Problema Guru Honorer: Potret Buram Pendidikan di Era Kapitalis


Oleh St. Hartanti

(Mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab)


Problema yang dihadapi guru honorer seolah tak ada habisnya. Perjuangan para pahlawan tanpa tanda jasa ini belum berakhir. Setelah banting tulang mengajar dengan gaji minim dan seringkali tertunda pembayarannya berbulan-bulan hingga terjerat pinjaman online bahkan terancam dihapus statusnya sebagai guru honorer sebagaimana rencana DPR dan pemerintah di tahun lalu,  kini nasib mereka lagi-lagi seolah di ujung tanduk, terutama bagi guru honorer senior yang sudah puluhan tahun mengabdi harus dihadapkan dengan persaingan ketat dalam ujian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Dengan kompetensi pas-pasan, mereka dihadapkan dengan persaingan yang tidak seimbang. Para guru honorer senior harus bersaing dengan guru yang fresh graduate atau memiliki kompetensi lebih.

Sebut saja, salah satu video yang beredar di kanal youtube, berisi tangis pilu guru-guru honorer di saat mengikuti tes seleksi PPPK. Tak sedikit dari mereka yang telah memasuki usia senja. Saat mengikuti seleksi PPPK, beberapa dari mereka harus dipapah, tertatih-tatih memasuki ruangan. Sistem ujian berbasis online pun turut menjadi kendala, khususnya bagi mereka yang notabene imigran digital. Mata yang telah rabun membuat mereka sulit mengeja soal yang panjang nan melelahkan mata. Tangan mereka bahkan gemetaran menyentuh mouse. Wajah-wajah itu mendadak sayu tatkala melihat hasil yang tak mencapai passing grade.

Kebijakan diterapkannya PPPK bagi guru honorer mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Di antaranya Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, mengatakan bahwa program seleksi PPPK untuk sejuta guru ini merupakan terobosan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim dalam rangka mengamini harapan para guru honorer yang bertahun-tahun terpinggirkan sehingga bisa mendapat perhatian negara. Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Proses seleksi PPPK ini nyatanya tidak ramah bagi para guru honorer senior. Sebagian besar dari mereka tidak mampu mencapai passing grade yang disyaratkan dalam ujian kompetensi teknis (komtek). (https://edukasi.sindonews.com/read/542068/144/seleksi-pppk-untuk-guru-honorer-tak-cerminkan-langkah-afirmatif-1631758199)

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan turut prihatin atas kondisi guru honorer di tanah air. Dia menilai, pemerintah lalai dengan pembinaan guru-guru honorer, termasuk dalam memastikan kesejahteraan guru honorer di tengah keberadaanya dibutuhkan. Seharusnya pemerintah membedakan antara tes untuk lulusan baru dengan guru honorer. Menurutnya, perlu ada kebijakan afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengabdi 10 tahun lebih. Senada dengan itu, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, permasalahan kuantitas dan kualitas guru tidak dapat diselesaikan dengan perekrutan semata. Jauh dari itu, dia meminta secara tegas untuk pembenahan tata kelola.(https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5729488/guru-honorer-dibutuhkan-tapi-digaji-kecil-pengamat-pemerintah-lalai/2). 

Kebijakan PPPK ini seolah memberi harapan semu bagi guru honorer bahkan bisa berpotensi memupus niat baik para guru dalam mendidik generasi bangsa. Padahal, kita sama-sama menyadari bahwa kehadiran guru honorer bagaikan oase di tengah padang pasir. Guru honorer memiliki peranan yang sangat strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kesenjangan guru dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan lebih banyak ditopang dengan keberadaan guru honorer dengan segala keterbatasannya. Guru honorer mengisi ruang-ruang kosong di sekolah, terutama di daerah dan pelosok desa. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, terdapat 3.357.935 guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara jumlah siswa mencapai 52.539.935. Dengan demikian, rasio rata-rata perbandingan guru dan siswa adalah 1:16. Rasio yang ideal dalam pemenuhan layanan belajar. Ditinjau dari status kepegawaian, terang-benderanglah peran signifikan guru honorer. Mayoritas guru honorer. Saat ini baru 1.607.480 (47,8 persen) guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan 62,2 persen sisanya merupakan guru honorer.

Melihat hal ini, amat besar kebutuhan rakyat terhadap guru. Sudah selayaknya negara membuka penerimaan guru tanpa embel-embel kontrak. Sebab selain menggantung nasib para guru, negara juga tak serius memenuhi kebutuhan rakyat akan pendidikan. Demikianlah potret buram pendidikan di era sistem sekuler kapitalisme saat ini. Selama ini, sistem ini selalu memandang sebelah mata peran guru honorer. Jika benar pendidikan sebagai hal yang krusial, maka mengapa justru faktor penunjang pendidikan, yaitu ketersediaan tenaga didik yang handal selalu menjadi masalah yang berkepanjangan? Hal ini jelas membuktikan gagalnya sistem pendidikan kapitalis sekuler dalam memberikan solusi dan jaminan kesejahteraan bagi para guru.

Sangat jauh berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang memandang bahwa pendidikan merupakan kebutuhan asasi rakyat, karenanya negara wajib menyediakan seluruh perangkat pendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pendidikan.

Negara wajib mencukupi kebutuhan rakyat termasuk guru hingga ke pelosok. Negara juga wajib membangun infrastruktur secara merata dari pusat hingga ke daerah. Negara Islam (red: Khilafah) tidak mengenal dikotomi guru PNS atau honorer. Semua guru yang melayani pendidikan di instansi negara berstatus sebagai Pegawai Negeri. Khilafah memahami bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara, baik siswa maupun guru dijamin haknya. Hak mendapat kesejahteraan berupa hak mendapat layanan dan fasilitas pendidikan bagi guru dan siswa, memberikan penghargaan tinggi kepada guru, termasuk memberikan gaji yang melampaui kebutuhan guru dari baitul mal.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqoh ad-Dimasyqi, dari al-Wadl-iah bin Atha; bahwasanya ada tiga orang guru di madinah yang mengajar anak-anak, dan Khalifah Umar bin Khaththab memberi gaji lima belas dinar (1 dinar = 4,25 gram emas; 15 dinar = 63.75 gram emas; bila saat ini harga 1 gram emas Rp800 ribu saja, berarti gaji guru pada saat itu setiap bulannya sebesar Rp51.000.000).

Negara juga dapat melakukan ujian kepegawaian, dan ini sah-sah saja selama berkaitan dengan pekerjaannya. DR. Jaribah bin Ahmad al-Harits, dalam bukunya yang berjudul Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab mengungkapkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab pernah menguji kemampuan Ammar bin Yasir dalam mengurus wilayah Kuffah. Kala itu, Umar memecat Ammar karena melihat kurangnya pengetahuan Ammar di bidang itu. Namun, di sisi lain negara tetap memenuhi kebutuhan mereka yang tak mampu bekerja, termasuk guru meski telah berusia senja dan tidak mampu lagi mengajar. Umar bin Khaththab juga memberlakukan sistem tunjangan sesuai jasa yang diberikan.

Secara integratif, Islam jauh lebih unggul dan matang dalam mempersiapkan generasi terbaik. Bukan hanya siswanya yang terjamin haknya, guru pun bisa sejahtera dan mulia. Mengutip pernyataan cendekiawan muslim, Prof. Dr.-Ing, Fahmi Amhar, “Jika ada standar pendidikan yang di dalamnya tidak untuk membentuk misi sebagai generasi terbaik, maka standar pendidikan tersebut sudah gagal sejak awal.”

Dengan demikian, problema guru honorer berikut potret buram pendidikan di negeri ini tidak akan ada bila negara menerapkan sistem Islam yang bisa menjadikan para guru fokus menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pencetak SDM pengisi peradaban Islam, serta menjamin pendidikan terselenggara dengan baik guna membangun peradaban  yang gemilang. Supporting system ini hanya bisa diwujudkan dengan penerapan sistem Islam secara totalitas. Wallahu a’lam bishshawab.