Untuk Guru Honorer, PPPK Peluang atau Iming-Iming Semata?


Oleh Rismawati, S.Pd.

(Pelajar di AMK)



Guruku...

Tak pernah kau minta imbalan, atas waktumu yang tersita. Tak pernah kau menyesal, karena membagi ilmumu. Tetapi, rasa bahagia yang hadir setelah melihat kami bisa. Bisa melakukan apa yang kauajarkan.

Guruku...

Kau patriot pahlawan bangsa, lentera kegelapan, embun penyejuk kehausan.

Guruku... 

Walau tanpa tanda pangkat di bahumu, walau tanpa tanda bintang di dadamu, kau tetap pahlawanku patriot bangsaku. Tanpamu aku bagai kayu yang terombang-ambing di lautan, tanpamu aku bagai sampah yang tak berarti. Tanpamu aku hanya bisa diam terduduk menunggu maut menjemput.

Puisi yang berjudul “Guruku Patriot Bangsaku” karya Mugi Larasati adalah gambaran bahwa betapa besar jiwa seorang guru untuk menyalurkan ilmunya. Mereka tidak butuh balasan atas tersitanya waktu ketika ilmu dia bagi kepada anak-anak bangsa. Bahkan, tak ada rasa letih dan lelah sedikit pun dalam mendidik anak bangsa, justru yang ada adalah kebahagiaan dan keikhlasan di wajah dan hati mereka.

Sungguh ironi bukan? Ketika perjuangan seorang guru yang tak kenal lelah justru dihargai oleh negara dengan harga yang tak sebanding dengan perjuangannya. Walaupun seorang guru tak meminta balasan yang setimpal, bukankah seharusnya negara harus membuka mata untuk para guru honorer. Bukan malah memberi harapan yang tidak mampu untuk mereka gapai.

Sebagaimana yang kita saksikan baru-baru ini di sosial media. Ada sebuah video yang memperlihatkan seorang guru honorer yang berusia 57 tahun ikut PPPK demi mendapat kesempatan untuk pengangkatan derajat agar setara dengan PNS. Namun, dengan keterbatasan usia membuatnya menangis histeris ketika mengikuti tes P3K yang alatnya serba canggih. (https://youtu.be/LdcbEjeDfpY, 16/9/2021).

Apa itu PPPK (P3K)?

PPPK atau biasa disebut P3K adalah kepanjangan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak. Karena itu, P3K Honorer merupakan warga negara Indonesia dengan syarat tertentu dan diberi tugas untuk bekerja di pemerintahan berdasarkan kesepakatan kontrak dalam jangka waktu tertentu. P3K juga di sebut sebagai ASN dengan status non PNS, serta memiliki gaji dengan besaran yang sama dengan PNS, akan tetapi tidak mendapatkan dana pensiun. 

Pemerintah memang telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perpres 98/2020 berdasarkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam PP itu disebutkan, gaji PPPK sama dengan gaji PNS.

Selain itu, guru honorer yang lulus juga akan mendapatkan 5 tunjangan P3K 2021 yaitu; tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan lainnya.Karena itu, banyak para guru honorer berbondong-bondong mendaftar diri untuk mengikuti tes PPPK dengan harapan dapat memperbaiki perekonomian keluarga.

Dari fakta tersebut, dapat dipahami bahwa para guru honorer mulai melabuhkan harapannya pada P3K. Namun, seharusnya ada pengecualian bagi guru yang umurnya tak mudah lagi karena telah lama mengabdi di negeri ini. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan Fecho, bahwa seharusnya proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dilakukan berdasarkan masa pengabdian seseorang sebagai guru, sehingga guru yang telah lama mengabdi tidak perlu mengikuti proses seleksi lagi. (Sindonews.com, 19/9/2021).

Bagaimana Islam Memuliakan Seorang Guru?

Dalam sistem demokrasi guru seolah tak berharga, sehingga dalam masa pengangkatan jabatan pun haruslah mengikuti tes yang tingkat keberhasilannya hanya beberapa persen saja. Berbeda dengan sistem Islam yang begitu memuliakan para guru bak raja dan ratu. Bagaimana tidak, Negara Islam dengan sistem ekonomi yang juga Islam, diterapkannya sesuai ketentuan syariat, kemudian menetapkan anggaran pendidikan berbasis baitulmal dengan sifat mutlak. 

Baitulmal itu sendiri adalah institusi yang khusus pengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat.

Negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya; yang dalam hal ini penjamin kebutuhan pokok publik berupa pendidikan gratis berkualitas termasuk kebutuhan terhadap guru dengan gaji yang menyejahterakan dan memuliakan.

Sistem Islam memang sangat memperhatikan guru dengan cara memberi gaji yang sangat layak. Hal ini diabadikan oleh tinta emas sejarah peradaban Islam.

Seperti Imam Ad Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin Khattab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas atau sekitar 31 juta rupiah dengan kurs sekarang). Demikianlah, kesejahteraan guru di masa khilafah benar-benar nyata. (Muslimahnews.com, 28/11/2019).

Dalam Islam negara telah menyediakan gaji yang begitu fantastis untuk para guru. Oleh karena itu, sebagai kaum muslim yang ingin melihat para guru dimuliakan, sudah saatnya menyuarakan untuk ditegakkannya Daulah Islam demi menyejahterakan para pendidik bangsa. Sebab, hanya Daulah Islamlah yang mampu mengembalikan kestabilan ekonomi dan memberikan kesejahteraan pada para guru yang telah lama mengabdikan dirinya pada negara. Wallahu a’lam bissawab.