemerintahan yang menerapkan syari'at Islam disebut dengan khilafah. 


Lalu, Bagaimana Kondisi Pendidikan dalam sistem Islam?

Jika kita membaca sejarah, maka kita temui bahwa khilafah adalah sistem terbaik dalam menyelenggarakan pendidikan untuk generasi. 


Jika dalam sistem kapitalis ekonomi diatur dengan aturan kapitalis yang hanya menguntungkan penguasa. Sehingga anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan menjadi minim. Bahkan menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis. 


Dalam Islam, ekonomi diatur dengan sistem Islam yang berdasarkan keimanan dan mampu menyejahterakan seluruh umat. Sehingga mampu membangun pendidikan yang layak untuk generasi tanpa diskriminasi. Dalam sistem khilafah semua anak diberikan hak berpendidikannya tanpa memandang agama, ras, laki-laki atau perempuan.


 Khilafah juga memberikan fasilitas terbaik pada semua sekolah tanpa syarat apapun. Dalam sistem Islam khalifah menanggung seluruh biaya pendidikan, sehingga tidak ada alasan untuk putus sekolah dan berhenti belajar. Sebab dalam khilafah pendidikan dipandang sebagai kebutuhan pokok umat yang harus diprioritaskan.


Dalam sistem Islam, pandangan tentang negara maju berbeda dengan sistem kapitalis sekuler yang menganggap bahwa kemajuan sebuah negara diukur dari materi, tanpa memandang kondisi lapangan. Sedangkan dalam sistem Islam, kemajuan sebuah negara dalam mengayomi rakyatnya dilihat dari seberapa sukses negara itu menuntun rakyatnya untuk bertakwa, melahirkan individu-individu yang menjalankan perintah Allah secara sempurna termasuk kewajiban menuntut ilmu. Mendiskriminasi hak pendidikan artinya menghambat menjalankan kewajiban menuntut ilmu. Maka pendidikan itu menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam khilafah. 


Tidak pernah ditemukan dalam sejarah, khilafah menjadikan seseorang untuk putus sekolah. Selain diberikan fasilitas yang layak, khilafah juga menjadikan siswa sebagai orang yang haus akan ilmu sehingga dalam sejarah khilafah mampu melahirkan ilmuan-ilmuan dan cendikiawan-cendikiawan yang luar biasa dan berpengaruh hingga hari ini. Seperti Ibnu Sina bapak kedokteran modern pertama yang juga seorang filsuf yang telah hafal Qur'an pada usia 10 tahun. Ada Al-Khawarizmi yang ahli mate-matika, astronomi, astrologi dan geografi. Ada pula wanita hebat, Fatimah Al-Fihri seorang pendiri universitas pertama di dunia yaitu Universitas Al-Qawariyyin di Fez, Maroko.


Sejarah juga mencatat, pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Muntashir Billah didirikan sebuah madrasah yang bernama Al-Muntashiriah yang berada di kota Baghdad. Setiap siswa menerima beasiswa berupa emas berjumlah satu dinar atau setara dengan 4, 25 gram emas. Kebutuhan hidup siswa pun telah menjadi tanggung jawab penuh negara. Sehingga siswa hanya fokus untuk belajar menjalankan kewajibannya untuk menuntut ilmu dan berkontribusi untuk ummat tanpa memikirkan biaya dan yang lainnya.


Pernyataan di atas seharusnya menyadarkan kira umat Muslim akan betapa pentingnya pengaturan Islam diterapkan untuk kegemilangan generasi mendatang. Mari kita bangkit untuk mengembalikan kehidupan Islam dan melenyapkan kehidupan Kapitalis hari ini, agar tidak ada lagi diskriminasi dalam pendidikan agar masa kegemilangan pada masa khilafah dalam sejarah itu kembali hadir.


Wallahu a'lam bishawwab