Sistem Pendidikan Islam: Simple dan Murah

 


Oleh: Sulistyawati

Ibu Rumah Tangga


Aturan baru penyaluran dana pendidikan BOS ditolak rakyat, karena mensyaratkan jumlah minimal siswa masing-masing sekolah. Banyak sekolah swasta yang terancam gagal mendapatkan bantuan dan akan membiarkan gedung sekolah makin tak layak untuk belajar bagi anak negri ini.


Protes datang dari aliansi pendidikan, yang merupakan gabungan dari sejumlah organisasi yang menolak permendikbud No 6 Thn 2021. "Kami menolak Permendikbud No.6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOS Reguler," ujar wakil ketua majelis Disdakmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno di Jakarta, Jum'at 3 September 2021. (INSulteng.com)


Dia menjelaskan, Kemendikbudristek melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler bertolak belakang dengan Amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. "Diskriminatif, dan tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana Permendikbud tersebut teruatama pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler tetera ketentuan sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir." (iNSulTeng.com)


Padahal salah satu kendala mendapat siswa adalah minimnya fasilitas gedung yang tidak layak. Bagi sekolah swasta ini merupakan lingkaran setan yang harus segera mendapatkan penanganan serius dari pemerintah. Karena sumber pendanaan bagi sekolah swasta untuk tumbuh kembangnya adalah dari masyarakat melalui wali murid itu sendiri. Jika penerimaan peserta didik di sekolah swata tersebut sedikit, pasti berimbas pada sedikitnya pendapatan kas sekolah untuk pengadaan gedung dan fasilitas belajar lainnya, serta kembali berimbas pada daya tarik & minat orang tua untuk mendaftarkan pendidikan putra putrinya di sekolah swasta tersebut.                                                                                                                                                     

Hal ini seakan menjadi benang kusut yang sulit diuraikan, apabila tidak ada otoritas pemerintah yang membantu menuntaskan persoalan tersebut. Nah, jika untuk mendapatkan bantuan pemerintah juga terganjal oleh syarat minimal peserta didik, hampir bisa dipastikan sekolah swasta tersebut tidak lama lagi akan gulung tikar. Sungguh ironis sekali. Sehingga dibutuhkan suntikan dana yang bisa untuk membantu tumbuh kembang sebuah sekolah, untuk pengadaan fasilitas gedung dan prasarananya agar mampu tumbuh tegak secara sehat, dan layak untuk menjadi tempat persemaian calon generasi yang akan turut membangun negreri ini. 


Sementara yang mampu melakukan itu semua hanya pendanaan dari negara yang memiliki dana cukup besar, sekaligus memiliki kewajiban untuk melayani semua kebutuhannya dalam penyelenggaraan pendidikan secara optimal. Sehingga, sangat dzolim jika Permendikbud mensyaratkan Penerima dana BOS dengan minimal peserta didik dalam jumlah tertentu, dan itu sangat menyulitkan urusan rakyatnya.


Bandingkan dengan kebijakan Khilafah Islam terhadap penyediaan fasilitas pendidikan untuk setiap individu rakyat tanpa diskriminasi dan prasyarat yang menghalangi akses layanan terhadap pendidikan. Pendidikan adalah proses persemaian ilmu bagi generasi manusia agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan fitrahnya. Dalam islam pendidikan adalah wadah penyemaian ilmu yang setiap muslim wajib 'ain untuk menuntutnya, agar dia tumbuh menjadi muslim yang sholih, sholihah dan berkepribadian Islam. 


Negara sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rakyatnya menjamin penuh layanan pendidikan ini, agar rakyatnya tumbuh seperti tujuan penciptaan, yaitu sesuai fitrahnya dan memiliki derajat yang tinggi karena akalnya ditempa dan dididik mengikuti wahyu, yaitu Al Qur'an dan Al Hadits. Dalam Khilafah Islam, setiap individu rakyat dijamin haknya untuk memperoleh akses pendidikan secara mudah dan murah. Bagi mereka yang mampu untuk mendirikan lembaga pendidikan akan diberikan kemudahan & dibantu agar akses pendidikan mudah dijangkau oleh rakyat.


Untuk menjamin terlaksananya sebuah aturan, itu tergantung pada sistem yang melandasinya. Pendidikan merupakan kewajiban, tugas, serta tanggung jawab agar setiap rakyat dengan mudah dan murah mengaksesnya, hal itu akan sejalan dimana kaum muslimin wajib menuntut ilmu. Sehingga fakta rakyat buta huruf, buta aksara, dan buta baca Qur'an bisa diminimalisir karena mereka sangat mudah mendapatkannya. Islam sebagai ideologi yang lengkap dan paripurna, mewajibkan bagi negara Khilafah untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan setiap individu rakyatnya. 


Dalam menjalankan setiap kebijakannya, Negara Khilafah selalu menanamkan sikap ihsan dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariah. Untuk merealisasikan kebaikan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, harus terpenuhi tiga hal berikut dalam menejemennya:

1. Kesederhanaan aturan, karena kesederhanaan aturan ini akan memberikan kemudahan dan kepraktisan, sementara aturan yang rumit akan menyebabkan kesulitan.

2. Kecepatan dalam pelayanan transaksi, karena hal itu akan mempermudah orang yang memiliki keperluan.

3. Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu dan profesional.


Ketiga hal itu menjadi wajib bagi kesempurnaan pekerjaan, sebagaimana juga dituntut oleh pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah urusan bantuan penyediaan fasilitas pendidikan. Sehingga, kenapa dalam Negara Khilafah banyak sekali kaum terpelajar, intelektual, ilmuwan, profesional yang unggul, dan menjadi terdepan dalam kebaikan, itu karena salah satunya adalah ihsan dalam melayani rakyatnya.


Untuk itu, sudah saatnya umat ini sadar dan melakukan perubahan. Sudah saatnya sistem kufur yang korup, dzolim, dan menyengsarakan ini diganti dengan sistem yang bersumber dari Dzat Yang Maha Baik, Maha Agung, lagi Maha Adil, yaitu Allah SWT. Itulah sistem Islam, sistem yang mampu menaungi 2/3 dunia selama 13 abad, karena keagungan, dan keadilannya, dan mampu memberikan ketenangan serta ketentraman bagi rakyatnya. Yaitu Khilafah Islam 'alaa minhajj an nubbuwah.

Wallahualam bissawab