Wisata Dibuka, Akankah Perekonomian Pulih?

 


Oleh Nibrazin Nabila

Penggiat Literasi


Wabah Covid-19 yang berkepanjangan telah menjadikan sektor pariwisata tiarap. Padahal sebelumnya, sektor ini diproyeksikan menjadi sumber pemasukan negara terbesar. Namun apa daya, justru pariwisata lah yang kini paling parah terkena dampaknya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung H. Yosep Nugraha menyatakan keprihatinannya akan kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Ia mengungkapkan bahwa sejak diberlakukan kebijakan  PPKM Darurat Jawa Bali  dari awal hingga level 4, objek wisata  masih ditutup sementara. Para pelaku usaha kuliner maupun ekonomi kreatif juga turut terdampak, karena dalam proses memasarkan hasil produksinya sangat bergantung pada tingkat kunjungan wisatawan. Pedagang cinderamata yang ada di kawasan wisata juga mengalami kerugian serupa.

Untuk membantu dan memfasilitasi para pelaku usaha wisata, Yosep menuturkan bahwa Bupati Bandung HM Dadang Supriatna sudah menulis surat ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI agar ditetapkan kebijakan untuk tidak menutup tempat-tempat wisata secara total dan tetap memberi izin untuk buka dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. 

Para pengunjung pun disyaratkan membawa bukti hasil pemeriksaan rapid test antigen yang dinyatakan negatif dari Covid-19 atau membawa bukti sudah divaksinasi.  Karena  jika kebijakan penutupan tempat wisata ini terus berlanjut akan sangat berbahaya dari sisi ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Hal ini diharapkan dapat membangkitkan ekonomi masyarakat kembali. (Galajabar, 19/08/21)

Pariwisata dianggap sebagai sektor yang sangat berpengaruh terhadap laju perekonomian. Padahal, persentase sektor pariwisata terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sangatlah kecil. Pada tahun 2020 hanya 4,1%, bahkan pada 2019 sebelum terjadinya pandemi hanya 4,7%. Walaupun sektor parekraf menyumbang 7,3% terhadap PDB, jika dibandingkan dengan sektor migas dan batu bara yang mencapai 33%, serta CPO (minyak sawit mentah) 15%, tentu pariwisata ini sangatlah kecil. Seharusnya pemerintah lebih fokus pada pengelolaan SDA untuk memulihkan perekonomian daripada mengandalkan sektor pariwisata ini.

Demikianlah aturan main dalam sistem kapitalisme yang mengusung kebebasan  kepemilikan. Pengelolaan SDA diserahkan pada korporasi asing. Kekayaan alam yang melimpah dibiarkan untuk dikuasai oleh swasta secara leluasa karena mereka memiliki legalitas secara hukum. Korporasi atau swasta, bebas mengeksploitasi kekayaan alam negeri yang pada hakikatnya merupakan milik rakyatnya sendiri. Sementara rakyat hanya bisa gigit jari  dan menyaksikan tempat ia hidup dirusak hanya untuk memuaskan keserakahan korporasi. Sementara untuk keberlangsungan ekonomi, penguasa justru berharap banyak pada sektor pariwisata yang pada dasarnya tidak dapat memberi jaminan apapun bagi peningkatan pendapatan masyarakat, terlebih masa pandemi ini. 


Walaupun sektor pariwisata menjanjikan terciptanya lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti Pembangunan Desa Wisata yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah setempat. Mereka optimis, melalui dibukanya pariwisata ini, program UMKM akan kembali menggeliat. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya, pembangunan Desa Wisata ini hanya akan menggerus sawah-sawah dan perkebunan milik warga, sehingga  mata pencaharian mereka sebagai petani hilang. Lahan sawah, perkebunan, bahkan rumah warga disulap menjadi berbagai sanggarloka megah yang hadir melengkapi kawasan wisata.

Inilah yang terjadi ketika penyelesaian masalah hidup dikendalikan  oleh sistem kapitalis. Selama pembangunan desa dan tata kelola negara masih meletakkan kapitalisme sebagai landasannya, kesejahteraan tidak mungkin mendekat.

Berbeda sekali dengan Islam. Sistem memandang wisata sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri pada Rabbnya. Menikmati keindahan alam tanda kebesaran Allah Swt. Sekaligus sarana membangun keakraban keluarga. Tentunya konsep pariwisata ini  tetap harus berlandaskan hukum syara. 

Namun demikian, sektor pariwisata tidak menjadi hal yang mendesak, terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Islam akan lebih mengutamakan terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder rakyatnya terlebih dahulu. Mengingat berwisata hanya merupakan kebutuhan tersier, maka tidak terlalu diprioritaskan. Hal ini dikarenakan tugas seorang pemimpin dalam Islam jelas, yaitu mengurusi urusan rakyat

Islam tidak menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Karena Islam memiliki sumber pendapatan lain dengan memaksimalkan pengelolaan SDA. Selain itu ada kharaj, jizyah, dan yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai pemasukan bagi negara.

Adapun dari sisi kepemilikan,  Islam melarang pengelolaan SDA diserahkan pada asing. Karena negara lah yang wajib mengelola SDA untuk kemaslahatan umat. Inilah jaminan kesejahteraan dalam Islam. Seorang penguasa paham betul akan tanggung jawabnya sebagai pengurus umat. Peran swasta dalam sektor strategis akan dihilangkan, sehingga pembangunan desa maupun kota akan mengikuti kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan korporasi.

Negara pun akan senantiasa melindungi warganya dari serangan budaya kafir barat yang akan merusak akidah umat. Suasana keimanan di tengah-tengah umat akan terjaga dan terus tumbuh. Inilah jaminan ketenangan hidup sesuai fitrah manusia yang hanya bisa direalisasikan dalam satu sistem pemerintahan yang menerapkan aturan Islam secara kafah, yaitu Khilafah Islamiyah.


“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96) 


Wallahu a’lam bis shawwab