Tamak, Pejabat Memperkaya Diri Saat Rakyat Makin Sekarat


Oleh Darni Salamah 

Aktivis Muslimah Sukabumi


Kekayaan pejabat negara naik drastis saat kemiskinan rakyat makin menghimpit. Pejabat seperti ini bukan hanya oknum karena fenomena sejenis terjadi pada banyak orang di berbagai level jabatan dalam sistem kapitalisme. Masyarakat miskin akan semakin miskin, karena kemsikinan dalam kapitalis akan senantiasa terpelihara. Pun dengan si kaya akan semakin memperkaya diri.

Dikutip melalui KOMPAS.com yang dimuat pada tanggal 10 September 2021, menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, harta pejabat negara mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen. Menurut Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK menuturkan, kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah pihaknya melakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam setahun terakhir.

Dikutip dari Poskota.com yang terbit pada 14 September 2021, Harta kekayaan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meningkat 10 kali lipat. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 19 Juni 2019, Gus Yaqut memiliki harta kekayaan Rp939.396.000. Tak terduga,  harta kekayaan Yaqut meroket tajam menjadi Rp11.158.093.639 per 31 Maret 2021. Tahun 2019, pun dengan RI 1 dengan total kekayaan Jokowi diketahui tercatat sebesar Rp54.718.200.893. Sementara tahun 2020, kekayaan presiden ke tujuh itu menjadi Rp63.616.935.818. Menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, terbitan 24 Maret 2021, Menteri Kemaritiman dan investasi, Luhut BInsar Panjaitan  memiliki total harta kekayaan sebesar Rp745.188.108.997. Jumlah ini, naik Rp67.440.505.710 selama masa pandemi Covid-19 atau dalam kurun waktu setahun terakhir.

Tak hanya itu, kenaikan harta kekayaan pejabat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pun meningkat, meski hanya 30 persen gubernur dan wakil gubernur yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp1 miliar. Sementara, 40 persen lainnya melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp1 miliar. Inilah potret pemberlakuan sistem demokrasi yang digadang menjamin keadilan dan melahirkan aparatur serta pejabat yang mewakili rakyaat, realitanya prinsip tersebut tak sejalan dengan tujuan negara untuk menjadi pelindung (junnah) untuk rakyatnya. Sebuah paradoks bila masyarakat tercekik karena kemiskinan akibat pandemi, ditambah APBN juga mengalami defisit tajam dan status Indonesia turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Bahkan tidak hanya krisis ekonomi, sektor kesehatan pun tengah diombang ambing krisis akibat pandemi, berbanding terbalik dengan keadaan para petinggi negara yang mengalami kenaikan harta di tengah kemerosotan ekonomi negara. 

Sementara sisi lain, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. Inilah fakta demokrasi yang senantiasa membuka lebar pintu bagi  pejabat dan segelintir elit memperkaya diri. Sedangkan rakyat tertutup akses sekadar memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jika sistem kapitalis memelihara kemiskinan untuk semakin memperkaya yang kaya. Maka Islam adalah sistem terbaik yang Allah hadirkan untuk menjadi solusi bagi problematika kehidupan manusia tidak hanya untuk kemakmuran ekonomi tapi menyejahterakan manusia. Hanya dalam dunia kapitalis para pemimpin dan petinggi negara semakin mengkayakan diri saat rakyatnya tercekik kemiskinan. 

Sementara sejarah mencatat, pemimpin-pemimpin Islam yang berjaya dengan sistem Islam mampu mensejahterakan rakyatnya, meski ia harus memiskinkan diri supaya rakyatnya sejahtera. Islam mewajibkan negara melalui aparaturnya untuk melakukan fungsi ri’ayah (mengurusi) rakyat. Para aparatur negara wajib berinteraksi dengan rakyat setiap waktu, menjadi imam dalam salat berjemaah di masjid. Setelah usai salat, mereka membuka dialog, mendengarkan berbagai keluhan rakyat dan menyelesaikannya. Para pemimpin Islam di setiap jenjang kekuasaan akan betul-betul menguasai fakta persoalan masyarakat yang dipimpinnya, termasuk menguasai data kemiskinan di wilayahnya. Hingga mudah bagi mereka menggerakkan para amil dalam mendistribusikan harta zakat pada masyarakat.

Adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah terbaik yang sederhana, ia rela memberikan seluruh hartanya untuk kesejahteraan rakyatnya. Ia juga berani dan tak pandang bulu memberantas segala bentuk praktik korupsi yang dilakukan para pejabat Umayyah. Semua pejabat yang terlibat korupsi dipecat. Langkah itu dilakukan demi menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Baginya, jabatan bukanlah alat untuk meraup kekayaan, tapi amanah dan beban yang harus ditunaikan dengan benar.

Sayyidina Umar bin Khattab adalah satu-satunya dari sekian banyak role model kepemimpinan Islam. Beliau radhiyallahu ‘anhu dan banyak dari para pemimpin Islam setelahnya demikian menginspirasi dan layak menjadi teladan umat sepanjang zaman. Bahkan beliau radhiyallaahu ‘anhu diketahui tak memiliki pakaian selain apa yang dikenakan dan yang dicuci sebagai penggantinya. Begitu pun dengan keluarganya. Tak ada previlage khusus sebagai trah penguasa. Padahal kekuasaan Umar telah melintasi jazirah Arab dan negara Islam benar-benar ditakuti negara musuhnya.

Hasilnya, rakyat yang ada di bawah kepemimpinan mereka bisa merasakan hidup sejahtera dan mulia. Bahkan selama belasan abad, umat dan negaranya tampil sebagai umat terbaik dan adidaya. Menjadi pionir peradaban cemerlang di tengah-tengah entitas lainnya, sekaligus berhasil menebar rahmat bagi seluruh alam.

“Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat…” (Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim).

Berdasarkan hadis di atas, membuktikan bahwa kepemimpinan harus berdasarkan sesuai standar syariat. Prinsip itulah yang mewujudkan fungsi pelayanan (pemimpin sebagai raa’in atau pengurus) umat dan fungsi penjagaan (pemimpin sebagai junnah atau perisai) atas dunia dan akhirat. Kepemimpinan Islam terbukti mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim hingga taraf kesejahteran dan keadilan yang sama. Bahkan mampu menghadirkan kehidupan yang bersih penuh berkah, karena masyarakat dan dunia tercegah dari segala bentuk kerusakan melalui penerapan syariat Islam. Sejalan dengan lepasnya umat dari sistem Islam, dan umat terjerumus dalam kubangan sistem sekuler demokrasi, kepemimpinan menjadi sesuatu yang jauh dari sakral. Kepemimpinan tak lagi berdimensi akhirat tapi justru kental dengan wajah rakus dan kejemawaan, berbanding terbalik dengan sistem Islam yang menjadikan kepemimpinan sebagai hal yang menakutkan karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat, berbanding terbalik dengan sistem sekuler demokrasi yang menjadi jabatan sebagai sarana untuk meningkatkan kekayaan dan popularitas.

Wallahu a'lam bishshawab.