Sistem Islam Melahirkan Pendidikan yang Berkualitas

 


Oleh Nazwa Hasna Humaira

Pelajar dan Aktivis Dakwah


Sistem ini tak bertujuan mencetak generasi unggul berkualitas, melainkan mencetak tenaga kuli melalui program vokasi.


Atas terbitnya Perpres Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Sekretaris Jenderal DPP nya Arwani Thomafi menggelar tasyakuran dan mujahadah di Ponpes Ma'had Baitul Arqom Al Islami Kabupaten Bandung. Dengan dikukuhkannya dana abadi pesantren dalam Perpres No. 82/2021, Gus Arwani berharap keberadaan Ponpes mampu meningkatkan kembali sumber daya untuk para santri dan meningkatkan kualitas pesantren agar lebih banyak diminati oleh generasi muda lainnya.


Pada kesempatan yang sama pun pengasuh ponpes Ma'had Baitul Arqam Al Islami yaitu Cep Aat mengungkapan rasa terimakasih dan syukur atas adanya dana bantuan ini untuk pesantren. Ia merasa tak sia-sia usahanya dengan para kyai lainnya kepada presiden Jokowi. (Dikutip dari Detiknews. Kamis, 16/09/21)


Sejatinya, pendidikan adalah hak mendasar yang wajib terpenuhi oleh seorang individu atau negara. Karena pentingnya hak dasar ini, peradaban suatu bangsa dipertaruhkan. Maju ataukah terpuruk, bergantung bagaimana individu dan negara memandang kemajuan tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah peran negara memenuhi dan mengarahkan masyarakat untuk mau belajar dan mengajarkan. Tentunya diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana memadai, termasuk di dalamnya biaya pendidikan. Dan itu semua merupakan tanggung jawab seorang pemimpin.


Biasanya, masyarakat memiliki dua pilihan dalam menempuh pendidikan generasinya, yaitu sekolah umum atau pesantren. Sebagai seorang pemimpin di suatu negara seharusnya mampu membiayai pendidikan generasi bangsanya, bukan hanya berdiam diri saja tanpa membantu generasi muda tersebut menemukan pendidikan yang akan membuatnya menjadi seorang yang cemerlang dan bermartabat.


Dengan kesiapannya seorang pemimpin dari awal waktu, pastinya ia akan mampu mengatasi berbagai permasalahan umatnya bila ia sadar akan tanggung jawabnya. Sehingga, tak menunggu masyarakat berdemo atau bersuara kepada seorang pemimpin untuk memberikan sebuah bantuan.


Ini menjadi bukti bahwa terjadinya ketidakmerataan dana bagi pendidikan. Padahal, tugas seorang pemimpin sebenarnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik jasmani maupupun rohani. Akan tetapi, pemerintah saat ini masih minim dalam memikirkan pendidikan generasi bangsanya. Bahkan faktor-faktor yang menghambat terwujudnya generasi cemerlang begitu terang benderang, antara lain:


1) Biaya pendidikan serta sarana pendukungnya semakin mahal.


2) Kualitas pendidikan yang masih membedakan level masyarakat tergantung ekonomi dan taraf sosialnya.


3) Kurangnya fasilitas pembelajaran, seperti guru yang kompeten, kurikulum dengan standar terbaik, bahan ajar, laboratorium, perpustakaan, asrama, dll.


Kondisi ini akan terus terjadi manakala sistem berbasis kapitalisme tetap eksis mengatur urusan publik. Sebab sistem ini tak bertujuan mencetak generasi unggul berkualitas, melainkan mencetak tenaga kuli melalui program vokasinya. Lulus sekolah, bekerja, dan berkontribusi menggenjot sektor ekonomi. Alih-Alih membawa generasi bangsa ke dalam pendidikan yang lebih baik, namun malah membuatnya terjatuh dan terpuruk. Oleh karena itu, generasi muda dengan pemikiran yang cemerlang dan berakhlak mulia akan sulit ditemukan jika semua sektor pendidikan terarah sesuai keinginan kapitalisme.


Hal berbeda akan dijumpai ketika negara menganut ideologi islam dalam pemerintahannya. Tanggung jawab negara dalam sistem ini terwujud dalam tiap program dan kebijakannya. Dengan tujuan agar generasi muda akan terlahir cemerlang untuk menghasilkan peradaban yang gemilang suatu saat nanti. 


Negara sebagai elemen terkuat mengerahkan perhatiannya untuk senantiasa memelihara aqidah umat. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran hukum dan ketika sudah terjadi pelanggaran akan cepat bertindak dan menghukumi dengan bekal syariat. Dan tak lupa seorang pemimpin Islam akan memberikan guru yang terbaik untuk membangun generasi muda yang berakhlak mulia, cemerlang, dan bermartabat.


Sebab, seorang guru yang baik agama, perilaku, dan pemikirannya akan mampu memberikan pelajaran yang terbaik pula bagi para muridnya. Seperti seorang ulama yang sangat cemerlang pemikirannya dan kokoh keimanannya kepada Allah Swt. bukan hanya paham masalah dunia, namun juga faqih dalam hal akhirat. Karena mereka ibarat bintang yang menunjukan jalan di kegelapan, bahkan predikat mulia sebagai pewaris nabi. Seperti dalam sebuah hadist berikut:


"....Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak.” [Diriwayatkan Abu Daud no. 3641]


Maka dari itu, pada saat Islam memimpin dunia, masyarakat dalam naungan Islam sangat giat mengenyam pendidikannya. Seperti Ibnu Sina (Ilmuwan kedokteran), Al-Khawarizmi, Al-Kindi, dan masih banyak lainnya para ilmuwan yang sangat berpengaruh bagi peradaban dunia. 


Pemerintah Islam pun menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin untuk mencetak generasi muda yang gemilang, dengan disediakannya: Fasilitas pendidikan yang terjamin, para Ulama awal hebat yang akan mengajarkan muridnya, Pembelajaran yang akan membawa bekal di dunia dan akhirat, pembelajaran yang meningkatkan keimanan dirinya kepada Allah Swt, dan biaya pendidikan yang terjamin memudahkan masyarakatnya. 


Begitulah gambaran saat penerapan aturan Islam nampak dalam sektor pendidikan yang telah terjadi pada abad sebelumnya di dunia ini. Sudah saatnya peradaban islam kembali di tengah umat. Kembali menjadi mercusuar dunia dengan cara menyatukan kekuatan kaum muslim di berbagai negara, untuk saling menyemangati dan berjuang bersama meruntuhkan sistem yang rusak dan digantikan dengan sistem yang sesungguhnya, yaitu sistem Islam.

Wallahualam bissawab.