Setengah Juta Generasi Putus Kuliah Saat Pandemi, Di mana Peran Negara?


Oleh Sumiyati HA

(Member AMK, Pendidik) 


Pandemi yang belum berakhir dari negeri ini. Berbagai sektor merasakan dampak dengan kehadirannya. Dampak ekonomi yang begitu terlihat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk membawa dampak besar dalam dunia pendidikan.

Setengah juta mahasiswa harus putus kuliah di masa pandemi karena faktor ekonomi. Informasi yagn disampaikan oleh Kepala Lembaga Beasiswa Baznas Sri Nurhidayah dalam peluncuran zakat pendidikan di Jakarta secara virtual (16/08/2021). Mengutip data Kemendikbudristek, Sri mengatakan sepanjang tahun lalu angka putus kuliah di Indonesia mencapai 602. 208 orang. (JawaPos.com, 16/8/2021).

Pendidikan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan juga berpengaruh besar dalam menentukan negara dalam keberhasilan mencetak generasi yang intelektual pembawa perubahan bagi negara.

Fakta yang terlihat begitu mengerikan. Sebelum pandeminya saja dunia pendidikan sudah karut-marut, apalagi di masa pandemi. Negara merasa tidak punya kewajiban. Anak bangsa yang harusnya mendapatkan hak mereka untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, kini negara tak acuh. 

Orang tua di PHK, anak harus putus kuliah, dimana letak tanggung jawab negara melihat kondisi ini. Dan menjadi sebuah pilihan atas mereka. Sekadar menyisihkan makanan untuk perut mereka saja begitu susah, apalagi harus melanjutkan kuliah dengan biaya yang mahal. Karena kebijakan penanganan pandemi tidak mencakup pembebasan biaya kuliah. Dan menjadi pilihan mereka untuk berhenti.

Sistem kapitalisme memperlihatkan segala kegagalannya. Putusnya kuliah membuktikan kegagalan negara yang mengemban ideologi kapitalisme dalam dunia pendidikan. Negara yang harusnya bertanggung jawab, memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk masyarakat hingga melahirkan generasi terbaik, tapi dalam sistem kapitalisme malah sebaliknya. 

Dengan tidak adanya kebijakan meringankan atau menggratiskan biaya kuliah, ancaman terbesar bagi negara akan hilangnya rasa peduli, hilang potensinya melahirkan generasi intelektual, generasi masa depan.

Dan hal ini berbeda sekali dalam penerapan sistem Islam. Sistem yang menjaga dan bertanggung jawab kehidupan masyarakat, karena tanggung jawabnya di hadapan Ilahi Rabbi. Negaralah yang mengupayakan agar masyarakat mendapatkan pendidikan terbaik. 

“Seorang Iman (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara, pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Maka negara harus mempersiapkan dan memberikan yang terbaik untuk membangun pendidikan yang melahirkan generasi yang yang intelektual nan religius.

Negara harus menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan. Mulai ruangan yang memadai, perpustakaan yang penuh dengan buku sesuai dengan kebutuhan, teknologi-teknologi yang canggih untuk menumbuhkembangkan bakat anak didik, menyiapkan tempat selain kelas untuk bertukar pikiran/diskusi anak didik untuk mengasah intelektual mereka. Dan segala kebutuhan lainnya.

Dalam Islam terbukti. Sebagai contoh Madrasah al-Muntasiriah yang didirikan oleh Khalifah al-Muntahsir Billa di kota Bagdad. Dimana setiap anak didik mendapatkan beasiswa Emas seharga 1 Dinar (4,25 gram). Kebutuhan seharinya mereka dijamin semuanya oleh negara. Banyak sekali yang pernah dicontohkan oleh khalifah lain dalam Islam. Karena mereka menjalankan tugasnya karena ketakutannya kepada Allah. Bahkan mereka tidak mementingkan hak diri mereka atas diri mereka, karena mereka merasa ada banyak hak orang lain atas diri mereka. 

Contoh amar makruf nahi mungkar apalagi yang tidak ada dalam Islam. Dalam sistem Islam tidak akan istilah tidak bisa sekolah/kuliah karena biasa, atau putus kuliah karena alasan tidak mampu bayar dan sebagai. Maka kembalilah pada sistem yang datang dari yang maha segalanya, yang maha pembuat aturan yang menyelamatkan. Sehingga melahirkan generasi harapan dunia dan akhirat. 

Wallahu ‘alam.