Rakyat Teriak Lapar, Wamen Justru Panen Dollar


Oleh: Faizah Khoirunnisa' Azzahro


Di situasi pandemi saat ini, semua orang tentu sepakat bahwa hidup menjadi serba sulit. Sektor ekonomi dan kesehatan paling besar terkena dampaknya. Jika sebuah negara dan penguasanya tak cerdas dan sigap dalam menangani pandemi, tekanan hidup yang dialami rakyat, pastinya lebih besar lagi dan berkepanjangan. 


Berkaca pada kondisi negeri ini di masa pandemi, sudah banyak rakyat yang berteriak susah, lapar, dan bingung soal bagaimana cara mereka bertahan hidup. Pembatasan ruang gerak rakyat dalam mencari sumber penghidupan, tidak diimbangi dengan bantuan sosial yang memadai dari pemerintah. Padahal undang-undangnya ada dan mewajibkan negara untuk menanggung biaya hidup masyarakat yang wilayahnya dikarantina (lockdown). Alih-alih pakai UU tersebut, pemerintah justru berkelit dengan menciptakan istilah-istilah baru untuk menggantikan istilah karantina agar bisa mangkir dari kewajiban. Sekalipun ada bansos, dana yang digelontorkan banyak terpotong sana-sini oleh pungli bahkan dikorupsi.


Tak cukup sampai disitu, rakyat dibuat sakit hati lagi dengan terbitn

ya Perpres 77/2021  yang mengatur bonus fantastis senilai 500 juta bagi  wakil menteri. Perpres pasal 8 ayat dua (2), menyatakan, "Uang penghargaan bagi wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) paling banyak sebesar Rp  580.454.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk satu (1) periode masa jabatan wakil menteri." (www.tagar.id, 30-08-2021)


Regulasi Nir-empati Dzalimi Rakyat


Hati yang masih memiliki nurani, normalnya bisa menilai bahwa regulasi yang menjamin bonus ratusan juta bagi pejabat di tengah kesulitan rakyat yang menghimpit, merupakan kebijakan yang nir-empati.


Bagai jatuh tertimpa tangga, rakyat harus menghadapi dua musibah, yakni pandemi Covid19 dan eksistensi penguasa yang tak punya empati. Selain hilangnya sense of crisis, Perpres makin menguatkan pandangan umum bahwa jabatan di tubuh pemerintah hanyalah bagian dari politik balas budi dan politik kekuasaan.


Demokrasi faktanya memberi banyak celah bagi pemilik kekuasaan (politikus) untuk berbuat kedzaliman, sebab aturan agama (Islam) dijauhkan untuk mengatur kehidupan. Wewenang untuk mengatur hajat hidup orang banyak, disalahgunakan untuk mewujudkan kepentingan duniawi mereka sendiri. Tak ada dorongan untuk mengabdi, sebab materi telah membutakan hati.


Jarang sekali kita dengar, pemimpin negeri ini rela seluruh gajinya atau minimal dipotong lalu disumbangkan kepada rakyat yang kesusahan. Yang ada justru sebaliknya, berdasarkan survey, 70,3% pejabat mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi. 


Pemimpin Islam Sejati Tinggi Empati


Berbicara tentang sosok pemimpin yang memiliki empati tinggi saat rakyatnya kesusahan, pemimpin dalam peradaban Islam tak akan habis memberikan teladan.


Peradaban Islam yang dibangun dengan pondasi aqidah yang kokoh dan diperkuat dengan pilar sistem Islam yang sempurna, menciptakan suasana keimanan yang kondusif, baik di kalangan rakyat maupun penguasanya. Tak heran, Daulah Islam telah melahirkan banyak pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang saat berkuasa, orientasinya adalah pengabdian.  


Kesadaran bahwa tujuan hidup yang hakiki adalah beribadah, menjadikan para penguasa Islam selalu berhati-hati dalam menjalankan amanah kekuasaan. Dengan sekuat tenaga, pemimpin Islam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, dan menjauhi kedzaliman. Hanya ada dua pilihan, menjadi pemimpin gagal lalu menuai kerugian besar di akhirat, atau menjadi pemimpin yang diridhoi Allah sehingga mendapat keuntungan besar di akhirat nanti.


Pemimpin Islam sejati akan malu, jika dirinya masih bisa tidur nyenyak dan makan enak di saat rakyatnya banyak yang menjerit kesakitan dan kelaparan akibat wabah. Sosok Khalifah Umar misalnya, dalam siroh sahabat bahkan disebut telah melarang dirinya, keluarga dan para pejabatnya untuk makan daging saat kaum muslimin mengalami kondisi paceklik. Beliau hanya memakan tepung dan minyak hingga berdampak pada perubahan kulitnya yang menjadi merah kehitaman. Sampai-sampai, sahabatnya khawatir dan meminta Khalifah Umar agar makan daging dengan alasan mengurus umatpun perlu gizi cukup dan tubuh yang bugar. MasyaAllah.


Jika disandingkan, pemimpin yang lahir dari sistem demokrasi, kualitasnya jauh berbeda dengan pemimpin dalam naungan Islam. Pemimpin yang ideal tidak berdiri sendiri, namun harus didukung oleh habitat atau sistem yang mumpuni. Dengan demikian, kebutuhan umat hari ini, tak hanya sosok pemimpin yang saleh namun juga negara yang menerapkan syariat Islam kaffah sehingga tercipta kesalehan secara massal. Wallahualam bissawab.